Uthak Athik Gathuk Divestasi Freeport, Papua Pun Digoyang

0
128
Perundingan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia berujung pada pemberian diskon Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 10% menjadi 25%

Nusantara.news, Jakarta – Serial kisah divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia memasuki babak baru. Setelah bocornya surat CEO Freeport McMoran Richard Adkerson kepada Kementerian Keuangan, kini giliran Pemerintah RI melunak. Inikah akhir dari perundingan melelahkan itu?

Tak bisa dipungkiri, bocornya surat Adkerson yang ditujukan kepada Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto itu dimaknai banyak kalangan sebagai jalan buntu (deadlock) perundingan divestasi Freeport.

Di tengah kebuntuan itu, sepertinya menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Bocoran suat CEO Freeport itu telah mempermalukan juru runding divestasi Freeport, yakni Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasiun Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarmo dan semua di bawah koordinasi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Demi tidak kehilangan muka, akhirnya dilakukan perundingan maraton. Alhasil, Freeport pun mendapat diskon pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 10% dari seharusnya 35% menjadi hanya 25%.

Hanya saja, Freeport menanggung bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang IUPK dan bagian pemerintah daerah sebesar 6%.

Yang ditanggung Freeport tetap 35%. Hanya dibagi terpisah antara pemerintah pusat dan daerah melalui keuntungan bersih,

Tapi jika dibedah lebih dalam, pungutan 35% dalam KK dihitung dari laba perusahaan sebelum dikurangi bunga utang dan pajak terutang atawa EBITDA. Sedangkan tambahan pajak bagian pemerintah pusat dan pemda 10% dihitung dari laba bersih.

Ilustrasinya demikian. Taruh kata laba operasi Freeport Rp10.000 dan terkena PPh badan 35%. Maka Freeport harus membayar pajak senilai Rp3.500.

Dengan sistem yang baru, Freeport membayar PPh Badan Rp2.500, plus bagian pemerintah pusat dan daerah Rp750 (laba operasi Pph Badan). Jadi total yang harus dibayar cuma Rp3.250.

Jalan buntu

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira memandang bocornya surat CEO Freeport mengindikasikan perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia menemui jalan buntu.

Adapun surat yang beredar ke publik itu terkait penolakan Freeport McMoran Inc, perusahaan induk PT Freeport Indonesia, atas skema yang ditawarkan pemerintah untuk divestasi 51% saham.

Bocornya surat Freeport mengindikasikan bahwa kesepakatan antara Freeport dan Pemerintah terancam menemui deadlock. Terdapat perbedaan yang sangat ekstrem antara keterangan pemerintah dan Freeport,” kata Bhima.

Perbedaan pertama, terkait besaran nilai divestasi saham. Freeport menilai pelepasan saham harus didasarkan pada nilai investasi sampai tahun 2041 sesuai Kontrak Karya jilid II.

Artinya, valuasi atau nilai saham yang dilepas ke pemerintah, harganya bisa dua kali lipat lebih mahal.

Permasalahan kedua, Freeport memandang mekanisme pembelian saham ke pemerintah harus dilakukan melalui skema initial public offering (IPO) atau penawaran terbuka.

Hal ini, akan merugikan pemerintah Indonesia. Menurut Bhima, pembelian saham cukup dilakukan melalui divestasi secara tertutup.

“Kalau mekanismenya IPO di pasar sekunder, maka rentan dipermainkan oleh spekulan, sehingga harga menjadi sangat mahal,” kata Bhima.

Risiko lanjutan, ketika harga mahal, kapasitas keuangan pemerintah menjadi terbatas. Hal buruk yang dapat terjadi adalah 51% saham tersebut justru jatuh ke pihak asing dengan modus pembelian saham melalui tangan swasta nasional.

Perbedaan ketiga, ketika Freeport menuntut agar pengelolaan operasional maupun tata kelola internal harus berada di bawah kendali Freeport bukan pemerintah Indonesia.

Artinya, rencana divestasi menciptakan kepemilikan semu pemerintah. Hal ini akan memperkuat status quo Freeport.

“Konsekuensi dari status deadlock-nya kesepakatan selama enam bulan terakhir sangat mungkin negosiasi Freeport berakhir di meja arbitrase internasional,” kata Bhima.

Goyang Papua

Pertanyaannya, mengapa tetiba Pemerintah RI melemah dan mau ikut dengan skema Freeport soal PPh Badan? Banyak kalangan menduga melemahnya sikap pemerintah lantaran adanya sinyalemen bahwa Freeport merasa ditekan dalam perundingan itu.

Sebagai korporasi besar Amerika, Freeport tentu tidak tinggal diam. Setidaknya kita bisa melihat belakangan ada gerakan warga Papua—tempat dimana Freeport Indonesia berasa–untuk mengajukan referendum kepada Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP mengkaim telah menyerahkan petisi, yang antara lain mengharapkan Papua masuk kembali dalam daftar di Komite Dekolonisasi PBB, setelah dikeluarkan dari daftar tahun 1963 menyusul hal yang disebut sebagai invasi Indonesia.

Namun Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York membantah petisi tentang referendum–yang diklaim dudukung oleh sekitar 1,8 juta warga Papua–sudah diserahkan kepada Komite Dekolonisasi PBB.

Mengapa tekanan terhadap Papua muncul berbarengan dengan sikap tegas Pemerintah Indonesia terhadap Freeport? Adakah semacam goyangan politik internasional atas Indonesia karena bertele-telenya perundingan divestasi 51% saham Freeport.

Masih segar dalam ingatan ketika Australia memboncengi proses lepasnya Timor-Timur lewat proses referendum. Austrlia tampak begitu aktif ‘mengompori’ proses referendum Timor-Timur di masa Presiden BJ Habibie. Hingga kita tahu akhirnya Timor-Timur akhirnya merdeka, walaupun tidak sebahagia yang diharapkan.

Kini, Papua hampir mengalami provokasi yang sama, tentu saja yang paling dekat dengan Papua adalah pengaruh Amerika. Artinya, ada provokasi kecil-kecilan untuk menggiring Papua merdeka.

Dengan dicapainya kata sepakat mengenai pengurangan PPh Badan Freeport, dapat diduga selanjutnya, bahwa tekanan untuk Papua merdeka akan reda dengan sendirinya. Itu artinya, meng-uthak-athik-gathuk Freeport Indonesia oleh pemerintah, berbalas pantun dengan goyangan Papua merdeka.

Kini kondisi mulai stabil, ke depan mungkin semakin stabil. Tapi menyisakan sebuah permainan politik tingkat tinggi, tekan di sana, muncul di sini. Menekan Freeport berbuah goyanan Papua merdeka.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here