Utang Membengkak, Program Sejuta Rumah Terancam Kandas

1
249
Suasana perumahan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang masih tahap pembangunan di salah satu perumahana di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/8). Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (FLPP) sebesar Rp9,7 triliun untuk memfasilitasi 120.000 unit rumah, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp3,7 triliun untuk memfasilitasi 225.000 unit rumah dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 2,2 triliun untuk memfasilitasi 550.000 unit rumah. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc/17.

Nusantara.news, Jakarta – Program sejuta rumah terancam kandas. Selain karena ledakan jumlah penduduk perkotaan, membengkaknya utang luar negeri juga ditengarai sebagai penyebab akibat menyempitnya ruang fiskal untuk membiayai program-program pembangunan, termasuk program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada April 2015 lalu.

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, utang luar negeri Indonesia pada Triwulan II 2017 mencapai 335,3 dolar AS atau setara dengan Rp4.478,9 triliun. Kendati struktur utang didominasi oleh utang jangka panjang, dengan komposisi 290 miliar dolar AS utang jangka panjang berbanding 45,3 miliar dolar AS utang jangka pendek, namun tetap saja setiap tahunnya pemerintah harus membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang mempersempit ruang fiskal pemerintah membiayai program perumahan.

Sempitnya ruang fiskal pemerintah itu, diakui oleh Pengajar Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar yang memperkirakan pemerintah hanya mampu mengatasi kekurangan kebutuhan perumahan (backlog) sekitar 100 ribu unit. Padahal angka backlog rumah, sebagaimana diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setiap tahunnya justru menumpuk.

Kebutuhan rumah per tahunnya, terang Sri Mulyani, mencapai 820 ribu hingga 1 juta rumah. Kebutuhan rumah itu bisa dipenuhi oleh swasta sebesar 40 persen, sedangkan yang bisa disediakan oleh bantuan pemerintah hanya 20 persen. Sehingga setiap tahunnya ada kekurangan rumah sebesar 40 persen.

“Dari jumlah yang belum terpenuhi tersebut, sebesar 40 persen mampu membeli rumah tetapi perlu adanya bantuan pemerintah berupa subsidi, dan 20 persen lainnya sama sekali tak mampu memiliki rumah.” ujar Sri Mulyani pada paparan Investor Gathering 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, 27 Maret 2017 lalu

Apabila ditambah dengan akumulasi backlog tahun-tahun sebelumnya, angka backlog sudah pasti membesar dan akan terus membesar pada tahun-tahun berikutnya. Hal itu juga diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kalau setiap tahun dibutuhkan sekitar 1 juta rumah dan hanya 60 persen yang bisa dipenuhi baik dari private maupun intervensi pemerintah, maka akan selalu ada backlog. Saat ini estimasinya ada 10-12 juta backlog rumah. Angka ini akan terus bertambah besar bila tidak diselesaikan.

Akibat nyata dari akumulasi penumpukan backlog, ujarnya, akan lebih banyak lagi MBR yang tinggal di permukiman kumuh dan akan semakin sulit ditertibkan. “Seluruh kota-kota Indonesia yang besar dan menengah nanti akan mengalami persoalan yang sama apabila kita tidak mampu menyelesaikan dan melakukan response policy mulai dari sekarang,” tudingnya.

Mengutip data tahun-tahun sebelumnya, backlog kebutuhan rumah pada 2014 mencapa 13.012.107. Apabila ditambah sebut saja 328 ribu backlog tahun berikutnya maka tahun 2016 lalu ada backlog sekitar 13,66 juta dan di tahun 2017 ini apabila tidak ada program terobosan kekurangan kebutuhan perumahan bisa mencapai 14 juta rumah.

Sulitnya pengembang mencari tanah murah di kota-kota besar sudah pasti menjadi kendala tersendiri untuk penyediaaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kemampuan pemerintah mensubsidi Rp 4 juta per MBR sulit menekan harga rumah karena tingginya harga lahan di kota-kota besar.

Jehansyah Siregar menilai arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi backlog tidak jelas. Kebijakan pembiayaan perumahan dalam program sejuta rumah, seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka, merupakan kebijakan untuk mendorong rumah komersial, bukan rumah umum (public housing).

Padahal, tandas Jeihan, ketersediaan rumah susun sewa (Rusunawa) akan lebih cepat mengurangi backlog kebutuhan rumah karena sifatnya massal dengan biaya sewa yang terjangkau oleh MBR.

“Kebijakan penyediaan rumah komersial tidak akan efektif mengurangi backlog karena fiskal pemerintah paling hanya berkemampuan menjangkau  100 ribu MBR,” terang Jeihan saat dihubungi Nusantara,news, Senin (21/8) kemarin.

Sedangkan untuk pembangunan Rusunawa sendiri, beber Jehansyah, dari target 550 ribu unit pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 baru terealisasi sekitar 33 ribu atau kurang dari 10 persen. Padahal pemerintahan sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Untuk itu Jeihan mendesak pemerintah agar lebih fokus ke pembangunan Rusunawa yang bersifat lebih massif.

Dalam program sejuta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebagaimana data yang kami kutip dari kementerian PUPR, ada 603.516 yang diperuntukan MBR dan 396.484 Non MBR yang harganya mengikuti mekanisme pasar. Data berikut ini kelanjutannya menyebutkan laporan perkembangan pada saat program dicanangkan.

Ternyata, sejak dicanangkan pada 2015 hingga 30 April 2017 proyek sejuta rumah berdasarkan pengakuan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin baru terealisasi 169.614 unit terdiri dari 155.408 unit MBR dan 14.206 unit Non MBR. Artinya hingga menjelang 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK baru terealisasi kurang dari 17 persen dari target.

Namun anehnya pada bulan Agustus 2017, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR mengklaim mampu membangun 449.702 unit rumah. Yang berarti antara April 2017 hingga Agustus 2017 ada penambahan 208.088 unit rumah dalam tempo 3 bulan. Semoga saja angka ini benar.

Sebut saja pencapaian itu benar, tetap saja pemerintah akan sulit mengejar backlog rumah yang menumpuk sekitar 328 ribu per tahun. Kesulitan akan semakin bertambah karena ruang fiskal pemerintah tersedot untuk membayar pokok dan cicilan utang luar negeri yang jumlahnya semakin membengkak.

Maka, program pemenuhan kebutuhan perumahan terancam kandas seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here