Utang Pajak 8 M, Ditjen Pajak Jatim Blokir Rekening PD Pasar Surya

0
63

Nusantara.news, Surabaya – DPRD  Surabaya dalam waktu dekat akan mencari tahu apa penyebab utama Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) hingga melakukan penunggakan pajak sebesar Rp8 miliar. Tak hanya itu, Dewan juga akan memberikan jalan keluar terbaik agar kejadian utang pajak tak terulang kembali.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Ahmad Zakaria mengatakan, kasus utang pajak yang membelit salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Kota Surabaya itu sangat memprihatinkan. Apalagi, gara-gara tunggakan pajak tersebut, saat ini seluruh rekening PDPS diblokir Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I.

Imbasnya, PD Pasar Surya sekarang tidak bisa melaksanakan transaksi keuangan, mulai pembayaran gaji pegawai, hingga pembayaran uang sewa stand para pedagang. Untuk itu, Zakaria segera mengusulkan kepada pimpinan Komisi B agar mengadakan rapat komisi untuk menelisik penyebab, sekaligus mencari jalan keluar kasus tersebut.

Dewan juga berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan audit catatan keuangan PDPS, karena hal itu adalah wewenang Pemkot. Dari hasil kerja cepat tersebut, jelas politisi PKS ini, nantinya bisa ditemukan di mana celah kesalahannya.

“Kita kan belum tahu dimana salahnya sampai tidak melakukan pembayaran pajak. Jadi perlu dicari dulu penyebabnya. Pemkot harus meminta audit data keuangan. Pemblokiran rekening bank PDPS dilakukan sejak Selasa (18/4/2017). Pemblokiran dilakukan lantaran PDPS tidak membayar cicilan pajak setahun terakhir,” ujar Zakaria.

Terpisah, pihak Kanwil DJP Jatim I menyatakan sudah melayangkan tiga kali surat ke PD Pasar Surya. “Semua informasi ke wajib pajak dengan melalui tiga tahap sesuai dengan Undang-undang Pajak Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak,” terang Plh. Kabid P2 Humas Kanwil DJP Jatim I Ardhie Permadi, Rabu (19/4/2017).

Dia menjelaskan, ada 6 tahap yang dilakukan untuk penagihan pajak terhadap wajib pajak yakni tentang penerbitan surat ketetapan pajak, surat teguran hingga pemblokiran. “Setelah surat teguran, kami akan terbitkan surat paksa dilanjutkan surat perintah melaksanakan penyitaan atau pemblokiran. Lalu 14 hari kemudian diterbitkan surat lelang dan pelaksanaan lelang,” ungkap Ardhie.

Sementara itu, Wali Kota Tri Rismaharini akan minta ‘pengampunan’ ke Kanwil Dirjen Pajak Jatim I, untuk menyelesaikan tunggakan pajak PDPS. Risma mengaku selama ini tak mengetahui adanya tunggakan di perusahaan daerah pelat merah tersebut. Sebab, katanya, selama ini dia tak pernah menerima laporan soal itu.

“Aku tahunya (tunggakan pajak) justru dari kalian. Nanti tak suruh bayar. Mereka kan masih punya uang, tapi aku gak tau berapa jumlahnya. Pemkot, tak bisa serta merta memberikan bantuan keuangan ke PDPS guna membayar tunggakan tersebut, karena mekanismenya harus melalui persetujuan DPRD. Kalau gunakan APBD, ya harus mendapat persetujuan DPRD dulu,” jelasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here