Usut Korupsi e-KTP, KPK Rawan Dikriminalisasi Lagi

0
189

Nusantara.news, Jakarta – Hari ini (9/3), nama-nama besar yang terlibat dalam megakorupsi e-KTP akan terungkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hakim John Halasan Butar-Butar ditunjuk sebagai hakim ketua di sidang ini.

“John Butar-Butar, Hakim Tipikor yang sudah cukup berpengalaman dan senior menangani perkara Tipikor,” tutur Yohanes Priyana, Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, kepada wartawan, Rabu (8/3/2017).

Kejutan politik dipastikan akan terjadi karena hampir pasti menyeret sejumlahp elite politik tanah air dalam perkara ini. Nama yang diungkap secara luas nantinya akan dikawal publik yang mendukung pengusutan korupsi kolosal e-KTP secara tuntas.

Dari sekian nama besar yang paling santer dikaitkan dengan kasus nomor wahid ini adalah Ketua DPR Setya Novanto. Petinggi Partai Golkar ini bahkan disebut-sebut berperan sebagai aktor politik yang mengorganisir skandal e-KTP dengan nilai kerugian keuangan negara yang fantastis sebesar Rp 2,3 triliun.

Namun, upaya pengusutan nama-nama elite ini diperkirakan bakal mendapat perlawanan. KPK sebagai garda terakhir pemberantasan korupsi menjadi sasaran counter atfack tersebut. Serangan itu bisa berupa upaya pelemahan KPK secara kelembagaan atau pengurangan kewenangan KPK melalui revisi UU KPK yang saat ini tengah disosialisasikan oleh DPR.

KPK sudah beberapa kali menjadi target serangan balik manakala mengusut kasus korupsi yang melibatkan elite besar. Saat menangani masalah kasus BLBI pada awak 2015, misalnya, sknario kriminalisasi menimpa komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja.

Kriminalissi KPK juga pernah terjadi saat lembaga antirasuah ini mengusur indikasi korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) pada 2015 yang menyeret petinggi Polri Irjen Pol Djoko Susilo. Skanario kriminisasi menyasar Novel Baswedan, koordinator tim penyidik kasus simulator SIM.

Indikasi kriminalisasi terhadap KPK juga terjadi saat KPK menetapkan status tersangka untuk calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Seperti dilansir haluan.com, guncangan KPK berawal dari keterangan pers Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang melaporkam Ketua KPK Abraham Samad atas dugaan pertemuannya dengan elite PDI-P pada Pilpres 2014 lalu. Abraham disebut ingin dipasangkan sebagai cawapres, mendampingi Joko Widodo.

Sejak saat itu, satu persatu pimpinan KPK “dirontokkan”. Ketua KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar pada bulan Februari 2015 dengan tuduhan pemalsuan dokumen seorang wanita atas nama Feriyani Lim. Sedangkan Bambang Widjojanto ditetapkan tersangka lantaran diduga menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan tindak kriminal atas perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur.

Nasib serupa dialami Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnain, ia dilaporkan ke polisi atas tuduhan menerima suap terkait kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) ketika menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim pada 2010 lalu.

Meskipun tahun 2016 lalu Jaksa Agung HM Prasetyo akhirnya memberikan deponering terhadap mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW), publik meyakini ada sejumlah “orang kuat” (oligarkh) di balik kriminalisasi KPK karena kepentingannya terganggu.

Berkaca pada sejumlah serangan pelemahan terhadap KPK sebelumnya, akankah pengusutan e-KTP ini membuat KPK ciut?

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya tidak gentar dengan dampak politik yang akan muncul setelah pembacaan dakwaan e-KTP. Saat disinggung soal keraguan publik terhadap KPK, Febri berjanji akan membalikan tudingan itu.

“Kami akan bekerja maksimal mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjerat nama-nama yang terlibat,” pungkas Febri.

Inilah saatnya KPK menunjukkan kembali kedigdayaannya sebagai lembaga penumpas korupsi yang tahun-tahun terakhir ini tampak “letoy”. Dan kita berharap, tak ada lagi kriminalisasi yang terjadi terhadap komisioner lembaga antirasuah ini ke depan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here