Utang Luar Negeri 34% dari PDB, Rupiah Masuk Zona Kuning

0
373
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan besaran utang Indonesia masih aman jika dibandingkan negara lain terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Nusantara.news, Jakarta – Sampai dengan 31 Desember 2017, total utang luar negeri Indonesia melonjak menjadi US$352,2 miliar atau tumbuh 10,1% dibandingkan akhir 2016. Meskipun pemerintah menyatakan utang tersebut terkendali, akan kah baik untuk rupiah?

Total utang luar negeri Indonesia terkini tersebut setara dengan Rp4.754,7 triliun jika menggunakan kurs Rp13.500 per dolar AS. Utang tersebut terdiri dari sektor publik maupun swasta, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.

Berdasarkan jangka waktu, sebagaimana keterangan tertulis Bank Indonesia (BI)), struktur utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan IV 2017 terbilang aman. Utang luar negeri itu tetap didominasi oleh utang berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1% dari total utang luar negeri, atau tumbuh 8,5% (yoy). Sementara itu, utang luar negeri berjangka pendek tumbuh 20,7% (yoy).

Dilihat dari sektor ekonomi, posisi utan gluar negeri swasta pada Desember 2017 terutama dimiliki oleh sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, serta pertambangan. Pangsa utang luar negeri keempat sektor tersebut terhadap total utangluar negeri swasta mencapai 76,9%. Jumlah itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 77,0%.

Pertumbuhan utang luar ngeri pada sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor listrik, gas dan air meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2017. Di sisi lain, utang  luar negeri sektor pertambangan mengalami kontraksi pertumbuhan.

BI memandang perkembangan utang luar negeri pada triwulan IV 2017 masih terkendali walaupun sudah melampaui rasio yang diperkenankan. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan IV 2017 telah 34%, melampaui standar yang ditetapkan UU APBN 2017 dan UU Keuangan Negara, maksimal 30%. Selain itu, rasio utang jangka pendek terhadap total utang luar negeri juga relatif stabil di kisaran 13%.

Kedua rasio utang luar negeri tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara peers. BI terus memantau perkembangan utang luar negeri dari waktu ke waktu untuk meyakinkan bahwa utang luar negeri dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.

Posisi utang luar negeri Pemeirntah dan Bank Indonesia dan Swasta per 31 Desember 2017

Masih aman

Dalam berbagai pidatonya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan utang pemerintah terus dikelola dengan bijaksana dan produktif di mana saat ini kondisi utang Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain.

Bahkan, ‎dibandingkan dengan  tren pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan utang Indonesia pun relatif rendah di antara negara-negara lain di dunia.

“Apakah utang Indonesia mengkhawatirkan? Dibandingkan negara-negara di dunia, Indonesia paling rendah, di bawah Rusia. Dibanding Turki, China, South Africa, Argentina, Meksiko yang utangnya di atas 50%. India eksposur utangnya 70%. Brasil defisit besar, pertumbuhan kecil. AS dan Inggris eksposur utangnya hampir 100%,” katanya.

Selain itu, utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita juga rendah. Sebut saja Jepang, meski pendapatan per kapita masyarakatnya tinggi, rata-rata utang jika dibagi per individu bisa lebih dari 100%.

Income per kapitanya kan Indonesia lebih rendah? Indonesia utang terhadap PDB per kapita 28%. Jepang income per kapita hampir US$40 tapi eksposur utang per kepala US$90 ribu. Amerika Serikat  income per kapita US$57 ribu, eksposur utangnya US$61 ribu. Jerman sama juga,” katanya.

Oleh sebab itu, kata Menkeu, masyarakat seharusnya tidak perlu khawatir akan utang pemerintah saat ini.

“Jadi secara stok, kita yang paling kecil dan prudent. Indonesia very tiny, small. Negara yang kaya minyak kayak Qatar sudah kuning [mulai berhati-hati]. Katanya dibandingkan dengan negara yang sama-sama kaya sumber daya alam, Indonesia hijau kecil. Mau dilihat dari sudut apa, Indonesia paling prudent,”pungkasnya.

Waspadai rupiah

Melihat posisi utang luar negeri yang telah melampaui level 30% terhadap PDB, persisnya 34%, tentu saja ini sudah melewati ambang batas aman menurut Undang-Undang. Itu sebabnya pemerintah sudah saatnya mengevaluasi semangat berutang yang jor-joran demi dan atas nama infrastruktur.

Paling tidak ada beberapa risiko dengan tembusnya rasio utang luar negeri terhadap PDB, walaupun masih di bawah rasio utang negara lain. Pertama, pelampauan rasio utang luar negeri terhadap PDB kita tersebut merupakan suatu peringatan bahwa nilai tukar rupiah memasuki zona kuning (di atas 30% dari PDB).

Dengan meninggalkan zona hijau (di bawah 30% dari PDB), rupiah ke depan berpotensi terombang-ambing ketidakseimbangan rupiah dan dolar AS. Apalagi Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga Fed Fund Rate sebanyak tiga kali dalam tahun ini, tentu saja akan menambah berat bobot pelemahan rupiah.

Kedua, jika rupiah terus melemah, sementara harga minyak dunia juga terus membubung, maka situasi tahun 2013 akan terulang kembali. Dimana APBN mendapat dua pukulan sekaligus, yakni dampak buruk pelemahan rupiah plus kenaikan harga minyak dunia.

Hal ini tentu saja akan membuat sustainability APBN 2018 dipertanyakan. Apakah APBN 2018 akan sanggup menanggung beban pelemahan rupiah plus kenaikan h harga minyak dunia. Pilihannya bisa jadi menaikkan harga BBM atau pemerintah menambah subsidi BBM, bak buah simalakama.

Ketiga, Kalau pemerintah mengambil opsi menaikkan harga BBM pada 2018, maka risikonya akan membuat daya beli masyarakat makin menurun. Hal ini tentu saya tidak mengenakkan bagi masyarakat karena kemampuannya meningkatkan konsumsi menjadi terhalang, pada saat yang sama tak menguntungkan buat incumbent yang akan menalonkan diri kembali pada Pilpres 2019.

Itu sebabnya, diperlukan sebuah solusi yang tepat agar APBN tetap survive dengan daya dukung yang kuat, yakni memangkas anggaran infrastruktur pada level yang realistis. Saat ini total bujet iinfrastruktur selama 2015-2019 ditargetkan mencapai Rp5.500 triliun, dimana 30%-nya berasal dari APBN dan sisanya diharapkan dari swasta, BUMN dan dana investor asing.

Atau kalau pemerintah mau menjadi Sinterklas dengan menambah subsidi harga BBM, tapi dengan risiko defisit APBN membengkak. Itulah buah simalakama yang sulit untuk diputuskan pemerintah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here