Utang dan Ketimpangan, Kegentingan yang Memaksa

0
126
Utang luar negeri dan ketimpangan si kaya dan si miskin di Indonesia sudah memasuki fase kegentingan. Apakah pemerintah perlu menerbitkan Perppu?

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa waktu lalu Pemerintah Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Alasan penerbitan Perppu No. 2/1017 karena adanya kegentingan yang memaksa.

Kalau mau jujur, ternyata ada kegentingan yang nyata dan memaksa untuk segera diselesaikan, sebab jika tidak diselesaikan dengan cepat maka dampaknya akan luas begi Indonesia. Kegentingan yang dimaksud adalah soal utang luar negeri pemerintah dan ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang cukup lebar.

Adalah mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier yang mengungkapkan soal paranya utang luar negeri pemerintah. Hal ini ditandai dengan terjadinya defisit keseimbangan primer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Gejala ini, digambarkan Fuad, Pemerintah tidak semata-mata melakukan gali lubang tutup lubang utang. tetapi memang menggali lubang utang yang lebih besar sebab sebagian utang baru digunakan untuk membayar bunga utang lama. Jadi utang baru yang dibuat tidak sekadar untuk membayar utang lama yang jatuh tempo, tapi juga membayar bunga atas utang lama.

Tentu saja situasi ini sudah dapat dikatakan kegentingan yang memaksa. Jika tidak ada solusi yang optimal, maka boleh jadi Indonesia bernasib seperti negara-negara Portugal, Irlandia, Greece-Yunani, dan Spanyol (PIGS). Dimana keempat negara itu telah menjadi bencana utang di Eropa, dimana negara berutang besar lewat penerbitan surat utang negara.

Mengapa fenomena tersebut terjadi? Fuad menjelaskan karena kegagalan pemerintah dalam merealisasikan target pajak berturut turut sejak 2006 hingga 2016, atau selama 10 tahun. Kegagalan pencapaian target pajak ini bukan saja mengurangi kredibilitas keuangan negara tetapi juga menambah utang negara untuk menutup defisit APBN yang membesar.

Meskipun rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dibawah 30% (dari batas maksimal 60%), ungkap Fuad, akan tetapi bila dilihat dari kekuatan likuiditas atau rasionya terhadap APBN, sudah cukup memprihatinkan. Terutama jika dilihat dari kewajiban pembayaran cicilan utang pokok dan bunga.

Utang pemerintah yang akan jatuh tempo sampai dengan 2019 sebesar Rp780 triliun.  Total utang pemerintah saat ini mencapai sebesar Rp3.672 triliun atau setara US$275 miliar, utang itu terdiri dari utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.944 triliun dan pinjaman multilateral-bilateral sebesar Rp728 triliun.

Pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, Bank Dunia telah menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya. Sebab, fluktuasinya sudah di atas 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ichsanuddin mengatakan hal itu dalam dialektika demokrasi ‘Utang Luar Negeri untuk Siapa?” di Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Ichsanuddin, jika beban utang luar negeri suatu negara itu fluktuasinya mencapai 30% dari PDB, maka dalam level bahaya. Bank dunia menempatkan Indonesia pada level tersebut, dengan fluktuasi beban utang luar negeri sebesar 34,08%.

Negara-negara yang memberi pinjaman kepada Indonesia adalah Singapura (US$58 miliar), Jepang (US$31 miliar), Belanda (US$11 miliar), Amerika Serikat dan lain-lain.

Makin timpang

Pada bagian lain, rasio ketimpangan atau kesenjangan (rasio gini) di Indonesia saat ini masih relatif tinggi. Meskipun data terbaru per Maret 2017 ada di posisi 0,393 poin, namun menurut ekonom senior Indef, Didik Rachbini, Indonesia masuk sudah masuk 3 negara besar paling timpang di dunia.

“Kita itu masuk sebagai tiga negara besar tersenjang dan paling timpang di dunia. Ini sangat membahayakan. Dengan ketimpangan yang tinggi itu, mestinya ada revolusi,” ujar Didik saat diskusi soal Mengurai Solusi Ketimpangan, di Gedung IPMI, Jakarta beberapa hari lalu.

Menurut Didik, selama hampir tiga tahun berkuasa, nyaris tak ada kebijakan yang efektif untuk bisa mengurai ketimpangan menjadi lebih sedikit. Termasuk ketimpangan di sektor keuangan.

“Jadi kondisinya itu, 1% dari pemilik account (rekening) di bank, justru menguasai 80% dari total uang. Itu kesenjangan yang luar biasa. Pemerintah tak bisa mendiamkan kondisi seperti ini,” paparnya.

Sementara dari sisi simpanan di perbankan terlihat masih sangat timpang. Sebanyak 97,9% rekening hanya menguasai 14,04% total simpanan. Sedangkan 0,04% rekening menguasai 46,99% total simpanan.

“Besarnya ketimpangan simpanan itu berkaitan dengan preferensi perbankan dalam memberikan bunga ke nasabah kakap. Salah satunya melalui suku bunga special rate (bunga khusus),” tegasnya.

Di sisi lain, bagi nasabah kecil dari latar belakang masyarakat berpenghasilan rendah justru diberikan bunga yang rendah ketika menabung. Sehingga, jika dilihat dari kacamata konstitusi, maka peran pemerintah harus serius dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan ini.

“Karena sesuai amanat konstitusi kita, sebenarnya ada 10 dari 12 pasal yang memerintahkan agar kesejahteraan itu wajib dijalankan pemerintah. Tapi sejauh ini belum ada perhatian serius dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ini,” tandas dia.

Solusi tokcer

Menghadapi kegentingan utang dan ketimpangan di atas, mau tidak mau Indonesia harus memaksimalkan penerimaan pajak. Hanya dengan cara itu Indonesia bisa mandiri dan terhormat di mata dunia.

Lantas bagaimana cara pemerintah untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak? Paling tidak, Fuad Bawazier menawarkan 7 resep tokcer agar penerimaan pajak meningkat.

Pertama, merealisasikan sesegera mungkin pembentukan Badan Penerimaan Negara atau Badan Pengelola Pajak sebagaimana yang telah diajukan Presiden ke DPR melalui RUU Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan (KUP).

Kedua, pembentukan Badan Pengelola Pajak yang langsung berada dibawah Presiden juga sebagai penegasan prinsip akuntabilitas, yakni pemisahan pengelola penerimaan negara dari pengelola pengeluaran negara.

Ketiga, penyederhanaan pajak oleh Badan ini juga termasuk mengkaji perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN BM) yg meski sudah diberlakukan sejak 1985 tetap saja merepotkan baik WP maupun aparat pajak sebab perhitungan dan pengadministrasian pajak keluaran dan pajak masukan yang kompleks.

Keempat, tax ratio yang saat ini baru 10,3% harus bisa ditingkatkan minimal menjadi 14% dari PDB dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Dengan PDB yang mendekati Rp14.000 triliun, peningkatan per 1% tax ratio berarti menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp140 triliun.

Kelima, peningkatan realisasi pajak dilakukan dengan penyederhanaan pemungutan pajak untuk mengurangi perkara perkara pajak, dan restitusi pajak yang rentan penyelewengan. Pemungutan pajak yang sederhana selain lebih mudah, murah dan praktis pelaksanaannya, juga memberikan kepastian kepada wajib pajak (WP).

Dia memberi contoh, setiap penghasilan bunga dari bank bisa dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final 20%, suatu tarif pajak yang sebenarnya amat tinggi tetapi karena praktis dan pasti. Tidak ada WP yang protes dan aparat pajak juga tidak repot (zero cost of collection) karena pemungutannya dilaksanakan oleh perbankan.

Contoh lain, menurut mantan Dirjen Pajak itu, pemungutan PPh final atas transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikenakan tarif 0,1%. Pelaksanaannya diserahkan kepada BEI, sehingga praktis aparat pajak tidak perlu mengeluarkan tenaga maupun biaya.

Keenam, Fuad menambahkan, perlu dilakukan penyederhanaan dan teknik baru pemeriksaan pajak yang efektif. Orientasi pemeriksaan itu bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak.

Ketujuh, memperbaiki pajak-pajak yang justru progresif terhadap WP kecil. Banyak WP kecil  yg seharusnya terkena PPh dg tarif 5%, dalam kenyataannya malah bisa dikenakan pajak sampai 50%.

Dengan tujuh langkah di atas diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi utang luar negeri serta mengurangi tingkat ketimpangan antara si kaya dan si miskin.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here