Utang Membengkak, Undang-undang Ditabrak

0
339

Nusantara.news, Jakarta – Dalam  semester 1 tahun 2017, kondisi keuangan negara semakin kritis. Total utang Pemerintah per akhir Mei sudah mencapai Rp 3.672,43. Jumlah utang itu naik sekitar Rp 5 triliun dari posisi April sekitar Rp 3.667,41 triliun.

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai kondisi ekonomi sedang sekarat. “Kondisi ekonomi ini membuat Pemerintahan Jokowi sekarat. Uang negara menipis kalau tidak bisa dikatakan habis, sementara utang menggunung,” kata Salamuddin Daeng, Selasa (27/6/2017).

Pernyataan Salamuddin itu bukannya tanpa dasar. Sebab, posisi terakhir utang Pemerintah berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Selasa (27/6/2017), menunjukkan total utang Pemerintah dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS) naik menjadi US$ 275,69 miliar per 31 Mei 2017.

Adapun utang Pemerintah itu antara lain, dari penerbitan surat utang mencapai Rp 2.43,72 triliun, terdiri dari surat utang domestik mencapai Rp 2.163,54 triliun dan eksternal atau luar negeri sebesar Rp 780,17 triliun.

Sedangkan utang dalam bentuk pinjaman mencapai Rp 728,70 triliun. Pinjaman itu terbesar dari eksternal mencapai Rp 723,53 triliun. Jumlah tersebut turun dari  posisi per April 2017 yang mencapai Rp 729,62 triliun. Sedangkan posisi pinjaman dari dalam negeri mencapai Rp 5,16 triliun.

Dari jenis instrumen, dalam penerbitan surat utang mencapai 80,16 persen dari total utang dan pinjaman mencapai 19,84 persen.

Berdasarkan fakta bertambahnya utang dan keuangan negara menipis, lanjut Salamuddin,  menjadi alasan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Ppenganti UU (Perppu) 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Namun, apapun alasannya kebijakan Pemerintah tak semestinya menabrak undang-undang seperti Perppu yang dikeluarkan ini.

Menurutnya, ada empat UU yang berpotensi dilanggar Perppu tersebut. Pertama, UU 1/2008 tentang Perbankan Syariah. Bab VII rahasia bank Bagian Kesatu Cakupan Rahasia Bank. Pasal 41 Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya

Kedua, UU 8/2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 72 (2), dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

Ketiga, UU 9/2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan. Pada ayat (4), dalam hal informasi ditetapkan sebagai jenis informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setiap orang yang mengetahui informasi tersebut, baik karena kedudukan, profesi, maupun hubungan apa pun dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi dimaksud kepada pihak lain, kecuali untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, atau diwajibkan oleh UU.

Keempat, UU 10/1998 Tentang Perubahan atas UU 7/1992 Tentang Perbankan. Pasal 1 ayat 28 berbunyi, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Selanjutnya Pasal 40 (1), Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Lebih jauh, Salamuddin menganggap kebijakan Pemerintah itu semakin menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Sebab, rekening seseorang seharusnya hanya boleh dibuka atas perintah pengadilan. Lantas, bagaimana mungkin petugas pajak mengambil alih kewenangan hakim di pengadilan?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here