Usut Banjir Buruh Asal China

0
140

SALAH satu isu paling mencekam bagi pemerintah Joko Widodo adalah soal banjirnya tenaga kerja asing, terutama dari China, di Indonesia. Jumlahnya simpang-siur. Ada yang bilang 10 juta atau 20 juta buruh asal China bekerja di Indonesia.

Isu ini bukan saja menjadi pembicaraan rakyat jelata. Bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat angkat bicara. “Saya juga mendengar, tenaga kerja asing itu datang dalam jumlah yang banyak. Saya tidak punya angka, berapa banyak tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia ini. Dengarnya di sana ada, di sini ada,” ujar SBY.

Sejauh mana kebenarannya, memang sukar dipastikan. Tetapi, fenomena di lapangan seakan membenarkan isu itu. Lihat saja serangkaian penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian dan imigrasi terhadap tenaga kerja asal Negeri Tirai Bambu itu di berbagai tempat di seantero Tanah Air, mulai dari Meulaboh sampai ke Manokwari.

Mereka ada yang tak punya izin kerja, dan bahkan tidak sedikit pula yang tak memiliki paspor –entah bagaimana cara masuknya ke negeri ini. Lapangan pekerjaannya pun beragam. Ada yang bekerja di proyek infrastruktur, pabrik, pertambangan, dan bahkan bertanam cabai.

Namun, hal ini dianggap Presiden Joko Widodo sebagai fitnah. “Jangan ada yang percaya kepada fitnah banjir tenaga kerja asal China itu. Saya sampaikan, tidak. Informasi yang saya terima jumlahnya hanya 21.000,” kata Presiden, 27 Desember 2016. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan memang menunjukkan jumlah yang hampir sama. Per September 2017,  jumlah tenaga kerja asing asal (TKA) Cina yang bekerja di Indonesia mencapai 27.211 jiwa.

Dugaan orang bahwa isu itu benar belaka seakan diperkuat lagi ketika Presiden menegur Kemenaker dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM lantaran sering melakukan  sweeping terhadap buruh asing. Kata Jokowi, hal tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan perusahaan pengguna TKA. “Saya mendapat laporan, pengguna TKA terganggu karena ada sweeping.” kata Presiden dalam rapat terbatas kabinet di Istana Kepresidenan, 6 Maret kemarin.

Memang agak aneh teguran Presiden tersebut. Sebab Kemenaker memang bertugas mengawasi perizinan kerja buruh asing. Imigrasi adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk mengawasi orang asing, baik ketika keluar masuk wilayah Indonesia, maupun selama  berada di Indonesia.

Jika dikatakan perusahaan pengguna TKA merasa terganggu, entah di mana pula terganggunya. Sejauh TKA yang mereka pekerjakan memenuhi syarat, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, sweeping yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu tentu tidak seperti sweeping oleh ormas-ormas yang cenderung menggunakan kekerasan.

Kecurigaan makin melebar dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan 26 Maret 2018  dan berlaku mulai 26 Juni 2018 nanti. Perpres itu dianggap sejumlah kalangan sebagai membentangkan karpet merah untuk buruh asing.

Kalangan serikat buruh meradang, karena itu akan membuat lapangan kerja semakin menyempit untuk menampung buruh Indonesia. Sekarang saja ada 7,3 juta orang Indonesia yang menganggur.  Padahal, menurut angka BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia bertambah tiga juta orang setiap tahun.

Pemerintah berdalih, Perpres itu hanya memangkas prosedur birokrasi perizinan belaka. TKA yang tadinya membutuhkan waktu lama dalam mengurus izin bekerja, melalui Perpres tersebut, prosesnya bisa dipercepat.

Pro-kontra ini harus segera disudahi. Jika tidak akan terus menggelinding menjadi isu politik yang merugikan pemerintah –dan tentunya mengikis elektabilitas Jokowi dalam Pemilu Presiden nanti.

Untuk itu, wacana pembentukan Panitia Khusus DPR terhadap masalah ini yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, menarik untuk dipertimbangkan. Fadli Zon, yang memang dikenal “nyinyir” terhadap pemerintah, tentunya mewacanakan Pansus itu dalam konteks oposisional terhadap pemerintah. Tetapi, substansinya, menurut kita, sangat penting. Setidaknya perlu dibentuk tim pencari fakta (TPF) yang independen, yang melibatkan imigrasi, Kemenaker, kepolisian, dan serikat buruh.

Melalui Pansus atau TPF itu  harus ditelusuri kebenaran isu tersebut. Jika terbukti tidak benar, kita harus mendukung kebijakan pemerintah. Tapi kalau ternyata itu bukan isapan jempol, pemerintah harus mengakui kesalahannya dengan segala konsekuensi hukum dan politiknya.

Kita tidak antiburuh asing, sejauh memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi yang ditetapkan pemerintah sendiri. Tetapi, politik ketenagakerjaan ini mestinya tidak melulu berdasarkan pemenuhan syarat-syarat tertulis itu, namun harus secara tegas menunjukkan keberpihakan kepada penyerapan tenaga kerja bangsa sendiri.

Keberpihakan itu tidak boleh ternodai oleh apa pun juga, termasuk investasi asing –betapa pun besarnya kebutuhan kita terhadap modal asing itu. Kesepakatan liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah seyogianya tidak mendestruksi kewenangan negara untuk mengutamakan bangsanya sendiri. Karena “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” adalah tujuan utama dibentuknya pemerintah negara ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here