Utang China Mulai Memicu Kegaduhan Politik di Sri Lanka

1
134
Pemerintah Sri Lanka harus merelakan pelabuhan yang dibangun dengan pinjaman asal China diambil alih China lantaran gagal membayar utangnya sebagaiimana yang diperjanjikan.

Nusantara.news, Jakarta – Lain Maladewa, lain pula nasib Srilanka. Negeri yang pelabuhannya sudah diambil alih lantaran tak bisa membayar utang terhadap China itu, kini menghadapi kegaduhan politk yang mengalami eskalasi. Akankah Sri Lanka masuk perangkap diplomasi utang China?

Beberapa waktu lalu Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purn. (TNI) Moeldoko membuat tesis yang menarik terkait eksistensi utang China. Moeldoko mengungkapkan, China menguasai surat utang Amerika US$1,15 triliun.
Apakah otomatis Amerika dicaplok oleh China? Tidak.

Arab Saudi berinvestasi di China senilai Rp870 triliun. Apakah rakyat China terkencing-kecing merasa dijajah oleh Arab? Tidak. Amerika investasi senilai Rp122 triliun ke Singapura, apakah warga Singapura otamatis jadi antek asing? Tidak.

Sebanyak 252.000 TKI bekerja di Taiwan.  Apakah rakyat Taiwan merasa dijajah Indonesia? Tidak.

Jumlah TKI yang bekerja di China 81.000, sementara TKI di Hongkong 153.000, di Makau 16.000, apakah rakyat China, Hongkong dan Macau merasa di jajah oleh Indonesia? Tidak.

TKA yang bekerja di Indonesia sebanyak 74.183 orang.  Sementara 21.271 ribu di antaranya berasal dari China, disusul Jepang dan lain-lain.  Tapi sebagian dari kita sudah terkencing-kencing merasa dijajah oleh China.

Mengapa rakyat negara-negara dimana TKI kita berkerja tersebut bisa bernalar dengan benar?  Karena mereka bisa membedakan antara bisnis dengan kedaulatan negara.

Dunia abad XXI tidak dipetakan lagi oleh suku, ras dan agama.  Masyarakat modern sudah tidak mempermasalahkan lagi perbedaan keyakinan.  Mereka bersama-sama membangun peradaban. Di sini tidak begitu.

“Yang didahulukan hanya kebencian karena takut berkompetisi dan takut kalah dalam persaingan hidup. Kemudian dibalut dengan pemahaman sempit dalam beragama,” demikian tesis yang dibangun Moeldoko.

Dalam beberapa hal tesis yang disampaikan Moeldoko ada benarnya, namun celakanya fenomena utang China tak melulu mirip dengan yang dikatakan mantan Panglima TNI itu. Banyak fenomena yang menunjukkan justru sejumlah negara yang terlibat utang dengan China bernasib buruk, terutama ketika mengalami gagal bayar (default).

Apalagi pengalaman buruk Jibouti, Zimbabwe harus mengganti mata uangnya menjadi yuan karena gagal membayar utang, lalu Etiopia yang menjadi negara gagal, Maladewa, Angola dan belakangan Sri Lanka.

Gaduh di Sri Lanka

China menawarkan bantuan ke beberapa negara-negara yang tengah krisis seperti Turki saat ini. Namun, bantuan tersebut tak selalu berujung manis, Sri Lanka contohnya. Bantuan yang diberikan China malah berujung buntung karena Sri Lanka malah harus merelakan pelabuhan dan bandara miliknya untuk dikelola China.

China diketahui membiayai proyek pelabuhan Hambantota yang terletak di pantai Selatan Sri Lanka melalui bantuan utang sebesar US$1,5 miliar. Bantuan tersebut diberikan pada tahun 2010.

Namun, pada 2017 Sri Lanka harus merelakan pelabuhan tersebut kepada China karena tidak mampu membayar utangnya. Keputusan tersebut dilakukan dengan menandatangani kontrak untuk melayani perusahaan milik negara China selama 99 tahun.

Pasalnya, kala itu Sri Lanka tercatat memiliki utang sebesar US$8 miliar kepada China. Bila dihitung, untuk membayar utang laur negeri kepada China dan negara lain akan menghabiskan 94% dari produk domestik bruto (PDB) Sri Lanka.

Analis Senior di Australian Strategic Policy Institue, Malcolm Davis menilai langkah China mengambil alih pelabuhan tersebut menguntungkan. Sebab dengan begitu China bisa memiliki keuntungan untuk mengekspor barang ke India lebih mudah.

“Pelabuhan itu tidak hanya menjadi jalur yang strategis ke India bagi China, tetapi juga memberi China posisi yang menguntungkan untuk mengekspor barang-barangnya ke dalam lingkup ekonomi India, sehingga mencapai sejumlah tujuan strategis dalam hal itu,” jelasnya.

Atas peristiwa akuisisi pelabuhan dan bandara di Sri Lanka ini berujung pada kegaduhan politik.

Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena pada Jumat (9/11) telah membubarkan parlemen dan meminta agar pemilihan umum dilangsungkan pada 5 Januari. Langkah itu kemungkinan akan mempertajam krisis politik di Sri Lanka.

Pembubaran parlemen, yang diperkirakan akan ditentang di pengadilan, diumumkan melalui lembaran negara yang ditandatangani oleh Sirisena. Presiden juga menetapkan bahwa para anggota parlemen baru akan mulai menjalankan tugasnya pada 17 Januari.

Langkah pembubaran diambil setelah perebutan kekuasaan berlangsung secara menegangkan dalam dua pekan belakangan setelah Sirisena tiba-tiba memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan menunjuk mantan presiden yang pro-China, Mahinda Rajapaksa, untuk menggantikannya. Setelah pemecatan itu, Sirisena membekukan parlemen.

Wickremesinghe menganggap langkah itu diniatkan untuk mencegahnya menentang keputusan melalui parlemen. Sirisena kemudian setuju untuk mengumpulkan kembali para anggota parlemen pada 14 November, namun sekarang tidak akan terjadi.

Wickremesinghe telah menolak mengosongkan kediaman resminya sebagai perdana menteri. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah perdana menteri dan memiliki mayoritas suara di parlemen.

Sebelum menandatangani dokumen pembubaran parlemen serta memerintahkan agar pemilihan dilangsungkan, Sirisena menunjuk sekutu-sekutu dirinya dan Rajapaksa untuk menduduki berbagai jabatan di kabinet.

“Ini adalah pelanggaran besar terhadap undang-undang dasar,” kata Harsha De Silva, anggota parlemen dari partai Wickremesinghe berasal, kepada Reuters soal pembubaran parlemen.

Para pakar hukum independen mengatakan kepada Reuters bahwa parlemen baru bisa dibubarkan pada awal 2020, yaitu 4,5 tahun setelah parlemen saat ini mulai berjalan. Selain itu, satu-satunya cara membubarkan parlemen adalah melalui referendum, atas persetujuan dua pertiga anggota parlemen.

Berdasarkan pandangan itu, belum jelas bagaimana Sirisena bisa membubarkan parlemen secara sah, kendati para ahli hukumnya telah mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang memungkinkan Sirisena melakukannya.

Seperti dikutip media, Komisi Pemilihan Sri Lanka mengatakan pihaknya akan meminta pendapat Mahkamah Agung terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan pemilu.

Sirisena sebelumnya mengatakan bahwa ia memecat Wickremesinghe karena perdana menteri itu berupaya menerapkan “suatu konsep politik baru, sangat liberal dengan memberikan prioritas pada kebijakan luar negeri dan namun menelantarkan pandangan masyarakat di dalam negeri.”

India dan negara-negara barat telah meminta Sirisena untuk bertindak sesuai undang-undang. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran atas hubungan dekat Rajapaksa dengan China.

Namun apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Utang yang melilit Sri Lanka semakin menyulitkan perekonomian negeri itu. Krisis ekonomi negeri itupun sudah mulai merambat ke kisruh politik. Akankah kita mengikuti jejak buruk diplomasi utang China itu?

Semoga tesis Moeldoko benar tentang hubungan utang China terhadap Indonesia.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here