Vonis Minimal untuk Koruptor  

0
321

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun kepada Fahd El Fouz karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Al-Quran. Dia juga didenda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yang meminta politikus muda Partai Golkar itu dihukum pidana penjara lima tahun, dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Vonis ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan tipikor kepada terdakwa cenderung sekadar memenuhi batas minimal hukuman saja. Sebab, Fadh didakwa dengan Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal itu disebutkan, pelanggar dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Vonis terhadap Fadh itu dikenakan “pidana penjara paling singkat” dan “denda paling sedikit”.

Kenyataan ini akan lebih menjengkelkan jika dikaitkan dengan hasil penelitian ICW bahwa sepanjang 2016, rata-rata vonis terhadap koruptor yang dijatuhkan pengadilan tipikor hanya 26 bulan penjara. Itu disimpulkan dari 573 putusan kasus korupsi yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung.

Ini menunjukkan bahwa hakim di pengadilan tipikor belum berada dalam perspektif urgensi dan kedaruratan melawan korupsi. Dalam hal ini hakim tipikor mesti berkaca kepada hakim di Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta yang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Brigjen TNI Teddy Hernayadi dalam kasus korupsi alutsista TNI. Padahal Oditur Militer hanya menuntut Teddy dipidana 12 tahun penjara.

Kita tidak hendak mendikte hakim. Hakim, sesuai undang-undangnya, adalah kekuasaan yang merdeka. Hakim juga wajib bersikap adil dengan perspektif praduga tak bersalah. Perspektif ini tentu berbeda dengan perspektif penyidik dan penuntut yang secara naluriah harus ofensif. Naluri ofensif ini mutlak hukumnya untuk mengimbangi terdakwa dan pembelanya yang tentu saja defensif, apalagi undang-undang menjamin mereka mempunyai hak ingkar sebagai bagian dari prinsip non self-incrimination.

Tetapi, perlu diingat, pembentukan pengadilan tipikor berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 itu berada dalam semangat pemberantasan korupsi. Jadi, prinsip praduga tak bersalah tidak bisa dipahami secara mentah.

Pengadilan tipikor ini kerap luput dari setiap pembahasan mengenai pemberantasan korupsi, karena seluruh mata tertuju kepada KPK. Padahal seluruh hasil kerja KPK bisa tidak ada artinya, jika hakim tipikor tidak memutus perkara dengan semangat pemberantasan korupsi. Semangat itulah yang kurang terlihat. Itu sebabnya vonis yang dijatuhkan hanya rata-rata 26 bulan. Atau bahkan banyak terdakwa korupsi yang divonis bebas. Apalagi sejumlah hakim tipikor ditangkap karena menerima suap.

Kita harus memahami peta pemberantasan korupsi secara komprehensif. Tanpa bermaksud hendak membela KPK, tetapi salah kaprah jika kita meletakkan beban tanggungjawab hanya ke pundak KPK.

KPK memang mempunyai tugas dan fungsi yang komplet. Lembaga ini bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. KPK juga melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi lain. Karena kewenangannya yang luas itu, tanggungjawab dibebankan sepenuhnya kepada KPK.

Namun, dalam rangkaian proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, KPK hanya berperan sampai tahap penuntutan. Puncak proses di tangan KPK adalah pelimpahan perkara ke pengadilan tipikor, sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Jika hakim tipikor tidak punya perspektif kedaruratan melihat ancaman korupsi bagi bangsa ini, mereka akan kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi.

Kita tidak paham, mengapa DPR yang selama ini begitu bernafsu menelanjangi KPK, tidak menunjukkan “syahwat” yang sama kepada pengadilan tipikor. Atau apakah mereka berpandangan di pengadilan tipikorlah nanti mereka bisa menggantungkan harapan untuk selamat, andaikata satu saat berurusan dengan KPK?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here