Utang Threshold

0
136

BESAR pasak daripada tiang. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi keuangan negara ini. Defisit anggaran terjadi sepanjang musim. Bagaimana tidak, pengeluaran lebih banyak ketimbang pemasukan. Anehnya, kebiasaan berbelanja pun tak kunjung dikurangi, dan justru semakin meningkat.

Sampai akhir bulan kemarin, menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, utang pemerintah pusat sebesar Rp3.706,52 triliun. Jumlah utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.979,50 triliun (80,4%) dan pinjaman sebesar Rp727,02 triliun (19,6%).

Begitupun, pemerintah masih kesulitan uang. Akibatnya, sumber-sumber baru tengah disasar. Misalnya dana haji yang jumlahnya sekitar Rp95 triliun. Dana zakat dan infak, serta tanah wakaf pun diincar juga.

Jawaban pemerintah standar saja. Utang tak masalah sejauh digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Artinya pemerintah akan berutang lebih banyak lagi. Sebab proyek infrastruktur yang sangat ambisius dari pemerintah membutuhkan dana yang luar biasa. Menurut data Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sepanjang tahun 2016-2018, dibutuhkan Rp 851 triliun untuk 30 proyek prioritas.

Jawaban yang lebih parah lagi adalah total utang yang ada sekarang bukan hanya dari era Presiden Joko Widodo, tetapi akumulasi dari utang luar negeri yang dibuat pemerintah-pemerintah sebelumnya. Ini menunjukkan kekacauan logika. Jawaban itu memperlihatkan seolah-olah berutang itu adalah hak pemerintah, sehingga setiap rezim boleh berutang semaunya.

Pemahaman pemerintah terhadap utang luar negeri sangat terbatas pada pertimbangan teknis dan legalistik dengan merujuk pada UU Keuangan Negara. Bahwa ratio utang maksimal 60% dari PDB. Karena itu, pemerintah merasa tidak ada masalah. Sebab rasio utang Indonesia masih berada di 27,5% dari PDB.

Pemahaman legalistik tersebut tidak memperhitungkan aspek politik, misalnya ketergantungan Indonesia kepada asing. Padahal, Pemerintah Jokowi ini sedemikian gagahnya mengumandangkan slogan Trisakti, yang antara lain kemandirian ekonomi.

Juga tidak terlalu dihiraukan kemampuan kapasitas kelembagaan kita. Padahal kapasitas kelembagaan ini menentukan bagaimana utang dikelola secara hati-hati dengan peruntukan dan pengawasan sangat ketat, karena itu menentukan pula kemampuan membayar kembali utang tersebut.

Pemerintah, sebagaimana sudah terbukti dari rezim-rezim terdahulu, juga tak peduli bagaimana membayar utang itu setelah mereka turun dari kekuasaan. Yang selalu terjadi, begitu rezim berakhir, selesai pula pertanggungjawaban mereka terhadap tumpukan utang yang dibuatnya ketika berkuasa. Setiap membuat utang baru, pemerintah hanya memberi tahu alasan berutang, tapi tak pernah menjelaskan dari mana sumber uang untuk membayar utang itu kelak.

Artinya, pemerintah merasa membayar utang itu bukan kewajibannya, tapi sepenuhnya menjadi beban rakyat sampai puluhan tahun yang akan datang. Kalau rezim-rezim berikutnya kembali berutang, hanya kiamat saja yang akan menghapus catatan utang abadi itu dari rekening bangsa Indonesia.

Pemerintah merasa punya hak untuk berutang, dan tidak berkewajiban untuk membayar. Sebab, utang berjangka waktu panjang, sementara periode pemerintahan mereka amat singkat. Jadi kewajiban menanggung pembayaran utang itu ada di pundak rakyat.

Di atas semua itu, kedaulatan bangsa ini tergadai. Sebab, setiap sen utang yang diterima sudah pasti disisipi aneka rupa konsesi yang mendegradasi peran negara dan kehormatan bangsa. Apalagi yang akan tersisa di negara ini, jika kehormatan pun sudah tak ada.

Semestinya, dari sisi yang lebih komprehensif inilah pemerintah memahami utang threshold ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here