Usut Korupsi di Kementerian Agama

0
133

ENTAH bermaksud sarkastis atau apa, yang jelas pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif tentang Kementerian Agama sangat menusuk. “Kementerian Agama itu seharusnya kementerian yang paling bersih dan harus menjadi contoh, bahkan harus menjadi contoh dari KPK sendiri,” kata Laode, di Jakarta, Senin kemarin (18 Maret 2019). Pernyataan itu terkait dugaan suap dengan tersangka Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan beberapa pejabat kementerian itu dalam kasus jual-beli jabatan di kementerian tersebut.

Setelah KPK meringkus Romahurmuziy dalam Operasi Tangkap Tangan di Surabaya pada Jumat (15 Maret) pagi, KPK langsung menyegel ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ketika dilakukan penggeledahan, KPK menemukan uang Rp180 juta dan US$ 30 ribu di laci meja Menteri Agama.

Apakah Lukman terlibat? Belum tahu, memang. Tapi Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan uang itu terkait perkara Romahurmuziy. Lukman yang juga Ketua Majelis Pakar PPP itu kabarnya akan segera dipanggil KPK.

Kasus yang menggelegar ini tak boleh dibiarkan berlalu begitu saja, atau terhenti setelah selesainya penegakan hukum terhadap orang-orang yang tertangkap. Tapi harus lebih dari itu. Kasus ini harus dijadikan momentum yang tepat untuk membersihkan kementerian itu dari tikus-tikus korupsi. Tujuannya, agar “kementerian agama bisa menjadi contoh” seperti istilah Laode tadi benar-benar bisa diwujudkan.

Apalagi ini kasus yang kesekian kali di lembaga itu. Menterinya saja sudah dua yang diterungku ke balik jeruji karena korupsi. Mereka adalah  Said Agil Husein al-Munawar, Menteri Agama di masa Presiden Megawati dan Suryadharma Ali, Menteri Agama di era kedua Presiden SBY. Keduanya terbukti menyelewengkan dana haji. Belum lagi pejabat di lingkungan kementerian itu dari pusat sampai ke daerah. Mungkin sudah puluhan yang dipenjara.

Kementerian ini memang tidak punya tugas soal moral, walaupun sering dipersepsikan sebagai lembaga yang membentengi moral bangsa ini. Menurut Perpres Nomor 83  Tahun 2015 tentang Kementerian Agama,  kementerian ini memang hanya bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Semua tugas itu berbau teknis belaka. Tetapi, karena ada embel-embel agama dalam nomenklatur lembaga ini, skandal korupsi yang terjadi di sana secara psikologis memang terasa menyentak.

Jika korupsi terjadi di kementerian lain, mungkin publik sekadar marah. Tapi kalau melanda kementerian agama, selain marah, orang juga sedih, masygul, dan tak habis pikir. Jika yang korupsi itu menteri di kementerian lain, mungkin itu dianggap “biasa”. Tapi kalau menteri agama yang terjerat korupsi, kegundahan orang bukan kepalang. Sebab, menteri agama biasanya intelektual agama atau orang yang berasal dari ormas keagamaan dan partai berbasis agama.

Tapi, perilaku koruptif memang tak mengenal latar belakang. Sejauh kesempatan terbentang di depan mata, hasrat memperkaya diri dengan cara tak halal pasti bergelora. Itulah yang harus menjadi catatan dalam pembersihan Kementerian Agama.

Alokasi APBN di kementerian ini besar. Tahun 2019 ini, kementerian ini dikucuri belanja sebesar Rp63 triliun, nomor empat terbesar dari seluruh kementerian. Belum lagi dana haji. Sejak awal 2018 lalu, dana haji memang sudah dialihkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, sebagai pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dana yang dialihkan dari Kementerian Agama ke BPKH sebesar Rp103 triliun. Itu artinya, selama puluhan tahun kementerian itu mengelola dana raksasa. Setidaknya terhitung sejak pertengahan 1996 ketika diberlakukan Keppres Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia. Seluruh dana disimpan di bank dengan rekening atas nama Menteri Agama. Nah, moral hazard seperti apa yang tidak terangsang melihat itu?

Penyelenggaran haji dan umrah memang pelik. Rata-rata 200 ribuan orang Indonesia berhaji, dan (pada2018) 1,1 juta orang pergi umrah setiap tahun. Sifatnya yang massal ini jelas sangat berpotensi menimbulkan masalah.

Dalam penyelenggaraan haji, aneka rupa pengadaan fasilitas seperti penyewaan pesawat, pemondokan, katering, obat-obatan dan sebagainya, tentulah menimbulkan godaan tersendiri pula. Tentang ini sudah banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam bisnis umrah juga demikian. Animo masyarakat Islam sangat tinggi, apalagi untuk berhaji perlu antrean antara 11-30 tahun dengan daftar tunggu 2,5 juta orang. Munculnya malapetaka penyelenggaraan umrah seperti kasus First Travel, Hannien Tours atau Abu Tours, yang menghanguskan triliunan uang calon jamaah, tak mungkin terjadi jika tak ada penyimpangan di kementerian itu.

Sebab izin biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dikeluarkan oleh Menteri Agama. Standar pengawasan pun sudah ada. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18/2015, terakhir diubah dengan PMA Nomor 8 Tahun 2018,  sudah diatur dengan sangat rinci apa saja yang harus dipenuhi perusahaan PPIU. Mulai dari legalitas, kondisi finansial, garansi bank, sampai kesiapan teknis pelayanan jamaah.

Pertanyaannya, kalau memang ada kriteria serinci itu, mengapa biro-biro umrah begitu leluasa menipu calon jamaah umrah? Apakah hanya karena kelancungan PPIU, atau perilaku yang sama juga menjangkiti aparat di Kementerian Agama, khususnya di Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah?  Dengan kata lain, mungkinkah ada kerjasama hitam di balik layar antara pengawas dan yang diawasi? Atau setidak-tidaknya, ada pembiaran sehingga korban berjatuhan? Apapun kemungkinannya, satu hal yang pasti, Kementerian Agama tidak mengawasi pemenuhan kriteria seperti ditetapkannya sendiri dalam PMA di atas.

Kusut masai penyelenggaraan haji dan umrah hanya sebagian dari rimba raya persoalan di Kementerian Agama. Itulah yang harus dibenahi pemerintahan baru nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here