Verifikasi Media dan Kebebasan Pers Indonesia (1)

0
264

Nusantara.news, Surabaya – Verifikasi media massa di Indonesia oleh Dewan Pers karena dianggap sudah menegakkan dan memperjuangkan kode etik jurnalistik menimbulkan pro dan kontra. Banyak kalangan mempertanyakan kebijakan verifikasi serta penerapan barcode. Atau kebijakan ini dianggap sebagai bibit-bibit pemberangusan media massa di Indonesia?

Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di kota Ambon 9 Februari 2017 menjadi tonggak bersejarah, Presiden Joko Widodo merestui langkah Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap perusahaan media. Rencananya sebanyak 74 dari 471 perusahaan pers di Indonesia telah diverifikasi akan diumumkan namun akhirnya ditangguhkan. Bagaimana nasib media massa lainnya yang gagal diverifikasi?

Pers Indonesia dianggap sudah mengalami kemunduran. Konvergensi media era digital saat ini membuat media massa di Indonesia tumbuh pesat. Dunia komunikasi Indonesia saat ini sedang dalam tahapan memasuki era baru yakni era konvergensi dan media baru.

Konvergensi yang menghasilkan berbagai ragam media baru dan digital merupakan perpaduan tiga elemen sarana komunikasi yaitu jaringan komunikasi, komputer/teknologi informasi dan isi informasi dan media digital, atau yang lebih dikenal sebagai 3Cs yakni comunication Networks, Computing/Information Technology, Digitized Media and Information Content.

Sebagian khalayak menyatakan bahwa verifikasi media dianggap sebagai salah satu cara untuk membatasi kinerja media. Juga mempertanyakan proses verifikasi yang dikhawatirkan bisa menjadi pengekangan terhadap kebebasan pers seperti halnya yang terjadi di jaman Orde Baru, yang menerapkan mekanisme ijin terbit.

Aspek esensi tugas Dewan Pers menurut UU nomer 40 tahun tentang Pers. Dalam sistem perundang-undangan Pers, dijelaskan bahwa bahwa tugas Dewan Pers adalah mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers Nasional secara independen.

Terkait verifikasi media massa, sebaiknya Dewan Pers harus melihat persoalan secara utuh jangan sepotong-potong saja. Tidak hanya melihat aspek profesionalisme wartawannya saja. Namun, jika kita menggunakan cara berpikir dengan akal sehat, bahwa Dewan Pers seharusnya berpikir dengan mempertimbangkan segala aspek yang terjadi, jangan sampai menjadi kepanjangan tangan bagi penguasa seperti era orde baru.

Jaman Orde Baru, kehidupan pers Indonesia berubah dari sistem pers otoriter terselebung menjadi sistem pers otoriter yang terang-terangan. Pers kita terpasung dan menjadi “Pak Turut“. Rambu-rambu membatasi kebebasan pers seperti SIUPP (Surat Izin Untuk Penerbitan Pers) untuk penerbitan pers dan sensor terhadap pemberitaan pers.

Sehingga, dalam mengeluarkan kebijakan terhadap tugas Dewan Pers juga memperhitungkan suasana hati masyarakat pers Indonesia. Pers selama ini sudah berjuang di garis terdepan dalam kritik sosial akibat kebijakan yang dinilai sudah merugikan kepentingan masyarakat luas dan merugikan negara.

Perkembangan pers era presiden Jokowi mengusung semangat revolusi mental dan trisakti. Sebaiknya pemerintah juga memikirkan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan historinya bahwa mengembangkan bisnis pers saat ini dengan menggunakan tolak ukur sistem ekonomi yang Pancasila jangan ekonomi liberal.

Undang-undang Pers no 40 tahun 1990 pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa Dewan Pers adalah independen, dibentuk dalam upaya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers secara nasional. Serta tak tergiur oleh jargon-jargon kapitalisme, kemajuan pers Indonesia ukurannya bukan dari material, namun lebih dipentingkan materi dan non materi.

Indonesia butuh kemerdekaan Pers. Perjalanan panjang pers Indonesia dalam nilai-nilai sejarah berjuang demi kemerdekaan juga harus dipikirkan. Bagaimana kemudian dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yang sudah 71 tahun lamanya ini, bahwa kemerdekaan pers nasional bisa memujudkan cita-cita luhur yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan nasional. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Memaknai pembukaan UUD 1945 alinea pertama, Presiden Jokowi dan Dewan pers seharusnya menumpas penjajahan diatas bumi pertiwi. Diera saat ini penjajahan yang dimaksud adalah bukan penjajahan fisik saat jaman kemerdekaan, namun penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh asing dan aseng yang tidak berketuhanan dan berpedoman pada Pancasila. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here