Usut Peran Mendagri dalam Kasus Meikarta

0
104

NAMA Menteri  Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam pusaran kasus suap proyek Meikarta. Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin menyebutkan Tjahjo meminta dirinya untuk membantu proses pemberian IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) proyek tersebut.

Hal itu diutarakan Neneng ketika memberikan kesaksian dalam persidangan perkara suap terkait izin proyek Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro dan kawan-kawan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1). Menurut cerita Neneng, dia dipanggil oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono terkait izin Meikarta. Di tengah pertemuan tersebut, Soemarsono mendapat panggilan telepon. “Telepon itu dikasih ke saya, yang ngomong Pak Mendagri, minta tolong dibantu soal Meikarta,” kata Neneng.

Keterangan Neneng tersebut langsung diklarifikasi oleh Kemendagri. Dalam keterangan tertulisnya Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengatakan, kementeriannya tidak memiliki kewenangan dalam hal perizinan investasi proyek. “Kewenangan perizinan, untuk pembangunan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala metropolitan di tangan Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi Gubernur Jawa Barat,” kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, memang benar Tjahjo meminta kepada Neneng agar perizinan proyek Meikarta diselesaikan, tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

Tjahjo sendiri menjelaskan, dirinya menelepon Bupati  Neneng agar memproses perizinan sesuai kewenangannya, juga dilakukan secara terbuka.

Disebutnya nama Tjahjo Kumolo tentu akan menjadi babak baru dalam pengusutan kasus proyek raksasa itu. KPK sendiri sedang mempelajari perlu tidaknya meminta keterangan Mendagri terkait pernyataan Neneng.

Barangkali benar apa yang dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya bahwa banyak yang menganggap kasus-kasus korupsi di daerah hanya kasus kecil, namun justru bisa menjadi pintu masuk KPK untuk mengungkap kasus yang jauh lebih besar. Besar dalam arti jumlah kerugian negara maupun tokoh yang dianggap terlibat. Febri memberi contoh kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilakukan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Pendalaman kasus tersebut ternyata menemukan pelaku yang lebih kakap, yakni Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Apakah jalan cerita yang sama akan terulang di kasus Meikarta? Entahlah.

Namun disebutnya nama Tjahjo dalam kasus korupsi yang sangat menarik perhatian publik itu jelas berdampak negatif kepada diri politisi senior itu. Tidak hanya diri Tjahjo pribadi, tapi juga pemerintahan Joko Widodo secara keseluruhan. Opini publik bisa menjadi liar, apalagi menjelang pemilu seperti sekarang. Dalam opini yang liar itu publik tidak lagi mempedulikan apakah Tjahjo memang terlibat dalam praktek korupsi itu atau tidak.

Gejala seperti ini tentu tidak sehat, dan oleh karenanya perlu segera dihentikan. Caranya? Letakkan semuanya dalam koridor hukum. Jangan memandangnya dari sisi politik atau sisi apa pun juga.

KPK perlu segera memanggil Tjahjo untuk diminta keterangan. Menunda-nunda pemanggilan justru menambah liarnya isu-isu yang tak perlu. KPK perlu mengklarifikasi apakah permintaan Mendagri kepada Bupati Bekasi untuk membantu Meikarta itu memang sekadar mengingatkan si Bupati untuk memproses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, atau masuk dalam kategori “memperdagangkan pengaruh” (trading in influence), atau justru ada keterlibatan yang lebih jauh. Delik memperdagangkan pengaruh itu memang belum diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun KPK pernah menerapkannya dalam kasus Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Ketua DPD Irman Gusman.

Dari sisi Tjahjo Kumolo, akan sangat hebat jika dia yang berinisiatif mendatangi KPK dan meminta agar diperiksa. Sebab, kalau dipahami tanpa prasangka, bola sebenarnya berada di tangan Tjahjo. Dia mempunyai momentum berharga untuk mengakhiri tradisi bisik-bisik yang tak sehat tadi.

Kita sudah sering mengingatkan bahwa selama ini kita seperti sengaja memelihara tradisi tak pernah mengusut sesuatu penyelewenangan sampai tuntas. Kita lebih suka pada bisik-bisik. Karena, pertama, suasana serba kelabu itu sangat memungkinkan konspirasi politik. Lawan politik bisa ditikam dalam gelap tanpa punya kesempatan membela diri secara terbuka. Dan sejarah negeri ini mencatat tidak sedikit korban telah berjatuhan.

Kedua, suasana hukum yang temaram ini juga menguntungkan para pencoleng kekayaan negara. Para pemangku jabatan tinggi akan sesuka hatinya menggerogoti harta negara. Toh perbuatannya tidak akan tersingkap oleh siapa pun, karena mereka melakukannya bersama-sama. Dan kalaupun tercium, itu akan berhenti pada wacana belaka. Seminggu dua minggu jadi pembicaraan, setelah itu akan menguap seiring datangnya kasus-kasus baru. Itulah sebabnya mengapa korupsi para pejabat tinggi tidak pernah mengenal kata jeda.

Sudah waktunya bangsa ini memulai kesepakatan untuk berusaha mengusut tuntas kasus-kasus kejahatan, termasuk yang dilakukan para tokoh politik. Rugi bangsa ini jika tokoh-tokohnya  tiap sebentar bertumbangan hanya dengan sekelebatan isu. Harus ada pembuktian untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Membiarkan isu diselimuti awan gelap, tidak akan membuat terang jalan bangsa ini. Sebab, itu akan menutupi mata hati masyarakat untuk memilih pemimpinnya.

Itulah pentingnya mengusut Mendagri dalam kasus Meikarta ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here