Uthak Athik Gathuk Saham Freeport

0
128
Perhitungan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia menemui jalan buntu, baik Freeport McMoRan maupun Pemerintah Indonesia memiliki sudut pandang yang berbeda. Menunggu keajaiban.

Nusantara.news, Jakarta – Perundingan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia seperti layaknya mengecat langit, mengerjakan sesuatu yang tak mungkin dilakukan. Bahkan ada kesan kuat divestasi saham itu hanya terealisasi di media massa, gegap gempita PR saja. Faktanya sama sekali sulit dilakukan.

Perundingan Pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan telah berjalan selama 8 bulan (10 Februari-10 Oktober 2017), menghasilkan penolakan dari kubu Amerika. Sementara Pemerintah Indonesia selalu menyatakan optiis, sudah final, tinggal masalah pajak. Nyatanya tidak.

Agenda perundingan yang terkait masalah kelanjutan operasional, pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter), dan stabilisasi investasi dalam bentuk kebijakan fiskal. Namun pada poin divestasi saham menjadi pembahasan yang alot sehingga negosiasi harus diperpanjang selama 3 bulan (sampai 10 Januari 2018).

Surat penolakan

Salah satu peristiwa yang mengejutkan adalah ketika bocornya surat Freeport McMoran yang ditujukan untuk Sekjen Kemenkeu Hadiyanto. Surat tersebut berisi penolakan Freeport atas kesepakatan divestasi yang dicapai pada 29 Agustus 2019.

”Kami telah menerima sikap pemerintah dalam divestasi pada tanggal 28 September 2017. Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen dan menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas ketidakakuratan sikap pemerintah,” ucap COE Freeport McMoRant Inc Richard Adkerson, dalam surat yang beredar.

Juru Bicara Freeport Riza Pratama mengungkapkan, masalah divestasi merupakan satu dari empat poin negosiasi yang tengah dilakukan dengan pemerintah. Adapun, tiga poin lainnya yakni masalah kelanjutan operasional, pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter), dan stabilisasi investasi dalam bentuk kebijakan fiskal.

“Semua poin dalam negosiasi adalah satu paket kesepakatan. Divestasi adalah salah satu dari empat poin negosiasi,” ujar Riza beberapa waktu lalu.

Sampai saat ini, lanjut Riza, negosiasi dengan pemerintah masih berlangsung dengan baik. “Masih berlangsung (negosiasinya),” jelasnya.

Pernyataan ini bertentangan dengan ucapan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang menyebut bahwa perusahaan asal Amerika Serikat tersebut telah sepakat untuk melakukan divestasi sebesar 51%.

“51% (divestasi saham) sudah sepakat. Tinggal nanti acaranya segala macam. Ini mau negosiasi final,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Negosiasi yang dilakukan pemerintah dan Freeport ditujukan untuk menentukan masa depan operasional perusahaan pasca terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1/2017.

Sebab, di dalam peraturan tersebut, Freeport yang memiliki status Kontrak Karya (KK) harus berganti ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar bisa ekspor konsentrat.

Tak hanya masalah ekspor, Freeport pun diwajibkan untuk divestasi sebesar 51 persen jika nantinya sudah berubah menjadi IUPK sesuai peraturan tersebut.

Namun, Freeport bersikukuh bahwa pemerintah tak dapat mengubah ketentuan hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi IUPK. Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara, di mana KK dinyatakan tetap sah berlaku hingga jangka waktunya berakhir.

Harga divestasi

Persoalannya, berapa harga saham Freeport sesungguhnya? Pemerintah Indonesia meminta agar valuasi saham Freeport Indonesia berdasarkan asumsi operasi hingga 2021 dan tidak memperhitungkan cadangan tembaga dan emas.

Sementara itu, Freeport menginginkan valuasi saham berdasarkan operasi hingga 2041. Selain itu, penghitungan nilai saham juga perlu memperhitungkan jumlah cadangan tambang yang ada. Perbedaan pandangan itu yang membuat pembahasan divestasi saham hingga saat ini belum memperoleh kesepakatan.

Divestasi saham ini juga tentunya akan melibatkan pemegang saham Freeport-McMoRan yang bakal membuat proses negosiasi berjalan lama. Freeport juga ingin memastikan ke depan siapa yang akan menjadi operator, apakah tetap perusahaan asal AS tersebut kendati nantinya bukan pemegang saham mayoritas (maksimal hanya 49%). Apalagi, cadangan tembaga dan emas Freeport Indonesia masih cukup tinggi.

Cadangan perak sekitar US$2,2 miliar, cadangan emas US$36,0 miliar, cadangan tembaga US$66,9 miliar. Total cadangan tambang Freeport Indonesia sekitar US$105,6 miliar.

Tentu Freeport akan berjuang untuk memperhitungkan cadangan itu dalam pelepasan saham. Perusahan tambang raksasa itu juga masih mencetak kinerja kinclong dengan laba pada 2016 sebesar US$1,02 juta atau sekitar Rp13,77 triliun.

Lalu berapa total aset PT Freeport Indonesia? Total aset Freeport Indonesia pada 2016 sekitar US$9,35 miliar atau Rp124 triliun.

Bagi Menteri ESDM Ignasius Jonan perhitungan sederhana bila berdasarkan kapitalisasi pasar Freeport-McMoRan, nilai seluruh saham induk usaha Freeport Indonesia itu saat ini mencapai US$20,74 miliar.

Menurutnya, dalam 10 tahun terakhir kontribusi Freeport Indonesia untuk Freeport-McMoRan sekitar 40%. Berdasarkan hal tersebut, seluruh saham Freeport Indonesia bisa bernilai sekitar US$8 miliar.

“Kalau dihitung begitu, 51% sekitar US$4 miliar. Karena mayoritas, nanti tinggal minta premiumnya berapa,” ujarnya. Adapun, saham pemerintah di PT Freeport Indonesia saat ini baru mencapai 9,36%. Artinya masih ada 41,64% saham yang harus dilepas kepada pihak nasional.

Jika mengacu pada hitungan Jonan, maka 41,64% saham PTFI bisa bernilai sekitar Rp44 triliun (dengan kurs Rp13.500).

Sejalan dengan perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia, maka kegiatan ekspor konsentrat tembaganya akan tetap berlanjut. Pasalnya, salah satu syarat untuk bisa mengekspor mineral yang belum dimurnikan adalah berstatus IUP/IUPK.

Dua metode

Jonan berpendapat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1/2017 (PP 1/2017), penawaran saham diprioritaskan pada pemerintah pusat, lalu ke pemerintah daerah bila pusat tidak berminat, kemudian prioritas berikutnya ke BUMN, BUMD, dan terakhir swasta nasional. Jadi ada penawaran berjenjang dari pemerintah pusat hingga swasta.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, telah menyatakan holding BUMN pertambangan berminat mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Berapa uang yang harus disiapkan jika BUMN ingin mencaplok saham Freeport?

Bila dihitung dengan metode fair market value, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100% saham PT Freeport Indonesia adalah US$15,9 miliar, alias kurang lebih Rp 214,65 triliun. Maka nilai 51% sahamnya sekitar Rp109,47 triliun.

Executive Director Center fot Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, mengungkapkan kendati holding BUMN pertambangan yang merupakan gabungan dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk, dan PT Inalum digabungkan, tak akan bisa membeli 51% saham Freeport senilai Rp107 triliun.

Sebab, total nilai aset BUMN-BUMN pertambangan itu jika digabung semua baru Rp58 triliun. Kalau pun seluruh aset mereka dijaminkan, tidak akan bisa memperoleh utang sampai Rp107 triliun. Utang tak boleh melebihi nilai seluruh aset yang dimiliki.

“Aset Antam, Bukit Asam, dan Timah tidak mencukupi untuk membeli. Kalau pinjam, leverage-nya berapa? Apakah feasible? Tidak feasible karena akan melanggar aturan debt to equity ratio,” kata Yustinus.

BUMN yang punya uang cukup untuk mengakuisisi 51% saham Freeport adalah BUMN-BUMN perbankan. Tapi BUMN perbankan dilarang membeli saham perusahaan di luar bisnis intinya.

“Bank BUMN enggak bisa karena akan melanggar aturan Bank Indonesia (BI), mereka tidak boleh investasi ke sektor lain, termasuk pertambangan,” paparnya.

Tetapi bagaimana jika valuasi saham Freeport menggunakan metode replacement cost seperti keinginan pemerintah?

Kalau memakai metode ini, nilai 100% saham Freeport adalah US$5,9 miliar atau sekitar Rp79,65 triliun. Maka 51% saham sekitar Rp40,62 triliun. Holding BUMN pertambangan sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu. “Kalau pakai replacement, pemerintah sanggup. Kan sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun,” ucapnya.

Melihat perbedaan cara pandang yang tajam dalam perhitungan harga saham, tampaknya divestasi 51% saham Freeport Indonesia hanya mimpi. Belum lagi jika bicara kandungan uranium raksasa dengan kualitas terbaik di dunia, maka sesungguhnya Freeport akan menolak divestasi tersebut.

Belum lagi kecurigaan Freeport kalau-kalau pada akhirnya Indonesia melepaskan Freeport kepada China, maka makin runyam urusanya. Pendek kata, uthak athik gathuk saham Freeport hanya asik dalam pembicaraan, riuh rendah di media saja, tapi kenyataannya divestasi tersebut hanyalah mimpi belaka.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here