Usulkan Komisioner KPU dari Parpol, Pansus RUU Pemilu Dinilai Gagal Paham

0
162

Nusantara.news, Jakarta – Usulan masuknya unsur partai politik dalam jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menuai kritik. Usulan itu awalnya disuarakan oleh panitia khusus (Pansus) RUU Penyelenggara Pemilu DPR, usai melakukan studi banding tentang penyelenggaraan pemilu ke Meksiko dan Jerman. Padahal kedua negara tersebut memiliki sistem yang jauh berbeda dengan Indonesia. Terlebih, amandemen UUD 1945 telah mengamanahkan pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat mandiri. Ini kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2011.

Diketahui, Ketua Pansus RUU Pemilu DPR, Lukman Eddy mengatakan, usulan itu muncul setelah Pansus melakukan kunjungan ke Jerman beberapa waktu lalu. ”Itu wacana yang berkembang. Ada dua opsi, bisa  jadi bagian unsur KPU. Kalau di Jerman itu ada unsur pemerintah di KPU-nya, kemudian ada unsur parpol, dan ada unsur masyarakat. Kalau kita, masyarakat semua. Alasanya adalah supaya mengurangi potensi kecurangan,” kata Lukman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu.

Menanggapi itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengecam keras langkah Pansus RUU Pemilu tersebut. Dia berpendapat, wacana agar komisioner KPU yang terdapat unsur parpol merupakan langkah mundur. ”Jauh-jauh ke Jerman dan Meksiko, rupanya hanya untuk mencari legitimasi bagaimana partai politik menyusupkan kepentingan dan orang-orangnya ke semua lini, termasuk penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Sama hanya dengan Lucius, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, juga ikut mengkritisi wacana yang dilontarkan Pansus Pemilu. Menurut Titi, Pansus gagal paham terhadap konteks pemilu di Indonesia.

”Pansus tidak hanya gagal paham, tapi justru tidak berkontribusi apa-apa dalam kunjungan itu. Konklusinya, tidak relevan dalam wujudkan aturan pemilu yang demokratis. Dalam sistem pemilihan umum di Jerman, tidak ada lembaga seperti KPU. Pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga sejenis Badan Pusat Statistik. Tidak ada seperti KPU di sana. Nomenklaturnya berbeda,” kata Titi.

Titi juga mempertanyakan alasan Pansus yang menyebutkan unsur partai di KPU merupakan langkah untuk meminimalisir kecurangan. Untuk memantau kecurangan, sudah ada lembaga yang berwenang untuk mengawasi penyelenggara pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, tambahnya, penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung juga terlibat dalam Sentra Pengawasan Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan agar parpol sebaiknya lebih fokus membenahi internal dan perannya lebih baik sebagai peserta pemilu. “Parpol adalah peserta pemilu. Tidak mungkin wasit sekaligus pemain. Ini kalau terjadi, akan ada irisan konflik kepentingan yang cukup tinggi. Benahi saja dulu parpolnya. Saya sepakat penyelenggara pemilu kita masih jauh dari kata bagus.  Tapi menjawabnya bukan dengan menjadikan parpol anggota komisioner,” ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina.

Tidak ketinggalan, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Saut Sirait juga ikut menyoroti niat Pansus RUU Pemilu itu. Ia menegaskan, komisioner KPU dari parpol rawan ditumpangi kepentingan sehingga dapat menghilangkan independensi penyelenggara pemilu. “Saat komisioner KPU berasal dari parpol tahun 1999 itulah hasil pemilu terpaksa disahkan oleh presiden. Sebab, KPU saat itu tidak mau mengakui hasil pemilu. Sebaiknya hal ini menjadi pelajaran bagi masyarakat,” kata Saut.

Barangkali, sejumlah anggota Pansus RUU Pemilu yang terdiri dari Fraksi Partai Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan Partai Demokrat yang ingin unsur parpol masuk KPU, tidak tahu atau justru sengaja melupakan sejarah pemilu, khususnya ketika KPU diisi unsur parpol peserta pemilu tahun 1999.

Kala itu, anggota KPU terdiri atas 48 wakil parpol peserta pemilu tahun 1999 ditambah lima wakil dari pemerintah. KPU pun dipimpin wakil dari parpol, Rudini, yang mewakili Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). Kondisi itu secara tak terelakkan membuat kinerja KPU sarat kepentingan politik setiap partai.

Dari arsip pemberitaan media terkait KPU sepanjang tahun 1999, kepentingan politik jelas terlihat saat proses hingga penetapan hasil penghitungan suara, dan penetapan calon anggota DPR terpilih. Partai yang kecewa, antara lain karena raihan suaranya minim, berulang kali memaksa rapat KPU berakhir tanpa hasil. Rapat praktis hanya diisi perdebatan, bahkan antaranggota KPU juga baku hantam. Akibatnya, penetapan hasil pemilu berulang kali tertunda.

Pengalaman itu seharusnya membuat pemerintah dan DPR dapat memetik pelajaran. Setahun setelah 1999, akhirnya UU Pemilu direvisi dan menjadikan KPU sebagai lembaga yang independen dan non-partisan.

Lalu mengapa wacana anggota KPU berasal dari parpol muncul lagi jelang pemilu 2019? Apakah ini hanya supaya Pansus terlihat “ada kerjanya” di mata publik usai studi banding ke Jerman dan Meksiko yang sejak sebelum keberangkatannya pun ditentang dan dikritik banyak pihak? Ataukah, ini  merupakan upaya parpol untuk menguasai semua “kanal” kekuasaan, setelah legislatif, eksekutif, dan legislatif? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here