UU yang Menjebak

0
104

NEGARA ini sudah ditetapkan oleh konstitusinya sebagai negara hukum. Artinya penyelenggaraan semua fungsi negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Maka kebingungan yang melanda KPU sepekan terakhir ini harus dilihat sebagai persoalan sangat serius bagi eksistensi negara hukum.

Seperti ramai diberitakan, KPU galau mencari dasar hukum pencetakan surat suara untuk pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Sebab Pasal 344 ayat 2 UU Nomor No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah menetapkan surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan.

Sementara DPT Hasil Perbaikan Tahap-2  Pemilu 2019 sudah ditetapkan 15 Desember silam. DPT-nya sebanyak 192.828.520 pemilih. Berdasarkan jumlah itulah dan ditambah dua persen surat suara dicetak. Tak boleh lebih atau kurang. Sekarang surat suara secara bertahap sudah didistribusikan ke KPU kabupaten/kota, dan ditargetkan selesai pada 15 Maret nanti. Di dalamnya sudah termasuk surat suara untuk pemilih dalam DPTb.

Repotnya, menurut pasal 210 ayat 1 UU di atas, DPTb masih dapat dilengkapi sampai 30 hari sebelum pemungutan suara, atau jatuh pada tanggal 17 Maret. Jadi, ketika surat suara sudah terdistribusi, jumlah pemilih dalam DPTb masih terus berubah. Sampai 17 Februari kemarin, tercatat 275.923 pemilih tambahan yang pindah TPS. Jumlahnya pasti akan kian membesar sampai penutupan tanggal 17 Maret nanti.

Secara teknis, amat sulit atau nyaris mustahil bagi KPU untuk menarik surat suara yang sudah terlanjut dikirim dan mendistribusikan ulang ke TPS baru tempat pemilih pindahan itu mencoblos. Akibatnya, sebagian pemilih tambahan terancam tidak kebagian surat suara, dan itu berarti hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam pemilu menjadi hangus.

Satu-satunya jalan adalah mencetak tambahan surat suara sesuai jumlah DPTb. Masalahnya, pencetakan surat suara tambahan itu tak dibenarkan, karena Pasal 344 UU Pemilu tadi sudah menetapkan pembatasan.

Menerbitkan Peraturan KPU tak mungkin, karena kedudukannya lebih rendah dari UU. Lalu berkembanglah wacana memohonkan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal tersebut. Namun, ini juga terbentur tenggat yang kian mendekat. Proses pengujian di MK tak akan secepat itu. Beredar pula dorongan agar pemerintah menerbitkan Perppu. Tapi, sejauh ini respon pemerintah dingin saja.

Soal yang ingin kita soroti bukan solusi hukum untuk pencetakan surat suara tambahan itu. Tapi kerepotan lembaga pemerintahan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan. Seperti dikatakan tadi, ini problem serius dalam negara hukum karena lembaga pemerintahan sulit melaksanakan ketentuan hukum.

KPU seperti terperosok dalam jebakan undang-undang. Kalau KPU mencetak surat suara tambahan, dia melanggar UU. Jika tak dicetak, KPU juga dipersalahkan karena gagal memfasilitasi hak konstitusional warganegara untuk ikut serta dalam pemilu.

Artinya, bisa disimpulkan, UU Pemilu mengandung aturan yang sulit diterapkan. Dalam kondisi umum, semua ketentuan UU Pemilu memang bukan mustahil dilakukan, tapi sulit diterapkan. Ketentuan pencetakan kertas suara sesuai DPT plus dua persen, itu hal mudah. Memfasilitasi pemilih yang ingin pindah TPS sampai 30 hari sebelum pemungutan suara, itu juga tak sulit. Tetapi menetapkan DPTb H-30 pencoblosan sangat berisiko. Sebab, apabila KPU tidak boleh mencetak surat suara tambahan, semestinya basis pendistribusian adalah peta terakhir DPTb. Setelah titik-titik distribusi pemilih tambahan benar-benar final terverifikasi, barulah distribusi surat suara dimulai. Namun, mendistribusikan dalam waktu 30 hari ke seluruh Indonesia, dengan berbagai kendala geografis dan sarana transportasi yang tidak mudah untuk menjangkau semua daerah, jelas sangat berisiko.

Sekali lagi, kategorinya baru sebatas sulit diterapkan. Artinya ketentuan UU Pemilu di atas belum secara diametral bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011. Pasal itu menyebutkan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah dapat diterapkan. Kendati demikian, para pembentuk undang-undang selain mengacu kepada asas dan prinsip yang digariskan UU Nomor 12 Tahun 2011, mesti pula mempertimbangkan faktor-faktor teknis.

Jika Jeremy Bentham dalam bukunya Legal Theory mengatakan produk hukum yang baik itu harus mengandung kesesuaian secara filosofis, sosiologis dan yuridis, maka di Indonesia mungkin harus ditambah: Relevan secara geografis. Toh hukum hidup dalam kondisi lingkungan masyarakatnya. Artinya pembentukan undang-undang harus mengukur tingkat kesulitan pelaksanaannya. Tak ada gunanya peraturan, jika pelaksanaannya terlalu sulit dilakukan. Sebab itu akan menyeret lembaga pelaksana peraturan perundang-undangan ke dalam pelanggaran yang terpaksa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here