Vaksinasi Rubella Terganjal Karena Diragukan Kehalalannya

0
9
Vaksin measles dan rubella (MR) atau yang lebih dikenal vaksi Rubella menuai kontroversi karena ketidakjelasan kehalalannya.

Nusantara.news, Jakarta – Upaya Pemerintah Jokowi untuk melakukan vaksinasi measles dan rubella (MR) atau yang lebih dikenal vaksi Rubella mulai mengalami hambatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejumlah daerah menerbitkan surat edaran ketidakjelasan kadar kehalalan vaksin tersebut.

Karuan saja upaya pemerintah untuk melindungi rakyat dari penyakit campak yang mematikan dan kecacatan generasi muda mulai mendapat penolakan luas. Pasalnya sudah setahun lebih produsen vaksi MR, Serum Institute of India (SII), tidak mengurus sertifikat halal.

Itu sebabnya MUI Pusat meminta agar penyebaran vaksin tersebut ditunda sebelum adanya sertifikat halal. Lewat Surat Edaran (SE) MUI Pusat Nomor B-904/DP.MUI/VIII/2018 bertanggal 28 Juli 2018 tentang Belum Adanya Fatwa MUI Terkait Kehalalan Vaksin MR.

Wakil Sekjen MUI Pusat Tengku Zulkarnain mengaku sudah setahun lebih pihak Serum Institute of India (SII) tidak pernah mengurus sertifikat halal, tidak pernah memintah BPPOM MUI memberiksa vaksi MR tersebut. Jadi wajar kalau ummat Islam di daerah merasa khawatir akan kehahalan vaksin tersebut.

Penundaan vaksinasi Rubella terjadi di Kabupaten Belitung (Provinsi Bangka Belitung), Kabupaten Aceh Singkil (NAD), dan Tanjung Balai (Sumut).

Dari Pekanbaru, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau meminta pemerintah untuk tidak memaksakan pemberian imunisasi measles dan rubella (MR) kepada masyarakat, melainkan harus mendorong pendaftaran produk vaksin tersebut untuk dicek kandungannya guna memastikan halal atau tidak.

“Tidak bisa dipaksa-paksa, tidak boleh itu. Inikan berkaitan dengan agama. Kita bukan mengapakan (menolak vaksin) pemerintah, tapi harus bersertifikat halal dulu,” kata Ketua MUI Riau, Prof. DR HM Nazir Karim di Pekanbaru belum lama ini.

Pemasalahan pro dan kontra vaksin MR bersumber dari produsen vaksin tersebut yang hingga kini belum mengantongi sertifikasi halal dari MUI. Sebabnya, produsen vaksin sampai kini tidak mengajukannya ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

“Jangankan untuk mendapatkan sertifikat halal, mengajukan saja sampai saat ini belum dilakukan pihak produsen. Seharusnyakan tahun ini sudah selesai sertifikasi halalnya, tapikan tidak dilakukan,” katanya.

Celakanya, kendati belum ada kejelasan mengenai kehalalan produk vaksin MR, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek pihaknya akan tetap melanjutkan vaksinasi MR kepada pihak yang bisa menerima. Sementara Kemenkes sudah meminta SII untuk mengurus sertifikasi halal dari MUI.

“Belum. Belum keluar serifikat halal dari mereka. Tetapi prosesnya apa yang dimintakan sudah kami kerjakan,” demikian Nila.

Menkes mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengirimkan surat kepada produsen vaksin MR, yakni SII. Hal ini agar produsen menyiapkan dokumen terkait dan mengirimnya ke MUI sebagai bagian kepengurusan sertifikasi halal.

“Saya sudah kirim surat ke Serum Institute of India, dan kita menunggu jawaban,” ucap Nila.

Meski belum bersertifikat halal dari MUI, Nila mengaku pihaknya tetap memberikan vaksin MR kepada mereka yang membutuhkan. “Tetap dipakai. Tentu ada orang yang bisa menerima dong. Ya, yang menerima tetep kita lakukan. Yang halal bagi yang memerlukan sertifikat tapi bagi yang tidak kita jalan terus,” demikian argumentasi Menkes.

Yang terpenting, kata Nila, penggunaan vaksin MR untuk mencegah penyakit campak dan rubella.”Kalau kami dari sisi kesehatan tentu harus menjaga kesehatan masyarakat. Campak bisa mematikan. Rubella membuat kecacatan yang akan membebani bangsa kita negara kita. Oleh karena itu dari sisi kesehatan kami harus tetap melakukan imunisasi,” tandas Nila.

Belum jelas kehalalannya

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menyatakanMUI Pusat menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan sertifikat halal untuk vaksin MR. Pihak MUI belum ada permintaan dari Kemenkes untuk melakukan uji halal vaksin imunisasi MR ke LPPOM MUI.

Semestinya jauh-jauh hari ada pengajuan surat pada MUI terutama LPPOM untuk diperiksa vaksin ini tapi suratnya tidak pernah masuk. Bagaimana mungkin MUI bisa menindaklanjuti?

Akibat belum adanya pengajuan, MUI mengatakan vaksin imunisasi MR belum bisa dipastikan halal. Oleh karena itu, MUI mendorong agar Kemenkes segara melayangkan surat permintaan pengkajian.

MUI sudah menyurati Kemenkes. Surat itu ditindaklanjuti oleh Menkes yang datang ke kantor MUI. Kedua belah pihak sepakat agar vaksin imunisasi MR diteliti dan diperiksa.

Menkes sendiri baru saja memasukkan surat kepada SII dan sekarang sedang dalam tahap menunggu jawaban dari produsen vaksin dari India tersebut.

Berkaca pada kasus di atas, tampaknya Kemenkes kurang memperhatikan aspirasi ummat Islam, terutama terkait kehalalan produk. Sudah lebih dari satu tahun tapi SII belum pernah mengajukan surat untuk diperiksa kehahalan vaksin tersebut.

Ada dua kemungkinan mengapa India tidak mengurus sertifikat halal vaksi MR. Pertama, kemungkinan besar produk tersebut memang tidak halal, sehingga SII menunda-nunda, bahkan bila perlu tidak mengurus sertifikat halal dari produk tersebut.

Kedua, vaksin MR kemungkinan halal, namun pihak SII tidak mempedulikan perlunya mengurus sertifikat halal.

Itu sebabnya vaksin MR ini tidak bisa diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia yang nota bene mayoritas ummat Islam. Masyarakat Indonesia sangat sensitif terhadap produk asing yang tidak jelas kehalalannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here