Utang Datang, Sri Mulyani Bertahan?

0
165
Presiden Joko Widodo dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Nusantara.news, Jakarta – Pendulum mazhab ekonomi Indonesia ke depan nampaknya masih akan dihiasi oleh kebijakan-kebijakan kaum Neo-Liberal. Alasannya, kedekatan dan kemesraan Pemerintahan Jokowi dengan China mulai memudar. Malah yang tampil justru kecenderungan sebaliknya. Apalagi Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim kemarin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kim bahkan memuji Indonesia sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat.

“Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan lebih dari lima persen yang akan membuat iri mayoritas negara di dunia,” kata Kim dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa dari 9 hingga 10 menteri akan di-reshuffle Presiden Jokowi. Bahkan karena adanya kedekatan Presiden Jokowi dengan China, sempat merebak kabar pendulum Kabinet Kerja ini berubah mazhab dari Neo-Liberal menjadi Strukturalis.

Salah satu posisi yang bakal ganti orang kabarnya adalah Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut bakal terpental dengan rencana masuknya Rizal Ramli di posisi Menko Perekonomian, menggantikan Darmin Nasution. Karena Rizal tak mungkin dapat bekerjasama dengan Sri Mulyani yang mazhab ekonominya berseberangan.

Posisi Menteri Keuangan dikabarkan akan diisi oleh mantan Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad. Tetapi dengan perkembangan terakhir, di mana Kim disambut hangat baik oleh Menteri Keuangan, Masyarakat Infratruktur Indonesia, bahkan oleh Pesiden Jokowi, seperti membalikkan arah reshuffle kabinet.

Kalkulasi yang berkembang, Sri Mulyani akan dipertahankan sebagai Menteri Keuangan karena ia akan bertanggung jawab mengelola pinjaman baru yang bakal masuk dari Bank Dunia. Tapi ada juga perkiraan ia akan naik kelas sebagai Menko Perekonomian mengantikan Darmin yang disebut-sebut sudah lama ingin mengundurkan diri, namun ditolak oleh Presiden.

Kim bahkan memuji Sri Mulyani, yang pernah menjabat Direktur di Bank Dunia. “Kemitraan Bank Dunia dengan Indonesia sangat erat. Sri Mulyani tahu segalanya tentang organisasi kami dan apa yang harus kami tawarkan, tetapi juga paham tujuan kami dalam mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran,” kata Kim.

Sinyal kedekatan Pemerintahan Jokowi dengan Amerika adalah tawaran manis dari Bank Dunia adalah hibah untuk pembiayaan infrastruktur minimal US$1 miliar. Namun apabila dikombinasikan dengan pinjaman komersial dan dana dari pasar modal, maka sedikitnya ada dana US$5 miliar yang bisa dikelola untuk pembangan infrastruktur.

Bahkan potensi kombinasi utang lunak, hibah dan dana pasar modal, bisa di-blended menjadi sebuah pembiayaan dengan bunga mendekati 0% dengan tenor hingga 20 tahun.

Walaupun klise dan tidak ada kemajuan dengan tawaran utang Bank Dunia di masa lalu, namun di tengah defisit APBN yang menganga cukup lebar dan bahkan makin melebar, tawaran Bank Dunia tersebut seperti gayung bersambut. Tidak ada alasan bagi Sri Mulyani untuk menolaknya.

Persoalannya, di mata Amerika, Indonesia tidak dipandang sebagai kawan dekat, sehingga kendati diberi bantuan dan pinjaman, nilainya biasanya kecil dan pencairannya bertahap. Bandingkan dengan bantuan Amerika di Brazil, benar-benar digelontorkan dalam jumlah yang sepadan dengan permasalahan APBN Brazil.

Persoalan lain yang cukup menggelitik, dalam jangka menengah panjang, satu dua tahun ke depan, adalah bagaimana mengamankan anggaran pembangunan infrastruktur.

Pinjaman baru dari Bank Dunia ini setidaknya bisa membuat Jokowi bernafas lega karena ambisinya dalam pembangunan infrastruktur sudah punya cadangan dana. Agar bisa memastikan pinjaman tersebut benar-benar terwujud, Presiden tentu perlu memelihara kepercayaan Bank Dunia. Untuk itu, keberadaan Sri Mulyani jelas menentukan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here