‘Utang Politis dan Menyesatkan’

0
73
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersalaman dalam satu acara.

Nusantara.news, Jakarta – Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR soal utang Indonesia berbuntut panjang. Menkeu Sri Mulyani Indrawati tak terima dan bahkan menuding bahwa pendapat Ketua MPR itu politis dan menyesatkan. Secomel itukah lisan pejabat negara?

Saat memberikan sambutan pada Sidang Tahunan MPR, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyinggung utang pemerintah Indonesia. Menurut Zulkifli memandang utang pemerintah sudah di luar batas kewajaran.

Total utang pemerintah pusat per Juli 2018 tercatat Rp4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy). Karena itu Ketua MPR mewanti-wanti agar pengelolaan utang harus berhati-hati agar tidak malah menimbulkan dampak krisis.

“Masalah pengelolaan utang, mencegah krisis secara dini ini harus diselesaikan. agar ketahanan ekonomi kuat,” menurut Zulkifli.

Zul mengatakan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga krisis sejak dini. Karena, kata Zulkifli, ini penting untuk menjaga ketahanan nasional. Bayangkan, cicilan pokok dan bunga utang sampai Rp409 triliun, yang dimaksud Zul mungkin untuk tahun 2019.

“Utang jatuh tempo sampai Rp409 triliun, itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar,” menurut pendapat Zulkifli.

Pernyataan Zul tersebut langsung di-counter oleh Sri Mulyani, dengan nada tidak puas ia menilai pendapat Ketua MPR itu politis dan menyesatkan. “Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan,” kata dia seperti dikutip dari laman Facebooknya hari ini.

Sri Mulyani menganggap pernyataan tersebut politis dan menyesatkan pun bukan asal bunyi, tapi disertai penjelasan detil.

Pertama, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (Sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.

Sementara itu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management). Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?

Kedua, karena Ketua MPR menggunakan perbandingan, mari kita bandingkan dengan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4%.

Bahkan pada tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7%.

Di sini, anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

“Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?” kritik Menkeu.

Ketiga, Ketua MPR juga membandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa. Karena dana desa baru dimulai tahun 2015, jadi sebaiknya kita bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat.

Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3% menjadi 6,6 kali, bahkan pada 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali. Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR.

“Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar? Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar,” komplen Sri.

Keempat, pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (prudent) dan terukur (accountabel). Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3% per PDB sesuai dengan batas UU Keuangan Negara.

Defisit APBN terus dijaga dari 2,59% per PDB tahun 2015, menjadi 2,49% tahun 2016, dan 2,51% tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12%, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84%.

Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel. Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia.

Kelima, defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp142,5 triliun, menurun menjadi Rp129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp64,8 triliun (outlook APBN 2018).

Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp21,74 triliun, sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak. Apakah ini bukti ketidak-wajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?

Keenam, selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49,0% (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7%.

Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri. Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang.

Hasilnya? Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi “investment grade”dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016. Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?

Ketujuh, APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri. Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.

Rupanya Ketua MPR juga tidak terima kalau pernyataannya dituding politis dan menyehatkan oleh Menkeu. “Yang menyesatkan itu–catat–Menteri Keuangan, bukan Ketua MPR,” kata Zul kepada pers hari ini.

Selain itu, soal tudingan ‘politis’ yang disematkan Sri terhadap kritiknya, Zul menilai hal itu aneh. Sebab, MPR/DPR adalah lembaga politik yang memiliki kewenangan berbicara soal politik.

“Ini MPR/DPR adalah lembaga politik, jadi ngomong politik tempatnya,” sebutnya.

Zul kemudian menjelaskan panjang-lebar terkait kritik pembayaran pokok utang pemerintah yang disoal Sri itu. Dia terlihat sudah menyiapkan beberapa lembar kertas yang berisikan data utang pemerintah.

Lewat kertas itu, Zul merujuk pada pernyataan Sri yang sempat berbicara soal jatuh tempo utang pemerintah senilai Rp409 triliun. Selain itu, ia merujuk pada pernyataan beberapa ekonom, di antaranya Rizal Ramli dan pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira.

“Ini Sri Mulyani sendiri yang menyatakan bahwa utang jatuh tempo mencapai Rp409 triliun. Ini pernyataan beliau loh, menyerap anggaran 2019 nanti. Ini kalau rupiahnya melemah nambah nanti,” tutur Zul

Sepertiinya suasana memanas ini tidak semata-mata masalah utang politis dan menyesatkan. Tapi juga ada unsur persaingan menjelang Pilpres 2019, dimana tensi politik semakin memanas di antara dua kubu. Zul dengan PAN-nya diketahui sudah merapat ke kubu Prabowo-Sandi, sementara Sri Mulyani sebagai pembantu Presiden Jokowi mau tidak mau harus mendukung tuannya.

Tapi kalau melihat pernyataan Menkeu sebelumnya bahwa fundamental ekonomi kuat, utang kita terkelola dengan baik, aman dan tertib. Tiba-tiba belakangan Sri mengakui bahwa cicilan pokok dan bunga utang pada 2019 cukup berat.

Dari sinilah sumber pertentangan yang tajam antara Zul dan Sri. Tapi kalau mau jujur, mestinya Sri Mulyani sebagai birokrat mau mendengar kritik Zul sebagai Ketua MPR. Apa salahnya menerima masukan, walaupun mungkin angkanya tidak eksak sebagaimana penjelasan Sri.

Ada yang menggap Sri emosional lantaran tak jadi terpilih sebagai calon wakil presiden yang bakal mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Ada juga yang menduga Menkeu keberatan beban fiskal yang digelayuti defisit, utang, pertumbuhan stagnasi, dan nilai tukar rupiah serta harga minyak dunia yang makin liar. Apapun, mestinya pernyataan kasar itu tidak perlu keluar.

Adab birokrasi dan MPR sebagai pengawas dan yang melantik Presiden, secara strata jelas lebih tinggi. Karena itu pernyataan yang muncul harusnya penuh hikmah dan perkataan yang baik. Bukan seperti orang kebakaran jenggot, sudah saatnya para pejabat menunjukkan kenegarawanannya.

Menurut hemat kami, kasus di atas cukup diselesaikan dengan salaman saja dan tidak perlu dibesar-besarkan, karena yang menancap di back mind publik justru mereka tengah mempertontontkan kekerdilan sikap saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here