Verifikasi Media dan Kebebasan Pers Indonesia (2)

0
82

Nusantara.news, Surabaya – Perkembangan Pers Indonesia dalam sepuluh tahun ini dalam kondisi kritis, kebebasan pers dan berekspresi semakin mengkhawatirkan. Posisi terbaru menurut World Press Freedom Indek 2015 yang dirilis oleh Sans Frontiers Prancis menunjukan Indonesia angka merah dengan ranking 138 dari 180 negara.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diharapkan bisa melindungi kebebasan pers Indonesia, ternyata jauh lebih buruk. Dari data yang rilis oleh Freedom House yang bebasis di Amerika Serikat dalam lima tahun terakhir Indonesia dalam posisi partly free.

Indikator yang didgunakan mereka adalah, pertama, kebebasan warga negara dan pers seakan terampas karena kehadiran Undang-udang yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan pers. Seperti UU Informasi dan Transaksi elektronik, UU Inteljen dan RUU kerahasiaan negara yang bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Kedua, media dan jurnalis di Indonesia rentan kekerasan dan kriminalisasi. Meningkatnya kasus kekerasan kepada jurnalis di Indonesia membuat kebebasan pers semakin terpuruk. Berdaasrkan data yang dirilis oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sepanjang tahun 2015 jumlah kekerasan jurnalis meningkat. Ada sekitar 44 kasus kekerasan pada tahun 2015, sementara pada tahun 2014 mencapai 40 kejadian.

Presiden Jokowi dalam beberapa hari yang lalu mendukung verifikasi media massa yang dilakukan oleh Dewan Pers (DP) Indonesia, untuk menangkal maraknya berita hoax dan isu-isu di media sosial yang disinyalir bisa merusak keutuhan bangsa. Pertayaannya sekarang, mengapa verifikasi ini baru dilakukan saat ini? Ataukah ini merupakan sinyal ketakuan Jokowi terhadap pemberitaan dan kebebasan pers Indonesia, atau medsos yang pernah membesarkannya?

Jika tujuan pemerintah hanya sebatas verifikasi media, otomatis akan mendapat dukungan penuh dari insan pers nasional. Biar bagaimana pun, pemerintah harus mempunyai database yang kuat terkait menjamurnya media massa di era konvergensi media saat ini. Identitas media sangat penting, layaknya identitas penduduk semisal KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang mendapat pengakuan dari pemerintah.

Pemerintah sendiri akan dapat memenuhi kewajibannya serta mengakui hak-hak tersebut, jika media itu sudah memenuhi legalitas atau identitasnya sebagai entitas yang diakui dan bekerja profesional sesuai dengan kode etik jurnalistik. Karena mempunyai syarat legalitas, sepatutnya pemerintah juga melindungi hak-hak media secara terukur, karena terikat dengan hubungan hak dan kewajiban dengan pemerintah.

Pemerintah juga berkewajiban melindungi kebebasan hak-hak media tersebut karena dinilai sudah memenuhi syarat verifikasi legalitas. Implikasinya jelas bahwa dengan terverifikasinya media-media tersebut, maka secara tidak langsung sudah menunjukan sebagai institusi yang berbadan hukum.

Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah menghormatinya sama persis dengan identitas seseorang yang mempunyai KTP. KTP sendiri adalah bentuk dari kewajiban negara mendata rakyatnya, sebaliknya dengan ber KTP maka secara tidak langsung hak-hak warga akan terlindungi secara konstitusional.

Tapi, verifikasi media oleh Dewan Pers ini perlu dikaji lagi keakuratannya serta kepastiannya. Apakah verifikasi ini hanya sekedar untuk mendata media nasional yang kian menjamur di Indonesia? Atau ada maksud tertentu yaitu intervensi pemerintah dalam kebebasan pers?

Maklum tujuan verifikasi media ini semakin mengembang dan menjadi liar dengan berbagai isu-isu hoax, seiring dengan bumbu-bumbu politik yang mengaduk-aduk opini dan persepsi publik. Apakah kebijakan ini dianggap sebagai bibit-bibit pemberangusan media massa di Indonesia?

Ketakutan Pemerintah Terhadap ‘Hoax’

Berita-berita Hoaxbiasanya diproduksi karena ketidaksengajaan atau dengan sengaja. Apapun motifnya, berita hoax pasti mendapat reaksi balik dari penggua media sosial (medsos), baik berupaya melakukan verifikasi atau sekedar memberikan komentar. Apapun yang terjadi, proses balancing out nya bisa terjadi dengan sendirinya.

Pemerintahan Jokowi dinilai mempunyai phobia atau ketakutan yang berlebih dalam menangkal berita hoax.  Yang ditunjukan pemerintah sebenarnya phobia yang berlebihan. Kedudukan media sosial memang powerful. Medsos dinilai mengubah wajah demokrasi Indonesia menjadi lebih terbuka, spontan dan transparan.

Di sinilah medsos menawarkan ruang publik yang bisa diakses siapa saja yang membutuhkan informasi. Pemerintah sendiri sepertinya tak bisa memonopoli kebenaran seperti pada era  sebelum reformasi. Pemerintah diharuskan bisa bertarung secara sportif untuk mempertahankan kebijakan yang ditantang atau ditentang oleh warga negara yang menilai  kebijakannya secara kritis.

Pemerintah pun kini dianggap sudah gerah bahkan panik dengan berita yang disinyalir hoax. Makan yang dilakukan bukannya membiarkan berita hoax untuk diverifikasi atau mengalami balancing out melalui perdebatan, konfirmasi. Namun yang dilakukan pemerintah saat ini adalah berbagai pemberangusan crack down, penutupan situ-situs dan mengkriminalkan mereka yang dianggap penyebar hoax.

Jokowi Sudah Tidak Menjadi Media Darling

Jangan dilupakan dan perlu dicatat bahwa Jokowi besar karena media sosial juga. Masih ingat bagaimana sosok Jokowi yang dulunya bukan apa-apa mencoba keberuntungan di Jakarta sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama  Basuki Thajaja Purnama.  Jokowi juga besar dengan mengandalkan keluar-masuk got di Jakarta yang membuatnya sukses menjadi seorang Presiden RI. Semua itu berkat media sosial yang berhasil menghipnotis publik dengan jargonya bekerja…bekerja..dan bekerja….

Lantas mengapa saat ini Jokowi sangat takut dengan media sosial yang pernah membesarkan dirinya dari seorang Walikota di Solo sukses menjadi Presiden RI. Ada apa dengan Jokowi?

Maklum dari para penyebar hoax itu profesinya sangat luas, ada yang profesional, amatir bahkan ada yang hanya mencari keuntungan saja baik secara materi maupun kekuasaan dengan cara memanipulasi berita menjadi super hoax. Seperti yang digambarkan oleh Ryan Holiday dalam bukunya “Trust Me I’m Lying; Confessionof A Media Manipulator; 2012.

Jokowi sendiri pernah dikritik oleh seseorang yang menyebutnya sebagai lelaki kerempeng, bukan siapa-siapa, masuk got, lalu ketika keluar menjadi Presiden. Itulah berkah media sosial yang menjadikan Jokowi sebagai media darling. Sayang, saat ini lelaki kerempeng tersebut sudah tidak menjadi media darling lagi, malah dimusuhi oleh media-media non konvensional.

Lawan-lawan politiknya saat memanfaatkan media sosial untuk mendiskreditkan, sekaligus memobilisasi masa untuk melawannya. Dalam adagium demokrasi mestinya kata harus dilawan dengan kata. Jika lawan-lawan politiknya seperti Habib Rizieq yang menggunakan kata-kata untuk menyerangnya di media sosial, mestinya sang presiden juga memakai kata-kata untuk menangkisnya, bukan memakai kekuasaan untuk memberangusnya. Itulah demokrasi yang sehat. (bersambung)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here