Usai Tangkap Romi, KPK Perlu Jerat Korupsi Parpol

0
143
Ketua Umum PPP, Romahurmuziy dengan rompi tahanan meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3). Romahurmuziy yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur

Nusantara.news, Jakarta – Jumat pagi pekan lalu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi) diciduk penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya. Komisi antirasuah menyatakan ia ditangkap lantaran diduga terlibat dalam jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama pada 2018–2019. Bersamanya turut diciduk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi.

Skandal itu jelas memalukan. Kementerian yang bertanggung jawab mengurus soal agama, termasuk di dalamnya pembangunan akhlak, malah berulang kali dihebohkan kasus korupsi. Sebut saja kasus korupsi rapat fiktif, dana pembangunan masjid, pencetakan Al-Quran, hingga dana haji. Gara-gara korupsi dana haji 2010–2011 dan 2012–2013 itu, Menteri Agama periode 2009–2014 Suryadharma Ali diganjar hukuman 10 tahun penjara. Kini Romi-yang menjadi Ketua Umum PPP pengganti Suryadharma-menyusul dibui lantaran diduga memperjualbelikan jabatan.

Penindakan terhadap Romi memperpanjang daftar orang nomor satu di partai politik yang terjerat korupsi. Sebelumnya, ada Ketua Umum PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, hingga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Meski berbeda-beda asal partainya, motif korupsi mereka diduga serupa: mencari dana untuk membiayai kegiatan politik partai.

Korupsi di ranah politik ini sejauh ini tercatat jumlahnya paling besar dibanding korupsi lainnya. Saat konferensi pers terkait penangkapan Romi, misalnya, KPK menyebut hingga saat ini ada 885 orang yang diproses hukum KPK. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang dari 885 orang itu korupsi berdimensi politik. Dari 539 itu terdiri dari 102 kepala daerah, 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD, dan 219 orang lainnya yang berkaitan dengan kepala daerah dan anggota Dewan.

Di antara pelaku politik yang makan uang haram itu bahkan dilakukan secara beramai-ramai (‘berjamaah’). Sebut saja korupsi massal 41 dari 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang (2018), 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) tahun 2015, 9 anggota DPRD Riau, 43 orang DPRD Sumatera Barat (Sumbar), hingga korupsi para kepala daerah yang silih berganti. Di luar itu, kasus korupsi seperti Skandal Century, Hambalang, impor daging sapi, hingga e-KTP, bahkan diduga melibatkan partai politik.

Tentu saja, data-data tersebut membuat publik mengeluas dada dan amat prihatin: sudah seburuk itukah mental para pemangku politik di negeri ini?

Parpol Biang Kerok

Korupsi di sektor politik selain memang akibat benteng moral individu masing-masing yang rapuh, telunjuk kita juga patut diarahkan kepada partai politik sebagai “biang kerok”. Pasalnya, para legislator, kepala daerah, dan sejumlah elite politik lainnya lahir dan dimajukan lewat partai-partai politik yang memang sejak awal sudah bermasalah: transaksional dan feodalistik.

 

Alih-alih menjadi penegak demokrasi dan mencipta pemimpin cemerlang, parpol justru turut andil sebagai perusak demokrasi dan penghasil koruptor. Sebab itu, wajar jika tingkat kepercayaan publik kepada partai saat ini berada di titik terendah.

Pakar Psikologi Politik, Hamdi Muluk menyebut Indonesia hanya perlu sekitar 1300 orang baik untuk mengurusi urusan publik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari tingkat pusat hingga daerah. “Masalahnya partai politik gagal merekrut orang-orang baik. Pejabat-pejabat publik seperti ketua lembaga negara, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena masalah korupsi. Ini repot karena parpol juga brengsek,” ungkap Hamdi.

Kembali ke korupsi di sektor politik yang melibatkan parpol, sampai saat ini parpol belum terjamah hukum sekalipun sejumlah kasus melibatkan elite kadernya. Penegak hukum pun belum menjerat aliran-aliran uang yang diduga masuk ke partai. Selama ini memang dana yang masuk ke partai kerap susah dilacak. Salah satu sebabnya, nyaris setiap korupsi diklaim sebagai tindakan personal kader parpol.

Di samping itu, parpol belum dapat “digebuk” karena regulasi yang berlaku saat ini tidak ada yang mengatur secara khusus tentang ancaman sanksi untuk partai politik sebagai dampak dari perilaku koruptif kadernya. UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta undang-undang perubahannya, UU No 2 Tahun 2011, memang tidak memuat ketentuan yang spesifik mengatur ancaman sanksi terhadap partai politik terkait kasus korupsi kadernya.

Sulitnya menjerat parpol yang melakukan kejahatan korupsi, diakui oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Dia menegaskan, sanksi pidana ini sulit diimplementasikan apabila peserta pemilu adalah partai politik. Sanksi pidana hanya mengenai individu.

“Kekosongan inilah yang mendorong parpol tidak takut korupsi-kolusi karena sangat sulit dikenakan sanksi pidana. Situasi ini pun membuat parpol tidak mengelola keuangannya dengan akuntabel dan transparan,” kata Arief Budiman.

Lantas bisakah mencari alternatif hukuman yang menimbulkan efek jera bagi parpol korup?[]

Tulisan berikutnya: Dianggap Penghasil Koruptor, Bagaimana Cara Menghukum Parpol?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here