Utang BPJS Mengancam Pelayanan Kesehatan

0
48
Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris sangat senang karena Kementerian Keuangan kembali akan menyuntik dana segar untuk mengatasi tunggakan pinjaman kepada mitra senilai Rp5,6 triliun. Namun Kementerian Keuangan membantah akan menyuntik dana segar sebesar itu, Kementerian Keuangan malah minta BPKP mengaudit kembali BPJS Kesehatan.

Nusantara.news, Jakarta – Silang sengkarut masalah utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mencuat. Kali ini soal rencana Kementerian Keuangan yang diklaim akan menyuntik dana segara kembali ke perusrahaan asuransi sosial itu sebesar Rp5,6 triliun menjelang akhir tahun 2018.

Karuan saja Kementerian Keuangan membantah dan situasi BPJS Kesehatan pun kembali tak menentu. Bagaimana mungkin kebijakan terkait rakyat banyak dan menyangkut jumlah dana yang besar serta mitra yang begitu banyak menjadi simpang siur?

Simpang siur itu bermula dari pernyataan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris yang mengatakan lembaga yang dipiimpinnya bakal kembali mendapatkan suntikan dana segar sebesar Rp5,6 triliun dari Kementerian Keuangan. Dana itu rencananya untuk melunasi tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit mitra kerja sama

Dia menyebutkan suntikan dana itu merupakan review kedua yang dihasilkan dari rapat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Jadi hasil review kedua yang baru bersifat sementara itu adalah sudah diputuskan pemerintah akan menyuntik lagi dana subsidi Rp5,6 triliun. Jadi ini akan segera berproses,” kata Fachmi awal pekan ini.

Dia menjelaskan sebelumnya pihaknya telah mendapat suntikan dana segar pertama sebesar Rp4,9 triliun pada akhir September 2018 lalu. Seluruh dana tersebut sudah digunakan untuk melunasi tunggakan kepada rumah sakit.

Rencananya, suntikan tahap kedua, akan digunakan untuk melunasi sisa tunggakan yang belum dibayarkan kepada rumah sakit. Saat ini, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kemenkeu terkait proses administratif pencairan dana.

“Kami mohon kepada rumah sakit untuk tetap melayani dengan baik. Komitmen ini komitmen kami bersama untuk tetap menjaga program ini tetap berkelanjutan,” pungkasnya.

Kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini memang tengah mengalami defisit. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo beberapa waktu lalu mengatakan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan potensi defisit neraca keuangan BPJS Kesehatan tahun ini mencapai Rp10,98 triliun.

Sementara perhitungan internal BPJS Kesehatan menyebutkan defisit neraca keuangan tahun ini bisa mencapai Rp16,5 triliun.

Ternyata klaim direksi BPJS Kesehatan itu dibantah keras oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Ia membantah besaran bantuan yang akan diberikan mencapai Rp5,6 triliun sebagaimana disampaikan oleh pihak BPJS Kesehatan.

Besaran bantuan memang ada, akan tetapi di bawah Rp5,6 triliun. “Kemarin BPJS Kesehatan bilang Rp5,6 triliun, tapi akan ada penyesuaian lagi dan lebih kecil karena Bu Menteri Keuangan menghendaki perbaikan collectability ratio dari mereka dulu,” jelasnya.

Mardiasmo mengatakan bantuan keuangan tersebut rencananya akan cair pekan depan. Bantuan diberikan untuk membantu BPJS Kesehatan melunasi tunggakan tagihan pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut pada periode Oktober-Desember 2018.

“Ini bukan bailout (dana talangan), tapi bantuan pemerintah. Sekarang lagi dalam proses memasuki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan mudah-mudahan cair awal minggu depan,” katanya.

Kondisi keuangan BPJS Kesehatan pada 2018 ini diperkirakan masih akan sakit. Berdasarkan hasil audit BPKP, mereka berpotensi mengalami defisit keuangan sampai dengan Rp10,98 triliun pada sepanjang tahun ini.

Untuk mengatasi masalah keuangan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan. Salah satunya, menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT) dan pemangkasan Dana Lokasi Umum.

Selain itu, pemerintah beberapa waktu lalu juga memberikan suntikan dana Rp4,9 triliun. Meskipun demikian, Mardiasmo mengatakan BPJS Kesehatan masih perlu dibantu lagi.

Bantuan tersebut diberikan karena audit BPKP menunjukkan ada beberapa pengeluaran BPJS Kesehatan yang mendesak dan perlu dibayarkan dengan segera. “Bantuan ini diprioritaskan bagi pembayaran tagihan rumah sakit yang sudah berikan pelayanan, sudah klaim ke BPJS Kesehatan, dan akhir jatuh temponya sudah lewat overdue dan gagal bayar. Untuk itu, kami minta BPJS Kesehatan list by name dan by rumah sakit,” katanya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan menyebut bakal kembali mendapatkan suntikan dana sebesar Rp5,6 triliun dari Kementerian Keuangan guna melunasi tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit mitra kerja sama.

Perlu diaudit

Sebagai konsekuensi tambahan bantuan dana segar dari Kementerian Keuangan, maka BPJS Kesehatan akan diaudit lagi oleh BPKP, mengingat masih adanya selisih antara defisit versi BPKP dan versi BPJS Kesehatan.

Salah satu audit yang diminta pemerintah adalah audit antara sistem rumah sakit dengan sistem yang digunakan BPJS Kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar jumlah pelayanan rumah sakit yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan angkanya sama dan terverifikasi.

“Ke depan, Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) minta audit terhadap sistem. Sistemnya ada dua, yakni sistem di rumah sakit dan sistem yang ada di BPJS supaya klop dan nyambung, terutama sistem rujukan dan utamanya sistem klaim,” tegas Mardiasmo.

Dengan audit sistem, maka pemerintah juga akan memiliki bayangan mengenai sistem manajemen pelayanan kesehatan yang terjadi di rumah sakit. Ia menyebut selama ini tagihan-tagihan di rumah sakit tidak mencolok. Namun, klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan terlihat membengkak.

Namun, sesuai arahan pemerintah, BPKP diminta untuk mengaudit seluruh rumah sakit dan tidak lagi menggunakan percontohan (sampling). Ini agar hasil audit bisa lebih akurat.

“Jadi, kami membuka semuanya penyakitnya apa saja, dokternya siapa saja yang melakukan itu. Dengan sistem ini kami bisa tahu, apakah rumah sakit dan dokter melakukan moral hazard,” imbuh Mardiasmo.

Audit BPKP tidak akan mengubah sistem di BPJS Kesehatan, justru menyempurnakannya. Selama ini, audit yang dilakukan BPKP hanya berkutat di angka arus kas BPJS Kesehatan.

Jika audit ini berhasil terlaksana, maka nanti pemerintah bisa menerka, apakah perlu untuk menyuntikkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada BPJS Kesehatan.

“Kami harapkan audit ini bisa selesai pada Januari mendatang. Dan memang seharusnya selesai Januari mendatang,” tegas dia.

Itu sebabnya utang yang menghantui manajemen BPKS Kesehatan, ternyata juga menghantui Kementerian Keuangan. Karena setiap saat APBN harus siap menalangi manakala asuransi kesehatan itu mengalami defisit lagi. Itu sebabnya audit BPKP nanti akan menjadi parameter apakah BPJS Kesehatan akan tetap dipertahankan sebagai asuransi sosial dengan konsekuensi jika defisit setiap saat harus ditanggung pemerintah.

Atau bila perlu BPKS Kesehatan diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT), sehingga setiap saat perusahaan BUMN lain semisal BPJS Tenaga Kerja yang kekayaannya mencapai Rp320 triliun bisa berinvestasi. Hanya saja konsekuensinya manajemen dan operasional BPJS Kesehatan harus berubah dengan hitung-hitungan profesional.

Sebab jika tidak ada solusi yang konkret, maka defisit dan utang BPJS Kesehatan akan mengancam kualitas layanan kesehatan rakyat Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here