Utang Pemerintah Tembus Rp 3.485,36 triliun. Kapan Makmurnya?

0
619

Nusantara.news, Jakarta – Angka sebesar itu dirilis per November 2016. Yang terbaru belum dirilis. Mungkin lebih tinggi dari itu. Singkat cerita, pemerintahan paska reformasi, betul-betul ketagihan utang.

Sekali berutang tetap berutang. Mungkin begitu semboyan siapa pun Presiden dan Menteri Keuangan RI paska reformasi. Di tangan mereka, hidup matinya negara seolah-olah sangat bergantung kepada utang.

Bayangkan saja, hanya dalam tempo sebulan utang pemerintah Indonesia sudah naik Rp 45,58 trliun, dari Rp 3.439,78 triliun pada Oktober 2016 menjadi Rp 3.485,36 triliun pada November 2016. Bila dibuat kurva, grafiknya terus menanjak seperti mendaki gunung yang tak berujung.

Toh begitu selalu ada alasan klise dari pemerintah. “Tujuan negara kita mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,”begitu kata Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Scenaider Siahaan.

Untuk mencapai tujuan itu, sambungnya, utang bisa menjadi instrumen oleh suatu negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terutama untuk membiayai sektor-sektor produktif.

“Misalnya, dananya dibelikan aset dan disewakan, lalu bisa dipakai untuk membayar utang. Sisanya bisa dipakai untuk belanja. Jadi, utang itu tidak perlu ditakutkan. Itu instrumen untuk mencapai tujuan tadi,” tandas Scenaider.

Tapi faktanya, grafik utang terus menanjak. Sudah pasti pula dari tahun ke tahun pembayaran cicilan pokok dan bunga akan semakin menggerogoti APBN. Sebut saja sejak Januari hingga September 2016, pemerintah telah menggelontorkan uang Rp 398,1 triliun untuk membayar cicilan pokok dan bunga.

Artinya, 36,8 persen dari penerimaan negara yang hingga September 2016 mencapai Rp 1.081,2 triliun hanya untuk membayar utang. Bahkan plafon untuk bayar utang lebh tinggi dari alokasi APBN 2017 untuk infratruktur yang hanya Rp 346,6 triliun. Padahal infrastruktur sudah menjadi andalan pemerintahan Jokowi-JK.

Kalau sektor penerimaan yang tak pernah mencapai target lebih dari sepertiganya tergerus untuk bayar utang terus bagaimana pemerintah bisa berakselerasi? Ruang fiskal sudah pasti menyempit. Bagaimana menjelaskan logika utang bisa mendorong kemakmuran rakyat sementara ruang fiskalnya dari hari ke hari hanya untuk memikirkan defisit anggaran?

Pemerintah memang selalu beralasan. Sejatinya pemerintah bisa terbebas dari utang asal memenuhi beberapa kondisi dan persyaratan, misal saja bila pendapatan per kapita penduduknya mencapai di atas USD 10 rbu seperti Tongkok atau USD 30 ribu seperti standar Eropa. Sedangkan Indonesia baru USD 3000 per tahun per orang yang kalau dirupiahkan masing-masing orang Indonesia rata-rata berpenghasilan Rp 3 juta per bulan.

Tapi tidak boleh dilupakan faktor kesenjangan sosial. Kalau tidak ada faktor kesenjangan sosial pernyataan pemerintah yang sangat linier itu mungkin benar. Sebagaimana diungkap ekonom UI Faisal Basri, 1 persen rumah tangga Indonesa menguasai 50,3 persen aset nasional, dan bila jaringnya dilebarkan lagi, 10 persen orang Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional. Yang dikutip Faisal Basri data Bank Dunia, lho. Bukan data hoax.

Sekarang kita lihat struktur utangnya. Utang Rp 3.485,36 trilun itu berasal dari pinjaman sebesar Rp 744.38 triliun (USD 54,88 miliar) dan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara senilai Rp 2.740,38 triliun (USD 202,09 miliar).

Artinya sekitar tiga perempat struktur utang pemerintah berasal dari penjualan SBN yang sifatnya uang panas. Kalau ada apa-apa dengan pemerintahan Indonesia dengan cepat uang itu akan berlari, karena kita memang menganut rezim devisa bebas yang sebebas-bebasnya. Kalau setengahnya yang lari saja kita pasti kerepotan.

Tentang pinjaman Rp 744,38 triliun yang hanya sekitar sepertiga dari seluruh utang, mayoritas juga berasal dari asing dengan rincian berasal dari pinjaman bilateral sebesar Rp 326,59 triliun, multilateral Rp 365,99 triliun, komersial bank Rp 46,60 triliun dan suppliers Rp 0,11 triliun. Adapun pinjaman dalam negeri hanya sebesar Rp 5,08 triliun.

Diantara utang yang bersumber dari penerbitan SBN senilai Rp 2.740,98 triliun, terdiri dari utang dalam denominasi valuta asing Rp 728,91 triliun dan Rp 2.012,07 triliun dari SBN dengan denominasi rupiah.

Bila ditotal keseluruhan utang pemerintah mencapai 27,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 12.627 triliun. Utang membesar dan PDB juga cenderung membesar, Tapi ruang fiskal pun juga cenderung menyempit.

Kalau sudah begtu jangankan bercita-cita memakmurkan rakyat. Yang ada barang-barang publik yang dikuasai pemerintah seperti listrk, air, BBM, harganya naik. Begitu juga dengan pajak-pajak. Yang ada bukan kemakmuran. Tapi pemerasan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here