Perangkap Utang (2)

Utang Indonesia sebagai Isu Utama Kabinet Joko Widodo

0
286

Nusantara.news – Pemerintah Joko Widodo dianggap gemar berutang dan pelit subsidi. Hampir tiga tahun berkuasa telah berutang Rp 1.067,4 triliun dan telah mencabut subsidi energi lebih dari Rp 205 triliun atau 75 persen. Kebijakan pencabutan subsidi telah menurunkan daya beli masyarakat demi pemenuhan pembangunan infrastruktur.

Cina adalah negara yang tertarik pembangunan infrastruktur atau sebaliknya, Joko Widodo yang dipengaruhi oleh Cina. Dari USD 11,8 miliar pinjaman yang telah disetujui pemerintah Cina atau sebesar Rp 170 triliun sudah dikucurkan sejak tahun 2015 sebesar USD 8 miliar atau sekitar Rp 98 triliun. Alokasi digunakan untuk infrastruktur, telekomunikasi, mineral, dan sektor lainnya.

Sebagai contoh, pinjaman melalui China’s Construction Bank sejumlah USD 3 miliar dengan jaminan bank pemerintah: BNI, BRI, dan Bank Mandiri yang penggunaannya 40% untuk BUMN dan 60% swasta. Celakanya, tiga bank pemerintah hanya sebagai channel link sedangkan debitur ditentukan oleh China’s Construction Bank; dan risiko ditanggung oleh tiga bank pemerintah dengan skema 8 tahun. Artinya, sebagian saham bank pemerintah dijaminkan kepada bank pemerintah Cina. Bagaimana posisi bank pemerintah sehubungan dengan adanya pihak swasta yang dijamin?

Konon, salah satu swasta yang menerima kredit adalah Medco dan Harum Energy (Steven Scott Barki) yang digunakan untuk membeli saham Newmont NTT. Begitulah negara setelah Rini Soemarno menjadi Menteri BUMN, dan terakhir dengan Undang-Undang Privatisasi BUMN, negara tidak perlu persetujuan DPR untuk menjual aset strategis Indonesia.

Pemilik modal menjadi penguasa

Seperti halnya IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia di tahun 1998 dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa mendikte negara kita dengan pemaksaan 50 butir IMF dan Bank Dunia yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan Michel Camdessus (Managing Director IMF).

Hasilnya menyangkut tiga hal mendasar, yakni:

Pertama, transparansi. Dibukanya informasi seluas-luasnya dengan dibentuknya regulasi (undang-undang) dan Komisi Informasi sehingga sulit membatasi informasi untuk publik, termasuk kepada pihak asing saat ini. Bahkan, dengan Telkom dan Indosat dijual pada era Megawati Soekarnoputri, ruang privasi presiden pun bisa menjadi ruang publik.

Kedua, regulasi. Mulai dari revisi atau amandemen UUD 1945 (sampai 4 kali) dan sekitar 100 undang-undang yang terselip pasal yang menguntungkan pihak asing.

Ketiga, sistem pemilu. Untuk sistem pemilu dan undang-undang politik di bawah supervisi NDI (National Democratic Institute) atau dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) yang melahirkan sistem demokrasi liberal one man one vote.  Dipimpin oleh Jimmy Carter dan stafnya meregulasi sistem politik Indonesia. Semenjak itu, sistem musyawarah dan mufakat serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wujud perwakilan, dihapus dari sistem politik Indonesia. Regulasi juga terjadi atas sekitar 100 Undang-Undang yang menyangkut investasi.

Kita tahu bahwa setelah tahun 1998 aset strategis Indonesia seperti 85% sumber daya alam kita dikuasai pihak asing, begitu pula dengan kehutanan 65% dan perbankan 71%. Hal ini dibuntuti oleh pemilik modal untuk mulai masuk kekuasaan, terlihat seperti di Nasdem ada Surya Paloh, Enggartiasto Lukito, dan Djan Darmadi. Di PKB ada Rusdi Kirana (Lion Air); di Perindo ada Hary Tanoesoedibjo; di Hanura ada Oesman Sapta Odang; Gerindra ada Hashim Djojohadikusumo dan Sandiaga Uno; dan di Golkar ada Aburizal Bakrie, masuk dunia politik tapi tetap sebagai pengusaha.

Di Amerika Serikat ada sosok Donald Trump (pengusaha properti) sebagai presiden; di Italia ada Silvio Berlusconi (mantan Perdana Menteri Italia), mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawarta, yang relatif gagal dalam kancah politik.

Seluruh revisi dan undang-undang baru tentu sebagai ekses mempermudah penguasaan aset dari bahan baku sampai produk turunan atau dari hulu ke hilir. Selanjutnya diciptakan proxy (boneka), baik dari pengusaha lokal, oknum pemerintah atau oknum legislatif, untuk menjaga agar bisnisnya di Indonesia berkelanjutan. Skema BOT (30 tahun) dan bisa diperpanjang lagi seperti Freeport Indonesia yang langgeng hingga 2041 sejak tahun 1967 yang merupakan tahap eksplorasi (awal Orde Baru).

Hasilnya apa untuk Indonesia? Dengan aset yang mampu menempatkan Freeport McMoran (holding) sebagai salah satu dari 10 besar perusahaan pertambangan kelas dunia. Pada tahun 2016; Indonesia hanya kebagian Rp 45 triliun, pantaskah?

Freeport Indonesia adalah ironi bagi Indonesia, karena sangat kaya dari hasil sumber daya alam Indonesia, tapi masyarakat di sekitarnya hidup masih berpakaian koteka.

Defisit anggaran era Joko Widodo dan era Susilo Bambang Yudhoyono

Utang di era Joko Widodo sudah mencapai 2,92 dari PDB (Produk Domestic Bruto), padahal Undang-Undang membatasi 3 persen. Jika melewati, Joko Widodo dinyatakan melanggar konstitusi atau harus membuat Perppu, tapi tentu melanggar konvesi dunia di bidang moneter dan terancam sebagai ‘Negara Gagal Bayar’.

Dengan APBN (Perubahan) tahun 2017 yang mencapai Rp 2.111 triliun (APBN 2017 berjumlah Rp 2.080 triliun) dengan defisit 2,92%. Adapun penghasilan pajak Rp 1.750 triliun dari APBN yang hanya Rp 1.498 triliun. Kenaikan drastis tersebut ditentang oleh Menko Ekonomi Darmin Nasution sebagai “Tidak masuk akal”. Sri Mulyani Indrawati (SMI) optimis dengan Perppu transparansi keuangan, sehingga wajib membayar pajak bagi pemilik rekening di atas Rp 1 miliar. Optimisme kabinet Joko Widodo tidak ditunjang oleh perhitungan teknis oleh para teknokrat yang mumpuni.

Kondisi objektif ekonomi era Joko Widodo agak tragis karena ketimpangan sangat terbuka, 4 orang terkaya setara asetnya dengan 100 juta orang miskin (Oxfam). Lalu, bagaimana dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Utang di akhir masa jabatannya mencapai Rp 2,60 triliun, ratio pada PDB 26,5% (PDB Rp 9.804 triliun). Rinciannya, bilateral Rp 355 triliun, multilateral Rp 280 triliun, komersial Rp 45,2 triliun, Suppliers Rp 260 miliar, dan pinjaman dalam negeri Rp 2,54 triliun.

Ratio Utang Pemerintah terhadap PDB (Product Domestic Bruto) di era SBY

  • Tahun 2004                 Rp 1.299,5   triliun (57%)
  • Tahun 2005                 Rp 1.313,5   triliun (47%)
  • Tahun 2006                 Rp 1.302,16 triliun (39%)
  • Tahun 2007                 Rp 1.389,41 triliun (35%)
  • Tahun 2008                 Rp 1.636,74 triliun (33%)
  • Tahun 2009                 Rp 1.590.66 triliun (28%)
  • Tahun 2010                 Rp 1.676,15 triliun (26%)
  • Tahun 2011                 Rp 1.803,49 triliun (25%)
  • Tahun 2012                 Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
  • Tahun 2013                 Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
  • Tahun 2014                 Rp 2.601,72 triliun (26,5%)

Terlihat di akhir periode pemerintahan SBY menyisakan rasio utang sebesar 28,5%, artinya saat ini di era Joko Widodo 29,2%. Pemerintahan SBY berhasil menurunkan rasio utang 46% dalam sepuluh tahun kepemimpinannya.

Defisit APBN jika tidak dikelola dengan baik akan menggelembungkan utang karena pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi. Singkat kata, yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin terpuruk.

Penghapusan subsidi telah menyeret rakyat yang di ambang kemiskinan menjadi miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survei tahun 2016 bahwa jumlah rakyat miskin mencapai 13,3% atau sekitar 11 juta orang. Papua adalah yang termiskin karena mencapai 35%, ini ironi karena di situ ada Freeport Indonesia. Kemudian menyusul Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai 26,4% padahal di area ini ada tambang emas Newmont NTT.  Ironi Indonesia yang tragis di lumbung emas, rakyatnya tidak sejahtera. Kemiskinan terendah justru di Bali sebanyak 5,39%, DKI Jakarta sebanyak 5,55% dan Kalimantan Selatan sebanyak 6,06%.

Batasan garis kemiskinan saat ini jika 1 orang bisa mempunyai Rp 11.000 per hari. Kemiskinan diukur dengan sudut pandang dan indikator yang multi dimensi. Kita berharap pada era bonus demografi, pemerintah bisa mengantisipasinya agar menjadi berkah bukan malah menjadi musibah.

Pulau Jawa masih sebagai penikmat kue sebesar 58,49%; Sumatera 22,03%; Kalimantan 7,85%; Sulawesi 6,04%; Maluku dan Papua 2,46%; sedangkan Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,89%. Terlihat bahwa Indonesia Timur hanya sebesar 8,8%; Indonesia Barat sebesar 70,5%; dan Indonesia Tengah sebesar 13,6%.

Ketimpangan ini diperburuk karena disparitas ekonomi juga menimbulkan disparitas harga pokok, seperti BBM (Bahan Bakar Minyak) di Indonesia Barat harga standar sementara di Papua bisa mencapai 10 kali lipat dari harga di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Joko Widodo untuk keadilan ekonomi membuat kebijakan satu harga BBM Pertamina (subsidi). Namun celakanya dalam waktu singkat subsidi (tagihan Pertamina ke Pemerintah) mencapai hampir Rp 1 triliun. Apakah di saat likuiditas yang ketat pemerintah mampu meneruskan kebijakan tersebut?

Dilema kondisi keuangan di tengah ambisi membangun infrastruktur perlu pemahaman dan kearifan. Di era Orde Baru juga pernah APBN untuk anggaran pertanian sampai 40% (yang 65% rakyat bergantung dari sektor tersebut) dan berbekas sampai reformasi saat ini.

Lalu, sepenting apa pembangunan infrastruktur sehingga harus menyediakan anggaran sampai Rp 387 triliun per tahun, dan sejauh mana dampaknya secara langsung pada rakyat miskin? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here