Pilkada Serentak 2018

Verifikasi Parpol Tersendat, KPU Pamekasan Sudah Anggarkan Rp33,5 Miliar

0
84

Nusantara.news, Pamekasan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan sudah mengajukan anggaran sebesar Rp33,5 miliar untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Namun ada yang masih mengganjal dan berpotensi mengganggu tahapan pesta demokrasi lima tahunan ini, yaitu verifikasi partai politik (parpol) peserta pilkada.

Ketua KPU Pamekasan M Hamzah kepada wartawan mengatakan, verifikasi rencananya akan berlangsung serentak Januari 2017. Namun hingga jelang Februari berganti, belum ada petunjuk lain dari KPU Pusat. “Informasi awalnya, verifikasi akan dilakukan Januari lalu. Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan petunjuk lanjutan,” terangnya, Jumat (24/2/2017).

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa untuk memperoleh status badan hukum partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan pendaftaran sudah harus dilakukan 2016 dengan menyerahkan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan. Di antaranya memiliki kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Tim verifikasi parpol 2016 sendiri terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri (Direktorat jenderal politik dan Pemerintah Umum), Kesbangpol Tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota, serta tim teknis lainnya. Sejauh ini, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memenuhi syarat.

Syarat yang dimaksud mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD/ART, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik. “Saat ini kami masih menunggu petunjuk dari KPU Provinsi maupun dari KPU Pusat, termasuk soal sistem verifikasinya seperti apa,” sambungnya.

Sistem verifikasi tersebut meliputi dua cara, masing-masing dengan memanggil setiap partai dengan menunjukkan bukti administratif atau turun langsung ke lapangan dengan model by name by adress. “Jadi nanti tergantung petunjuk, kita melaksanakan saja. Biasanya proses verifikasi itu kita langsung turun ke bawah dengan mencocokkan dengan samplel yang saudah ditentukan. Tapi sekali lagi masih menunggu petunjuk dari provinsi maupun pusat,” jelasnya.

Kendati ada kemungkinan parpol peserta pilkada bertambah, namun KPU Pamekasan sudah mengajukan anggaran sebesar Rp33,5 miliar untuk pilkada serentak jilid III nanti. “Untuk APBD 2017, kami ajukan Rp27,3 miliar. Sisanya di APBD 2018,” terangnya.  []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here