Utak-atik Cawapres Prabowo di Pilpres 2019

0
365

Nusantara.news, Jakarta – Konstelasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mulai menunjukkan wujudnya. Seperti yang sudah diduga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi magnet terkuat bagi partai-partai politik untuk didukung kembali menjadi presiden negeri ini. Selepas itu, publik terus disuguhkan dengan pemberitaan mengenai calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mendampingi Jokowi. Kini, sorotan juga mengarah kepada sosok cawapres pendamping Prabowo Subianto, capres yang paling mungkin menjadi lawan tanding terkuat Jokowi di Pilpres 2019.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, cawapres ideal untuk mendampingi Prabowo di kontestasi Pilpres 2019 mendatang adalah sosok yang mampu mendongkrak elektabilitas dan bisa melengkapi Prabowo. Selain itu, tambah Fadli, yang tak kalah pentingnya sosok cawapres perlu disetujui oleh partai koalisi. “Harus dicari orang yang diusung partai koalisi, disetujui partai koalisi,” jelas Fadli.

Sejauh ini, Gerindra masih membuka komunikasi soal sosok cawapres yang akan diusung. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dari PKS, setidaknya ada sembilan nama yang dipantau, yakni Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Mohamad Sohibul Iman, Salim Segaf Al’Jufrie, Tifatul Sembiring, Al Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera. Kemudian, dari PAN menyodorkan Ketum Zulkifli Hasan, Partai Demokrat menggadang-gadang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan dari PKB mengusung Ketum Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

Sementara di kalangan internal Gerindra sendiri, kabarnya muncul dua nama yang santer disebut-sebut layak menjadi cawapres Prabowo, yakni Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Ada usulan-usulan dari beberapa pengurus misalnya Gerindra DKI yang mengusulkan Mas Anies jadi cawapresnya Pak Prabowo. Lalu ada juga teman-teman TNI pensiunan jenderal di Gerindra yang mengusulkan Pak Gatot menjadi wakil Pak Prabowo,” kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade, Kamis (8/3/2018).

Terhadap nama-nama bakal cawapres yang beredar, lembaga survei Alvara Research Center membuat survei politik perihal respons publik. Survei yang dilaksanakan dari tanggal 17 Januari hingga 7 Februari 2018 itu menyebutkan, ada beberapa sosok yang dianggap layak mendampingi Prabowo di Pilpres 2019. Publik setuju Prabowo berpasangan dengan Anies 60 persen, dengan Cak Imin 59,4 persen, dengan AHY 56,3 persen, dengan Gatot 55,2 persen, dan dengan Zulkifli 48,6 persen. Lantas, siapakah cawapres ideal bagi Prabowo untuk Pilpres 2019?

Skenario Cawapres Prabowo

Pertama, menggandeng Anies Baswedan. Opsi ini merupakan prioritas mengingat Anies dikenal dekat dengan PKS. Itu artinya, paket capres-cawapres murni perpaduan Gerindra dan PKS. Apalagi, nama Anies belakangan kian moncer sebagai cawapres yang diyakini mampu mendongkrak perolehan suara Prabowo. Jika opsi ditempuh, maka Demokrat, PKB, dan PAN kemungkinan akan ikut bergabung dengan posisi tawar sejumlah kursi menteri. Meski tak menutup kemungkinan lain: PKB, PAN, dan Demokrat membentuk poros ketiga di luar koalisi Gerindra-PKS.

Persoalannya, menurut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan bahwa duet pasangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Prabowo tidak akan signifikan mendongkrak suara di Pilpres 2019. Alasannya, karakteristik pemilih kedua calon yang didukunng kelompok Islam politik tersebut cenderung tidak berbeda. Problem yang sama manakala Prabowo disandingkan dengan Ahmad Heryawan (Aher) dari PKS, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmanyto, ataupun Zulkifli Hasan dari PAN. “Jadi sulit untuk menang, karena suara mereka sama. Kolam suaranya sama,” ujar Jayadi.

Tak bisa dipungkiri, Prabowo saat ini seperti terkunci oleh persepsi bahwa pendukungnya hanya segmented dari kalangan kanan. Karena itu, tim Prabowo perlu mematahkan persepsi itu dengan memperluas basis pendukung dari kalangan kiri, tengah, anak muda milenial, dan memproduksi wacana-wacana kemajemukan. Salah satu cara barangkali dengan menggaet koalisi politik yang beda warna, bahkan capres yang dipilih harus merepresentasikan corak dari lawan politik. Atau jika dari kalangan non-partai, perlu sosok yang dicintai rakyat dan punya magnet suara tinggi.

Kedua, menggandeng AHY sang putera mahkota Cikeas. Pilihan ini cukup masuk akal dengan pertimbangan suara Demokrat di DPR yang lebih banyak dari PKS, PKB, dan PAN. Sehingga pasangan Prabowo-AHY akan menampilkan kekuatan besar karena mendapat dukungan langsung dari SBY. Sebagai putera mahkota, SBY dipastikan akan kembali turun gunung untuk total memenangkan Prabowo-AHY. Opsi duet Prabowo-AHY kemungkinan besar akan didukung PKS mengingat Demokrat dan PKS di masa pemerintahan SBY adalah teman koalisi. Jika siap bergabung, PKB dan PAN kemungkinan akan diberikan jatah beberapa pos menteri.

Dengan menggandeng AHY, berpeluang mendapatkan dukungan dari kelompok yang tidak pro-kebijakan Jokowi dan tidak pro-Prabowo, serta bisa menggaet pemilih kaum muda. Sebab, selama ini Prabowo dicitrakan mewakili generasi tua, sementara AHY dianggap representasi generasi muda, termasuk barangkali generasi milenial.

Kelemahannya, birokrasi keduanya lemah sebab sama-sama tak punya pengalaman di pemerintahan. Selain itu, AHY dinilai masih terlalu muda untuk maju menjadi RI-2. AHY belum teruji jejak rekam pengabdiannya di masyarakat, dan masih butuh penempaan tingkat lanjut baik dalam wacana-wacana keindonesiaan maupun karier politiknya. Terlebih, elektabilitas AHY juga belum cukup kuat, terbukti AHY tersisih di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Sehingga jika dipasangkan dengan Prabowo, bisa jadi mengurangi elektabiltas Prabowo.

Ketiga, menggandengkan Prabowo dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sebagai tokoh politik dengan basis massa NU, Cak Imin tentu saja mempunyai daya tawar cukup tinggi. Cak Imin juga mempunyai modal jumlah suara PKB di parlemen yang lebih banyak dari PKS. Muhaimin akan lebih mudah untuk menarik simpati dari warga Nahdliyin dan para kiai sepuh NU. Kekuatan nasionalis dan Islam moderat yang jumlahnya mayoritas di Indonesia, juga menjadi hal yang menakutkan bagi kubu lawan.

Namun, jika opsi diambil, Demokrat dan PAN belum tentu mau bergabung. SBY tentu tak lagi berharap kursi menteri setelah 10 tahun berkuasa sebagai presiden. AHY setidaknya dipasang target sebagai cawapres sebelum menapak karier sebagai capres nantinya. Sedangkan PAN disinyalir akan mengikuti arah politik Demokrat sebagai konsekuensi hubungan keluarga antara SBY dan Ketua Umum PAN sebelumnya, Hatta Radjasa. Atau sebaliknya, PAN ikut bergabung dengan koalisi Prabowo menggandeng Cak Imin, sehingga Demokrat sebagaimana pada Pilkada DKI Jakarta memilih absen dari kontestasi.

Kembali ke Cak Imin, lepas dari keunggulannya, dia sejauh ini hanya kuat di pulau Jawa  khususnya Jawa Timur. Sehingga, jika Prabowo-Cak Imin diusung, partai koalisi harus berkerja keras mendongkrak suara pemilih yang ada di luar pulau Jawa dan kelompok di luar basis massa Islam. Selain itu, kekurangan paling kentara dari mantan Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi (Menakertrans) era SBY ini terkesan ambisius menduduki kursi RI-2, salah satunya lewat pemasangan spanduk secara massif dengan klaim “cawapres”. Kekurangan lain, Cak Imim masih megap-megap dengan tingkat popularitasnya, posisinya di bawah Gatot dan Sri Mulyani menurut sejumlah lembaga survei di luar Alvara Research Center.

Hal lain, beberapa pengamat menilai kinerja profesional Cak Imin cenderung rendah. Misalnya, ketika menjabat sebagai Menakertrans, ia gagal membenahi sistem penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Cak Imin juga dianggap membiarkan relasi buruk Kemenakertrans dengan Penyalur Jasa TKI (PJTKI) terjadi. Juga di saat menjabat tersebut, Cak Imin dikabarkan tersandung dugaan korupsi Dirjen P2KT. Dia dituding menerima Rp 400 juta dari kasus tersebut. Kini, kasus maupun penyelidikannya mandek dan tidak pernah dilanjutkan lagi.

Prabowo mencari cawapres ideal

Keempat, menggandeng mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Gatot memang memiliki daya pikat tersendiri, sementara Prabowo dianggap sangat perlu mencari calon pendamping yang punya popularitas bagus untuk menyaingi Jokowi. Saat ini, Gatot adalah salah satu tokoh yang cukup populer. Bagi Prabowo, keuntungan terbesar memilih Gatot adalah dari sisi popularitas, penerimaan masyarakat sipil terhadap sosoknya, kedekatannya dengan kelompok Islam, dan tentu saja karena punya elektabilitas yang lumayan.

Selain itu, rekam jejaknya di bidang militer sangat membantu tokoh politik menjaga situasi nasional. Selama dua periode kekuasaan SBY misalnya, tidak ada guncangan politik yang besar. Sebagai jenderal, SBY sangat baik dalam menciptakan situasi politik yang kondusif. Bandingkan dengan 2 tahun awal pemerintahan Presiden Joko Widodo yang penuh guncangan, baik di DPR maupun dari masyarakat.

Namun, pembahasan tentang cawapres Gatot sampai pada sebuah pertanyaan besar: mungkinkah pasangan militer-militer berkuasa di Indonesia? Why not, begitu kata pakar komunikasi politik Profesor Tjipta Lesmana. Sebab, di beberapa kali Pilpres dan Pilkada, kecenderungan preferensi pilihan publik terhadap kandidat lebih pada ketokohannya, tanpa melihat latar belakang dan partai mana yang mendukung.

Di negara Demokrasi seperti Amerika Serikat misalnya pernah punya pasangan presiden dan wakil presiden dari bekas militer. Presiden Ronald Reagan dan Wakil Presiden George H. W. Bush (Bush senior) merupakan salah satu pasangan militer-militer yang pernah memimpin Amerika Serikat antara tahun 1981 sampai 1989. Reagan pernah mengabdi untuk Angkatan Udara, sementara Bush merupakan seorang Letnan Angkatan Laut Amerika Serikat. Walaupun sama-sama berasal dari militer, keduanya cukup berhasil menjalankan kekuasaan sipil.

Hanya saja, sama seperti Anies, Gatot sebagian besar memiliki karakteristik dan basis pemilih yang sama dengan Prabowo. Ia juga dekat dengan kelompok pemilih dari kalangan muslim yang selama ini mendukung Prabowo. Pemilih Prabowo dan Gatot adalah masyarakat yang cenderung oposisi terhadap Presiden Jokowi. Masyarakat tersebut pun sebagian besar sampai hari ini masih akan memilih Prabowo. Terakhir, masih ada memori traumatik dari sebagian publik terhadap kepemimpinan militer seperti di era Orde Baru: kembalinya dwifungsi ABRI (TNI) dan mengancam supremasi sipil.

Dari keempat skenario tersebut, Prabowo tinggal menentukan opsi mana yang lebih berpeluang mengantarkannya ke singgasana Istana. Tentu ada kekurangan dan keunggulannya dari masing-masing sosok cawapres itu. Yang terpenting, tim Prabowo harus jeli mengkalkulasi cawapres terbaiknya. Termasuk jika harus mencari sosok lain di luar nama-nama yang saat ini berhembus.

Akhirnya, siapa pun cawapres yang akan menjadi pendampingnya, tentu akan berpengaruh besar terhadap kemenangan dirinya. Dua kali kekalahan tentu bisa menjadi pelajaran bagi Prabowo. Bisa jadi, kesalahan strategi dalam memilih pendamping juga bisa menjadi beban elektoral ke depannya. Terlebih, lawan tanding Prabowo di Pilpres 2019 mendatang bukanlah Jokowi seperti pada Pilpres 2014, kini ia serupa raksasa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here