Utang Vs Silpa, Ironi Manajemen Keuangan Pemerintah

0
257
Keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) benar-benar menjadi pengganggu APBN, terutama jika dikaitkan dengan utang pemerintah

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah gencar-gencarnya Pemerintah Jokowi membangun infrastruktur, bahkan harus berutang agar proyek infrastruktur itu terbiayai, ternyata ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang cukup besar.

Hal ini mencerminkan kelemahan manajemen keuangan pemerintah lantaran rendahnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Paling tidak tercermin dalam APBN 2016 dan kemungkinan besar terulang pada APBN 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat ada kecenderungan baik penggunaan anggaran pemerintah daerah, terutama belanja pegawai yang relatif menurun dan belanja modal infrastruktur membaik.

Namun, di sisi lain, dia masih melihat adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang jumlahnya mencapai Rp85 triliun pada 2016 dan kabarnya mencapai Rp200 triliun pada 2017. Anggaran itu seharusnya bisa terserap untuk pembiayaan pembangunan.

“Bayangkan kita punya Silpa Rp85 triliun, ini kira-kira apa sih masalah dari Silpa ini?” ujar Menkeu saat membuka sosialisasi Transfer Daerah dan Dana Desa di Jakarta, Kamis (2/3).

Padahal, pemerintah pusat sudah berutang hingga Rp300 triliun pada 2016. Utang itu terpaksa diambil untuk menutupi defisit anggaran di APBN 2016. Pada 2017 pemerintah dan DPR sudah sepakat menambah utang menjadi Rp461,33 triliun.

Defisit APBN terjadi lantaran belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih besar dari pendapatan pemerintah itu sendiri. Bila tidak menambalnya, maka defisit anggaran bisa melebihi batas 3% yang tertuang di dalam UU APBN.

Namun, setelah menambah utang, anggaran justru tidak bisa diserap secara penuh oleh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Padahal, keluh Menkeu, ada utang dan ada bunga.

Oleh karena itu, Menkeu meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa menyerap anggaran dengan baik untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan realisasi, defisit anggaran 2016 mencapai Rp307,7 triliun atau 2,46% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara untuk 2017, defisit dirancang sebesar Rp397 triliun atau 2,92% dari PDB.

Mengendap di bank

Hal yang memprihatinkan, di tengah peningkatan utang pemerintah 20% menjadi Rp461,34 triliun, dikabarkan pada 2017 ini terdapat Silpa hingga di atas Rp200 triliun. Presiden Jokowi kabarnya tengah menginvestigasi dimana saja Silpa itu mengendap, sebab kalau APBN 2017 memiliki Silpa Rp200 triliun, kan utang pemerintah bisa ditekan menjadi Rp261,34 triliun.

Ternyata keinginan Presiden Jokowi tak semudah membalik telapak tangah. Karena kalau pemerintah pusat menarik begitu saja Silpa sebesar Rp200 triliun tersebut, maka hal itu menabrak Undang-Undang APBN yang ada dan telah disahkan DPR.

Namun demikian, kalau pun harus menempuh cara yang formal dan legal, menurut pertimbangan Menkeu Sri Mulyani, paling tidak membutuhkan waktu 3 bulan. Itu pun tidak mudah.

Berdasarkan kajian Kementerian Keuangan, alokasi Transfer ke Daerah mengalami peningkatan dari Rp411,3 triliun (2011) menjadi Rp623,1 triliun (2015). Peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan belanja APBD dari Rp518,7 triliun (2011) menjadi Rp948,9 triliun (2015). Pada tahun 2016 realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN mencapai Rp710,9 triliun dan alokasi tahun 2017 sebesar Rp764,9 triliun.

Di sisi lain, jumlah simpanan Pemda di perbankan posisi akhir Desember cukup tinggi dan meningkat dari Rp80,4 triliun (2011) menjadi Rp103,8 triliun (2015). Bersamaan dengan peningkatan jumlah simpanan Pemda di perbankan, terjadi peningkatan Silpa Pemda dari Rp78,5 triliun di tahun 2011 menjadi Rp101,6 triliun di tahun 2015.

Sementara itu, capaian indikator pembangunan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang menggembirakan karena masih terdapat beberapa provinsi dengan Silpa relatif tinggi namun capaian pembangunannya masih berada di bawah capaian nasional.

Simpanan Pemda di perbankan dan Silpa yang relatif tinggi mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi di daerah. Manajemen Keuangan pemerintah pusat dan daerah sangat lemah disebabkan lemahnya koordinasi.

Gejala tersebut menjadi perlu untuk dianalisis mengingat sumber pendanaan utama otonomi daerah dikontribusi oleh transfer dari Pemerintah pusat. Sesuai dengan hal tersebut, evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya Silpa dan simpanan Pemda di perbankan yang cukup tinggi serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah khususnya yang terkait dengan kebijakan transfer ke daerah.[]

Mengapa sisa anggaran membengkak? Baca: https://nusantara.news/ini-penyebab-membengkaknya-sisa-anggaran/ 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here