Indonesia Berharap (2)

Utang dan Kedaulatan Negara

0
199

Nusantara.news – Problem utama kelangsungan APBN adalah masih adanya defisit anggaran. Persoalannya, bagaimana dapat menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga defisit tersebut masih dapat dicarikan pembiayaannya.

Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan, bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 30%, dan utang maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio Utang Indonesia terhadap pendapatannya (PDB) bukan saja  melewati batas aman sekitar 50%, tetapi telah melewati rekor negeri miskin di manapun di dunia ini. Bayangkan, rasio utang terhadap pendapatannya mencapai tidak kurang dari 120%. Itu berarti bahwa pendapatan seluruh penduduk selama setahun tidak cukup untuk utang tersebut.

Setiap penduduk kini memiliki utang luar negeri tidak kurang dari 1.000 Dollar Amerika Serikat (USD). Itu juga berarti bahwa setiap keluarga menanggung beban utang sekitar USD 5.000. Sementara itu, pendapatan rata-rata hanya sekitar USD 600 per kapita atau sekitar USD 3.000 per keluarga. Jadi, utangnya jauh lebih banyak daripada pendapatan rata-rata setiap penduduk setiap tahun.

Negara-negara Amerika Latin yang dianggap sebagai model kelompok negara yang terjebak dalam utang (debt trap), hanya mempunyai rasio utang terhadap PDB antara 30% – 40%. Angka ini sudah dianggap gawat, dan pemerintah di negara-negara ini sudah merasa perlu melakukan langkah-langkah politik terhadap anggarannya.

Indikator utang Indonesia pasca-krisis lebih buruk dari kelompok negara Amerika Latin tersebut. Negeri ini sudah memiliki rasio utang terhadap PDB sampai 130%.

Jika alasannya rasio utang kita memang tidak terlalu besar dari negara Cina (500%), AS (300%), dan beberapa negara Eropa (150%), tapi ekonomi mereka sehat dan mapan. Kita terlalu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang 5,2%, padahal seluruh negara berkembang memang tumbuh rata-rata 4,2%. Jadi kita sedikit saja di atas rata-rata. Sedangkan negara maju tumbuh rata-rata sekitar 2,7% saja.

Indonesia dikenal sebagai good boy, ketika kita masih di bawah rezim IMF dan Bank Dunia. Sudah saatnya kita “egois”, agar ekonomi Indonesia bisa pulih, jadi perlu minta penjadwalan ulang (reschedule) atas utang. Rasio utang tidak sebanding dengan rasio APBN, sehingga sebagian besar APBN tersandera oleh biaya rutin, dan dana yang tersedia untuk pembangunan terbatas. Keberanian Indonesia melakukan renegosiasi utang luar negeri agar cash flow Negara (melalui APBN), tersedia ruang fiskal untuk membangun, yang berdampak riil pada pertumbuhan dan agar bisa tersedia lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran terbuka.

Saat ini pertumbuhan tidak lagi bisa menjamin angka pasti tersedianya lapangan pekerjaan. Hal itu diakui oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), pertumbuhan kita 5,1% (tahun 2016). Seharusnya secara teori bisa menyediakan lapangan pekerjaan baru untuk 2 juta orang. Tapi ternyata hanya mampu mencapai 700 ribu orang saja. Sementara, angka kemiskinan juga bergeser lebih baik sedikit dibanding tahun 2015.

Konsentrasi aset pada segelintir orang sehingga distribusi aset juga sangat terbatas, jadi deretan angka PDB nasional dan GNP tidak lagi representasi bangsa Indonesia, karena ketimpangan hanya diukur dari  pengeluaran keluarga, bukan dari pendapatan (Badan Pusat Statistik).

APBN adalah wujud dari kebijakan pembangunan, yang bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia. Harus direstrukturisasi dengan skema:

  • Pajak dan Bea Cukai membiayai biaya rutin pembangunan
  • Pembangunan infrastruktur pertanian dan kelautan yang menjadi program utama pembangunan. Dibiayai dari renegosiasi kontrak migas dan energi, dengan peningkatan royalti 2,5% – 5% sebagai investasi jangka menengah (5 – 10 tahun ke depan) untuk kedaulatan pangan.
  • Peningkatan PNBP migas dan non-migas (optimalisasi pendapatan BUMN – efisiensi dari korupsi), sebagai sumber pendapatan selain pajak harus disiasati renegosiasi dengan asing agar bisa mengoptimalkan pemasukan royalti untuk negara.

Hasil dari renegosiasi utang akan sangat meringankan APBN. Penghapusan sebagian utang yang ilegal dan dengan kategori utang “najis”. Pembayaran utang yang ringan tidak membebani APBN

Perlu keberanian dan kepercayaan diri agar utang dan cicilan utang tidak membatasi ruang fiskal di APBN dan ketersediaan biaya digunakan untuk hal-hal produktif.

Disadari, bahwa pada Kabinet Kerja Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi, selain SMI, tidak terlihat terobosan nyata. Kementerian Perdagangan, Perindustrian, UKM, dan Pertanian hanya menjalankan tugas rutin karena sebagian besar berasal dari partai politik, sehingga konsentrasinya tidak fokus pada pekerjaan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here