Usut Penembak yang Tewaskan Peserta Aksi 21-22 Mei

0
382
Sejumlah polisi melepaskan tembakan gas air mata ke arah kerumunan orang di sekitar gedung Bawaslu, Jakarta, pada Rabu (22/5) dini hari WIB

Nusantara.news, Jakarta – Kerusuhan yang melanda Jakarta, Selasa malam (21/5/2019) hingga Kamis (23/5/2019) dini hari, bukanlah yang pertama kali. Sejarah mencatat, Ibu Kota pernah diwarnai sejumlah insiden massal berdimensi politik mulai dari pasca-Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Malari pada 1974, tragedi Tanjung Priok 1984, Pertiwa 27 Juli 1997, hingga kerusuhan Mei 1998 yang memaksa Soeharto lengser.

Namun berbagai kerusuhan sosial yang berdimensi politik tersebut selalu meninggalkan jejak yang tak jelas: tak ada pengungkapan siapa yang bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban dan berapa jumlah pasti korban tewas maupun luka-luka. Korba jiwa, meski satu orang pun, harus diusut siapa pelakunya untuk dibawa ke pengadilan. Proses hukum harus ditegakan. Sebab ini menyangkut nyawa manusia.

Selama ini, alih-alih diproses secara hukum, huru-hara politik yang memakan korban jiwa selalu diakhiri dengan jalur politik bernama ‘rekonsiliasi atau islah’. Memang secara politik, penyelesaian seperti rekonsiliasi, ishlah, kompromi, tukar guling kepentingan, dan sejenisnya, adalah hal wajar saja. Akan tetapi, apabila menyangkut pelanggaran hukum berupa penghilangan nyawa, maka penyelesaiannya tetap dalam koridor hukum: diungkap hingga ke pengadilan. Proses hukum jangan dinegasikan dengan proses politik.

Namun lepas dari itu, berbagai huru-hara politik yang memakan korban rakyat, menunjukkan sisi lain wajah politik kita: beringas! Ambisi kekuasaan kerap menumbalkan rakyat tak berdosa. Elite politik justru ikut andil sebagai penikmat, provokator, bahkan aktor dari kerusuhan. Di saat bersamaan, orang-orang yang ‘dituduh’ bertanggung jawab (terlebih berada di jantung kekuasaan) seakan tak bisa tersentuh hukum. Tragedi Semanggi, Trisaskti, dan pelanggaran HAM lainnya di masa lalu adalah bukti mecetnya hukum manakala tertuduhnya melibatkan ‘orang kuat’.

Saatnya, tradisi ‘barbar’ harus segera diakhiri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memulai tradisi baru penyelesaian tragedi akibat huru-hara politik dengan membawa dalang kerusuhan dan menghukum para pelaku pembunuhan massa unjuk rasa ke meja hijau, siapa pun ia termasuk aparat pemerintah sekalipun. 

Sejarah Huru-Hara Politik, Sejarah Macetnya Hukum

Kerusuhan sosial dalam sejarah Indonesia yang menjadi sorotan publik hingga kini banyak yang berakhir dengan 'kegelapan'. Sebut saja pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Peristiwa G30S 1965 yan  puncaknya menelan korban salah seorang demonstran bernama Arif Rahman Hakim dalam unjuk rasa yang digelar di depan Istana Negara Jakarta akibat bentrokan dengan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden).

Selepas Orde Lama, peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) pada 1974 menjadi kerusuhan massal pertama yang terjadi di rezim Orde Baru setelah Soeharto naik menjadi presiden usai berhasil mengambil-alih kekuasaan dari Sukarno pasca-G30S 1965. Isu utama yang diusung saat itu adalah penolakan modal asing. Ribuan massa, termasuk mahasiswa dan pelajar, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Mahasiswa UI Hariman Siregar melancarkan protes terhadap pemerintah.

Malari menghasilkan banyak kerusakan akbiat kerusuhan di Ibukota yang justru dilakukan oleh orang-orang di luar massa mahasiswa. Asvi Warman Adam mencatat dalam "Membongkar Manipulasi Sejarah (2009)", sebanyak 807 mobil dan motor buatan Jepang dibakar massa, 11 orang tewas, 300 luka-luka, 144 unit bangunan rusak berat, 160 kilogram dari toko-toko perhiasan raib dijarah. 

Peristiwa berdarah di Ibu Kota kembali terjadi tepat satu dasawarsa setelah Malari. Kali ini berpusat di pesisir utara Jakarta, Tanjung Priok. Tanggal 12 September 1984, pecah kerusuhan antara umat muslim dengan aparat Orde Baru. Nyaris semua korban tewas akibat terkena tembakan tentara. Tragedi ini dipicu penolakan aturan asas tunggal Pancasila yang dipaksakan pemerintahan Soeharto. 

Dikutip dari Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok (2005) karya A.M. Fatwa, Panglima ABRI saat itu, L.B. Moerdani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut. Namun, data berbeda diajukan Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok (Sontak) yang menyebut tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu, belum termasuk yang luka dan hilang, demikian dinukil dari laporan Suara Hidayatullah (1998).

Lainnya, kerusuhan meletup pada 27 Juli 1996 atau dikenal dengan Peristiwa 27 Juli 1996.  Peristiwa tersebut berawal dari pengambilalihan secara paksa kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) di Jalan Diponogoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, dari massa pendukung Megawati Soekarnoputeri oleh massa pro-Soerjadi, Ketua Umum PDI versi Kongres di Medan, Sumatera Utara, yang dibantu oleh aparat keamanan.

Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), insiden pada 27 Juli 1996 tersebut mengakibatkan lima orang meninggal di lokasi dan sebelas lainnya mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, 149 orang luka termasuk aparat keamanan, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM dalam kejadian 27 Juli 1996 itu. Namun pengadilan koneksitas yang dibentuk ketika Megawati menjadi presiden, hanya mampu membuktikan bahwa seorang buruh bernama Jonathan Marpaung yang menggerakkan massa dan melempar batu ke kantor DPP PDI. Dia divonis hukuman penjara selama dua bulan sepuluh hari. Sementara siapa yang bertanggung jawab dari unsur aparat hingg kini belum jelas.

Kerusuhan juga meletus seiring gerakan Reformasi 1998. Saat terjadi gelombang demonstrasi di Jakarta, Presiden Soeharto sedang mengikuti KTT G-15 di Kairo, Mesir. Pada saat itu (12 Mei 1998), empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat. Kaum mahasiswa marah dan mempersiapkan aksi berikutnya dengan skala lebih besar. Lalu tanggal 13 Mei 1998, massa di luar kampus Trisakti tak terkendali. Massa yang bukan dari kalangan mahasiswa ini bahkan mulai merusak dan membakar kendaraan yang mereka temui. Sekelompok rombongan lainnya membakar pom bensin di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat.

Salah satu sasaran utama kaum perusuh adalah aset milik kalangan keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertokoan, kantor-kantor, dan rumah pribadi, yang dianggap milik orang peranakan Cina dibakar, dihancurkan, juga dijarah. Data dari relawan yang dikumpulkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menyebutkan korban tewas akibat rangkaian kerusuhan ini mencapai lebih dari 1.200 orang, belum termasuk mereka yang luka-luka dan kerugian materiil. 

Soeharto kembali ke tanah air sebelum akhirnya menyatakan mundur dari kursi kepresidenan tanggal 21 Mei 1998.

Teranyar, setelah KPU mengumumkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih suara terbanyak dalam penghitungan suara Pilpres 2019, ratusan orang pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar demonstrasi damai menolak kecurangan pemilu di depan Gedung Bawaslu, di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.

Aksi ini berjalan relatif damai hingga massa meninggalkan lokasi usai salat tarawih. Namun, kemudian datang rombongan massa tak dikenal yang melakukan aksi provokatif dan akhirnya terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Kericuhan berlanjut hingga keesokan harinya, tanggal 22 Mei 2019, dan terjadi di beberapa titik di ibu kota.

Petugas medis mengevakuasi korban dari peserta aksi 21-22 Mei 2019

Hingga 23 Mei 2019 siang, Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal menyebut 7 orang meninggal. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan 8 orang tewas, lebih dari 450 orang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagian besar di bawah usia 30 tahun. Polisi juga sudah memenahan 257 tersangka yang diduga menjadi provokator. Sebaliknya, tokoh oposisi seperti Amien Rais, meminta Kapolri Tito Karnavian bertanggung jawab atas jatuhnya korban dalam aksi tersebut.

Melihat rentetasn korban dalam huru-hara politik tersebut, perlu diungkap siapa yang harus bertanggung jawab baik dari unsur provokator mapun dari pihak apaat keamanan (pemerintah). Memang ada beberapa nama yang sering disebut-sebut terlibat pelanggaran HAM dalam berbagai kerusuhan sosial, namun hal tersebut masih ‘info bisik-bisik’ yang belum diuji di pengadilan. Sebut saja misalnya, Sutiyoso. Kontras menyebutkan ada empat catatan yang terkait dengan Sutiyoso. Kasus tersebut adalah, kasus Balibo Five (1975), Operasi Seroja dan Flamboyan (1975), Operasi Militer Penumpasan GAM (1978), dan peristiwa 27 Juli (1996).

Ada pula Wiranto yang kerap dikaitkan dengan keterlibatan dalam Tragedi Trisakti, Peristiwa Semanggi I dan II, Penculikan dan Penghilangan Aktivis Pro-Demokrasi Tahun 97-98, serta Biak Berdarah.

Lainnya, ada mantan kepala BIN Hendropriyono (penasihat tim transisi Jokowi-JK). Dia disebut-sebut bertanggung jawab dalam tragedi Talangsari, Lampung. Saat kasus tersebut terjadi tahun 1989, Hendropriyono menjabat Komandan Korem Garuda Hitam Lampung. “Hendropriyono, dia ada di kasus Talangsari Lampung, pembantaian pengikut Warsidi,” ujar Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, dalam jumpa pers bertajuk Jokowi-JK, HAM, dan Kebebasan Beragama, 27 Agustus 2014 silam.

Kenyataanya, Jokowi justru menunjuk beberapa tokoh yang diduga terseret pelanggaran HAM duduk di dalam pemerintahannya. Jokowi menunjuk Sutiyoso yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Partai PKPI sebagai Kepala BIN) pada 2015. Presiden juga menunjuk Ketua Umum Partai Hanura menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dalam kabinetnya. Begitu pun Hendropriyono yang kini dikenal sebagai jenderal di lingkaran istana.

Tentu saja, penyebutan nama Wiranto, Sutiyoso, dan nama-nama tokoh lainya, memperburuk citra mereka sebagai politisi dan pejabat negara. Meski mereka telah membantahnya dan belum tentu bersalah secara hukum, namun pengadilan politik punya dunia yang berbeda dengan pengadilan hukum. Walau belum tentu bersalah, ini bencana bagi mereka, terlebih karena kasus ini terus jadi sorotan lembaga dan aktivis HAM.

Karena itu, jalan paling lurus, perlu segera memproses nama-nama yang disebut ke meja persidangan untuk membuktikan apakah mereka terlibat atau tidak. Hal ini penting supaya tak ada sak wasangka publik dan pembunuhan karakter bagi mereka yang disebut. Sebaliknya, jika ada bukti-bukti kuat keterlibatan mereka, negara tak perlu ragu apalagi tebang pilih untuk menjeratnya dengan sanksi hukum. Termasuk mengungkap siapa penembak yang menyebabkan anak bangsa tewas pada aksi 21-22 Mei kemarin.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here