Usulkan Komisioner KPU dari Parpol, Pansus RUU Pemilu Gagal Paham

0
101

Nusantara.news, Jakarta – Usulan memasukkan unsur parpol dalam jajaran komisioner KPU terus menuai kritik. Usulan itu dibawa Pansus RUU Penyelenggara Pemilu DPR, usai melakukan studi banding tentang penyelenggaraan pemilu ke Meksiko dan Jerman. Padahal kedua negara tersebut memiliki sistem yang jaun berbeda dengan Indonesia. Terlebih, amandemen UUD 1945 telah mengamanahkan pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat mandiri. Ini kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2011.

Diketahui, Ketua Pansus RUU Pemilu DPR, Lukman Eddy mengatakan, usulan itu muncul setelah Pansus melakukan kunjungan ke Jerman beberapa waktu lalu. ”Itu wacana yang berkembang. Ada dua opsi, bisa itu jadi bagian unsur KPU. Kalau di Jerman itu ada unsur pemerintah di KPU-nya, kemudian ada unsur parpol, ada masyarakat. Kalau kita masyarakat semua. Alasanya supaya mengurangi potensi kecurangan,” kata Lukman.

Menanggapi itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengecam keras langkah Pansus RUU Pemilu tersebut. Dia menilai, wacana agar komisioner KPU ada dari unsur parpol dinilai sebagai langkah mundur. ”Jauh-jauh ke Jerman dan Meksiko, rupanya hanya untuk mencari legitimasi bagaimana parpol menyusupkan kepentingan dan orang-orangnya ke semua lini termasuk penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Sama hanya dengan Lucius, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, juga ikut mengkritisi wacana yang dilontarkan Pansus Pemilu. Menurut Titi, Pansus gagal paham terhadap konteks pemilu di Indonesia.

”Pansus tidak hanya gagal paham, tapi justru tidak berkontribusi apa-apa dalam kunjungan itu. Konklusinya tidak relevan dalam wujudkan aturan pemilu yang demokratis. Dalam sistem pemilihan umum di Jerman, tidak ada lembaga seperti KPU. Pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga sejenis Badan Pusat Statistik. Tidak ada seperti KPU di sana. Nomenklatur-nya berbeda,” kata Titi.

Titi juga mempertanyakan alasan Pansus yang menyebutkan unsur partai di KPU merupakan langkah untuk meminimalisir kecurangan. Untuk memantau kecurangan, sudah ada lembaga yang berwenang untuk mengawasi penyelenggara pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, tambahnya, penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung juga terlibat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan agar parpol sebaiknya lebih fokus membenahi internal dan perannya lebih baik sebagai peserta pemilu. “Parpol adalah peserta pemilu. Tidak mungkin wasit sekaligus pemain. Ini kalau terjadi, akan ada konflik kepentingan yang tinggi. Saya sepakat penyelenggara pemilu kita masih jauh dari kata bagus, tapi menjawabnya bukan dengan menjadikan parpol itu anggota komisioner,” ujar peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina.

Senada dengan ICW, anggota DKPP Saut Sirait juga ikut menyoroti niat Pansus RUU Pemilu itu. Ia menegaskan, komisioner KPU dari parpol rawan ditumpangi kepentingan sehingga dapat menghilangkan independensi pemilu. “Saat komisioner KPU berasal dari parpol tahun 1999 itulah hasil pemilu terpaksa disahkan oleh presiden. Sebab, KPU saat itu tidak mau mengakui hasil pemilu. Sebaiknya hal ini menjadi pelajaran bagi masyarakat,” kata Saut.

Barangkali, sejumlah anggota Pansus RUU Pemilu yang terdiri dari Fraksi Partai Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan Partai Demokrat yang ingin unsur parpol masuk KPU, tidak tahu atau justru sengaja melupakan sejarah pemilu, khususnya ketika KPU diisi unsur parpol peserta pemilu tahun 1999.

Kala itu, anggota KPU terdiri atas 48 wakil parpol peserta pemilu tahun 1999 ditambah lima wakil dari pemerintah. KPU pun dipimpin wakil dari parpol, Rudini yang mewakili Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Kondisi itu membuat kinerja KPU tak terelakan sarat kepentingan politik setiap partai.

Dari  pemberitaan  terkait KPU 1999, kepentingan politik jelas terlihat saat proses hingga penetapan hasil penghitungan suara, dan penetapan calon anggota DPR terpilih. Partai yang kecewa, antara lain karena raihan suaranya minim, berulang kali memaksa rapat KPU berakhir tanpa hasil. Rapat hanya diisi perdebatan, bahkan antaranggota KPU baku hantam. Akibatnya penetapan hasil pemilu berulang kali tertunda.

Pengalaman itu membuat pemerintah dan DPR belajar. Setahun setelah 1999, akhirnya UU Pemilu direvisi dan menjadikan KPU sebagai lembaga yang independen dan nonpartisan.

Lalu mengapa wacana anggota KPU berasal dari parpol muncul lagi jelang pemilu 2019? Apakah ini hanya agar Pansus terlihat “ada kerjanya” di mata publik usai studi banding ke Jerman dan Meksiko yang sejak sebelum keberangkatannya pun ditentang dan dikritik banyak pihak? Atau ini ada upaya parpol untuk menguasai semua “kanal” kekuasaan, setelah legislatif, eksekutif, dan legislatif?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here