UU 40/2008, Menghargai HAM Etnis Asing Melanggar HAM Pribumi

0
241

Nusantara.news, Jakarta –  Orang Indonesia asli dan warga negara Indonesia asli adalah dua hal yang berbeda. Bicara tentang orang Indonesia asli bicara tentang “ras” di indonesia kumpulan etnis, konsepnya biologis. Sementara bicara tentang warga negara adalah bicara tentang siapa saja yang tercatat sebagai warga, konsepnya adalah  hukum perdata.  Oleh sebab itu, UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sangat patut bahkan harus dikritisi. Sebab, UU yang niatnya adalah untuk menghormati hak azasi manusia ras dan etnis asing dan melanggar HAM orang Indonesia asli atau pribumi.

Menelikung

Ada 4 pertimbangan yang dijadikan landasan pemikiran lahirnya UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam menimbang huruf a disebutkan, bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;

Pada huruf b disebutkan, bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

Dalam huruf c disebutkan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis;

Dalam huruf d disebutkan, bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan;

Sampai di sini tidak ada masalah. Demikian juga poin mengjngat yang mengacu pada dua Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Yang menjadi masalah dan oleh sebab itu harus dikritisi adalah beberapa pasal yang ada di dalamnya. Pada Bab III tentang Tindakan Diskriminatif.  Dalam Pasal 4 disebutkan, Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa : a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;

Pasal 4 huruf a ini bersifat menelikung karena mulai bicara politik. Menelikung karena ketika bicara politik, pasal ini tikak lagi menyebut warga negara, melainkan menyebut ras dan etnis.

Akan lain halnya kalau pasal 4 huruf a ini berbunyi sebagai berikut, Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa : a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada setiap warga negara, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;

Redaksi pasa 4 huruf a tersebut lebih buruk ketimbang redaksi Pasal 9  tentang hak, kewajiban, dan peran serta warga negara, berbunyi, Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis.

Pasal 9 ini masih ada embel-embel warga negara tanpa pembedaan ras dan etnis.

Pasal 9 ini mirip dengan pasal 6 ayai (1) UUD 1945 setelah diamademen berbunyi,  “Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden“.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum amendemen berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli

Dengan demikian, maka ras atau bangsa apa pun asal sudah menjadi warga negara Indonesia memiliki hak politik yang sama dengan ras atau etnis atau rakyat atau orang Indonesia asli. Dengan demikian ras China, ras Eropa, ras Jahudi, asal sudah menjadi warga negara Indonesia memiliki hak politik yang sama misalnya menjadi presiden, menjadi Panglima TNI, menjadi Kapolri dan lain sebagainya.

Melanggar HAM Pribumi

Selain menelikung, UU No 40 tahun 2008 juga melanggar HAM pribumi atau orang Indonesia asli. Melanggar karena pengertian HAM menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pengertian ini, maka yang disebut dengan HAM adalah segala sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang bersifat kodrati.

Ras Indonesia dalam hal ini kumpulan etnis bersifat kodrati karena merupakan anugerah Tuhan, konsepnya adalah biologis, terkait dengan DNA atau deoxyribonucleic acid), atau sejenis biomolekul yang menyimpan informasi mengenai struktur genetika setiap organisme. Kondisinya beda dengan warga negara yang konsepnya adalah hukum keperdataan.

Ras atau etnis Eropa, etnis China bisa saja menjadi warga negara Indonesia, tetapi dia bukan ras Indonesia.

Penghuni atau pemilik bumi Indonesia itu sendiri disebut oleh kolonial Belanda sebagai inlander, atau pribumi atau dalam UUD 1945 sebelum diamandemen disebut sebagai orang Indonesia asli.

Dewasa ini ras China, Eropa, atau ras asing banyak menjadi warga negara Indonesia. Mereka berkembang menjadi semacam etnis sendiri di bumi Indonesia.

Pertanyaannya, apakah ras asing atau etnis asing itu dapat disamakan dengan orang Indonesia asli?

Secara hukum dalam hal ini dari segi kewarganegaraan, mereka berhak memperoleh hak-hak seperti orang Indonesia asli. Tetapi, satu hal pasti adalah bahwa mereka bukanlah ras atau etnis yang dikodratkan sebagai pemilik bumi Indonesia.

Munculnya istilah orang Indonesia asli itu sendiri adalah untuk membedakannya dengan warga negera Indonesia yang datang ke Indonesia (etnis asing), yang kemudian disebut sebagai warga Indonesia keturunan.

Dalam perspektif ini UU N0 40 Tahun 20118 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjadi melangar HAM. Karena secara tak langsung menghilangkan kodrat orang Indonesia asli sebagai pemilik bumi Indonesia.

Akan lain halnya kalau UU No 40 Tahun 2008 itu dinamai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Setiap Warga Negara Indonesia. Kalau judul dan substansinya seperti itu tidak ada masalah. Tetapi karena judulnya adalah UU No 40 Tahun 2008 itu adalah tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka jelas melanggar HAM karena secara tidak langsung menghilangkan keberadaan orang Indonesia asli. Penghilangan ini sama dengan genosida, yang merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

Unsur melanggar HAM dari UU No 40 Tahun 2008 tersebut semakin jelas dari  Pasal 4 poin 1 berbunyi, tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa,  membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

Juga pada poin 2, berbunyi, berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

Pasal ini melanggar HAM karena secara tidak langsung melarang penyebutan istilah pribumi dan orang Indonesia asli yang merupakan kodrat orang Indonesia asli dan karena itu melanggar HAM. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here