Utang Negara Tanggungjawab Presiden

0
148

SALAH satu persoalan Pemerintahan Joko Widodo yang sering dikritisi adalah utang luar negeri yang selalu naik setiap tahun. Sampai kuartal pertama 2018 ini saja, menurut catatan Bank Indonesia,  utang luar negeri Indonesia mencapai US$387,5 miliar atau sekitar Rp5.425 triliun (dengan kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka tersebut naik 8,7 persen dibanding kuartal yang sama tahun 2017.

Jika di hari-hari belakangan ini nilai tukar dolar AS terus meroket –kemarin saja sudah Rp14.362 per dolar—tentu nominal utang kita juga ikut melambung. Dan, hingga detik ini, kita belum melihat tanda-tanda untuk menyetop kebiasaan berutang itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali menyatakan, tidak mungkin menghentikan utang karena diperlukan untuk menyeimbangkan belanja negara dengan penerimaan negara.

Artinya, jika memakai peribahasa, kondisi keuangan negara ini besar pasak daripada tiang. Soalnya, pengeluaran lebih banyak ketimbang pendapatan. Defisit anggaran terjadi sepanjang musim. Dan anehnya, kebiasaan berbelanja pun tak kunjung dikurangi, dan justru semakin meningkat. Untuk proyek infrastuktur misalnya, pemerintah membutuhkan dana yang luar biasa besar. Menurut data Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sepanjang tahun 2016-2018, dibutuhkan dana Rp851 triliun untuk 30 proyek infrastruktur prioritas.

Tetapi, pemerintah selalu memberikan jawaban legalistik terhadap membengkaknya utang ini. Merujuk pada UU Keuangan Negara, bahwa ratio utang maksimal 60% dari PDB, jumlah utang kita saat ini masih dianggap aman. Sebab, berdasarkan data BI di atas, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal I 2018 berada di kisaran 34 persen. Dan persentase itu relatif stabil. Karena itu, pemerintah merasa tidak ada masalah.

Karena alasan pemerintah untuk berutang itu melulu dari aspek legalistik, maka aspek lain terkesan kurang dipertimbangkan. Misalnya, soal kemandirian ekonomi. Padahal, slogan Trisakti yang sedemikian gagahnya dikumandangkan Pemerintah Jokowi antara lain berisi kemandirian ekonomi.

Masalahnya, seperti pernah kita bahas di ruangan ini, bagaimana membayar semua itu. Dengan logika sederhana saja, jika pengeluaran lebih besar dari pemasukan, di satu titik nanti jurangnya tak akan terjembatani lagi.

Kemarin ada usul dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Menurutnya, perlu ada undang-undang yang mengatur agar presiden ikut bertanggungjawab terhadap utang negara.

Usul ini menarik. Sebab selama ini presiden, sebagaimana sudah terbukti dari rezim-rezim terdahulu, seperti berlepas tangan tentang bagaimana membayar utang itu setelah mereka turun dari kekuasaan. Yang selalu terjadi, begitu rezim berakhir, selesai pula pertanggungjawaban mereka terhadap tumpukan utang yang dibuatnya ketika berkuasa.

Artinya, pemerintah seperti merasa bahwa kebijakan membuat utang itu adalah hak mereka, tetapi hak itu tidak disertai kewajiban untuk membayar. Sebab, utang dibuat berjangka waktu panjang. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, jatuh tempo utang pemerintah yang dibuat sejak 2010 rata-rata 9,63 tahun. Padahal, periode pemerintahan seorang presiden amat singkat –maksimal 10 tahun, itu pun kalau terpilih untuk kedua kali.

Jika membuat utang itu disertai dengan kewajiban membayar, maka logikanya kabinet seorang presiden hanya dapat membuat utang di tahun pertama pemerintahannya saja dengan jangka waktu lima tahun.

Penggunaan hak berutang inilah yang perlu dipertanggungjawabkan. Tetapi masalahnya presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga mana pun. Dulu, ketika presiden adalah mandataris MPR, dia bertanggungjawab kepada lembaga negara tertinggi itu. Sekarang presiden hanya bertanggungjawab kepada rakyat, tanpa ada sanksi apa pun jika ada hal-hal yang tak dapat dipertanggungjawabkannya.

Usulan Wakil Ketua DPR tadi perlu dikembangkan lebih jauh, agar diperoleh mekanisme ketatanegaraan untuk meminta pertanggungjawaban presiden. Namun untuk sampai ke pembentukan UU kelihatannya terlalu jauh. Meski demikian, Presiden seyogianya menyambut usulan tersebut. Presiden Joko Widodo harus memulai tradisi ketatanegaraan pertanggungjawaban itu melalui pidato-pidato resmi di DPR, seperti pidato pengantar APBN atau pidato penyampaian laporan pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara.

Presiden mesti menjelaskan secara komprehensif kepada DPR dan rakyat tentang kebijakannya utang luar negerinya. Mulai dari jumlah, urgensi, peruntukan, kreditur, mekanisme pengelolaan dan pengawasan, sampai cara dan sumber pengembalian utang tersebut.

Bagi Joko Widodo sendiri, setidaknya inilah satu warisan baik yang dapat ditinggalkannya bagi penyelenggaraan negara ini. Entah kalau bagi Presiden itu tak dianggap penting.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here