UU Migas No. 22 Tahun 2001 Menyisakan Banyak Persoalan?

0
541
Foto Istimewa

Nusantara.news, Jakarta – Salah satu kekayaan alam negeri kita adalah minyak dan gas bumi. Potensinya melimpah ruah. Semestinya cukup untuk menyejahterakan dari generasi ke generasi berikutnya. Tetapi, anehnya, di tengah limpahan energi tersebut, kita masih teriak-teriak “krisis energi”. Karena, sesungguhnya, cadangan migas kita sangat besar, bukan saja di daratan melainkan juga yang ada di lautan yang belum sepenuhnya tereksplorasi.

Namun, apa mau dikata. Kesalahan urus selalu terjadi berulang kali. Sehingga, masalahnya menjadi kian berlarut-larut yang tak kunjung selesai kendati telah berganti pemerintahan silih berganti. Ganti pemerintahan ganti pula kebijakan. Perubahan sistem kelola migas di negeri ini menjadi semrawut. Di tengah limpahan sumber daya energi yang begitu kaya, justru kita teriak-teriak “krisis energi”. Negeri ini nyatanya memang negeri penuh ironi.

Pendulum waktu terus bergerak maju. Tetapi, kebijakan di bidang energi seakan berjalan di tempat. Artinya, belum bisa dikatakan sebagai kebijakan yang benar-benar pro rakyat. Karena, setiap kebijakan yang dibuat selalu saja menguntungkan segelintir elit di pusat kekuasaan yang berkonspirasi dengan pengusaha pemburu rente. Bagi rakyat, harapan hanya tinggal harapan. Di tengah limpahan SDA-nya, justru jurang kemiskinan semakin menganga di mana-mana. Ujug-ujug, bukannya memberikan harga energi yang murah, pemerintah malah menaikkan harga BBM berulangkali.  Padahal, di negara-negara tetangga kita mampu memberikan harga BBM yang murah.

Program Nawacita yang digadang-gadang Presiden Jokowi-JK, di antaranya pemerintah berkeinginan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya pemulihan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.

Tetapi, dalam persoalan migas, rupanya tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk membangun tata kelola migas yang bersih, efektif, dalam rangka meraih kepercayaan publik.  Salah satu contoh, misalnya, industri hulu migas masih menyisakan banyak persoalan. Melihat dari perkembangan hukum yang ada, tentu ada banyak kemungkinan persoalan  lain yang akan muncul di sektor hulu migas.

Menurut  mantan Satgas Antimafia Migas dan pemerhati energi UGM Fahmi Rahdi,  biang keladi Permasalahan di sektor migas di Indonesia yang selama terjadi berhulu pada Undang-Undang No.22 Tahun 2001, baik itu masalah eksplorasi hingga persoalan lain yang berkaitan dengan industri migas. Jika UU ini tidak segera direvisi, maka segala persoalan yang ada di industri migas tidak akan pernah selesai.

Sebenarnya draft revisi  revisi Undang-undang( UU) Migas Nomor 22/2001 sudah lama dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  tetapi yang mengherankan hingga kini revisi UU Migas itu tidak kunjung diselesaikan juga. Molornya revisi UU Migas itu sempat menimbulkan spekulasi bahwa ada upaya dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghentikan secara sistemik revisi UU Migas tersebut.

Tujuannya, kata Fahmi,  untuk mempertahankan status quo agar kepentingan mereka tidak terusik oleh perubahan UU Migas. Padahal bagi bangsa ini, percepatan penyelesaian revisi UU Migassangat urgen. Pasalnya, UU Migas Nomor 22/2001 dinilai sangat liberal, yang telah melanggar amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Indikasi bahwa UU Migas bertentangan dengan UUD 1945 telah dibuktikan dengan adanya putusan judicial review Mahkamah Konstitusi(MK) hingga tiga kali. Putusan MK Nomor I/2003, Putusan MK Nomor 20/2007, dan terakhir Putusan MK Nomor 36/2012. Hasil studi yang dilakukan Pusat Studi Energi UGM (2014) juga menyimpulkan bahwa beberapa pasal UU Migas 22/2001 bertentangan dengan UUD 1945.

Fahmi Radhi memandang, ada beberapa pasal UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang dinilai MK bernuansa liberal sehingga harus diubah. Pertama, penetapan produk migas sebagai komoditas pasar, bukan sebagai komoditas strategis. Dampaknya, penetapan harga jual komoditas migas dan pengelolaan lahan migas ditetapkan dalam mekanisme pasar persaingan usaha. Semangat ini mengakomodasi gagasan liberalisasi.

Padahal,  hal ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, ayat 2 : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Kedua, penetapan Pertamina, BUMN migas yang sahamnya 100% dikuasai negara, sebagai salah satu pemain dalam pengelolaan migas. Akibatnya, Pertamina harus bersaing dengan perusahaan asing dalam setiap bidding untuk memperebutkan pengelolaan lahan migas. Ironisnya, Pertamina selalu kalah dalam menghadapi perusahaan asing untuk merebutkan hak pengelolaan lahan migas di negeri sendiri. Substansi ini melemahkan bentuk penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 2.

Ketiga, Keputusan MK Nomor 36/2012 telah membubarkan BP Migas karena dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945 sehingga keberadaan BP Migas termasuk inkonstitusional. Setelah putusan MK itu, pemerintahan SBY mengganti BP Migas menjadi SKK Migas yang ditempatkan di bawah struktur Kementerian ESDM. Keberadaan SKK Migas mestinya bersifat sementara hingga disahkannya UU Migas yang baru. Kalau revisi UU Migas tidak kunjung disahkan, keberadaan SKK Migas yang memiliki fungsi persis sama dengan BP Migas dapat dikategorikan ilegal.

Padahal salah satu fungsi SKK Migas adalah mewakili negara dalam menandatangani kontrak pengelolaan lahan migas dengan kontraktor asing. Kalau SKK Migas ilegal, semua perjanjian kontrak yang ditandatangani SKK Migas bisa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Adanya ketiga substansi UU Migas 22/2001, yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK, mestinya itu menjadi alasan kuat bahwa percepatan revisi UU Migas harus segera dituntaskan dalam waktu dekat ini. Kalau DPR masih saja menunda revisi UU Migas itu dikhawatirkan akan timbul berbagai ketidakpastian yang berpotensi merugikan negara.

Menurut Ferdinand Hutahaean​ Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, kontrak karya Indonesia di sektor migas saat ini tidak berkeadilan, terutama pada kontrak-kontrak karya atau PSC yang sudah habis masa kontraknya dan diperpanjang. Pada kontrak yang sudah habis masanya dan diperpanjang mestinya pemerintah lebih serius dalam upaya mengambil alih atau menasionalisasi karena 85 persen blok migas Indonesia saat ini dikuasai oleh asing.

Kita mesti secara bertahap mengambil alih blok tersebut atau setidak-tidaknya menjadikan kita sebagai pemilik share mayoritas dan menjadi operator. Jika tidak dilakukan, tentu wilayah-wilayah kerja tersebut tidak bisa kita miliki dan tentu akibatnya ada ancaman pada kedaulatan dan ketahan energi kita secara umum. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan, mengambil alih atau meningkatkan share kepemilikan Indonesia dan menjadi operator.

“Tapi pemerintah harusnya lebih memprioritaskan pada pengambilalihan wilayah kerja karena  itu akan berdampak besar bagi tujuan kedaulatan energi kita secara maksimal. Apakah pemerintah benar akan mewujudkan kedaulatan energi? Kami sebagai masyarakat menagih janji kedaulatan energi dari pemerintah,” kata Ferdinand.

Salah satu upaya yang hendak dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan energi, Presiden Joko Widodo pernah memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk segera membahas aspek legal menyangkut draf kontrak baru Blok Mahakam. Termasuk terms and conditions dengan para pihak yang berkaitan dengan Blok Mahakam sebelum akhir 2015.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here