Vonis Novanto Terlalu Ringan

0
123
Setya Novanto terbukti bersalah dalam dakwaan korupsie-KTP, meski vonisnya di bawah tuntutan Jaksa KPK.

Nusantara.news, Jakarta – Drama persidangan Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP-Elektronik benar-benar berakhir antiklimaks. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 15 tahun pidana penjara kepada mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini (24/4/2018). Selain itu, Setya Novanto juga diwajibkan membayar denda denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yang menuntut bekas Ketua DPR itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Yanto itu, Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Novanto juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik KPK. Jumlahnya kurang lebih sekitar Rp66 miliar, jika diukur dengan kurs rupiah tahun 2010.

Hak politik Novanto juga dicabut selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana. Hal  Permohonannya menjadi justice collaborator pun ditolak majelis hakim. Sependapat dengan jaksa penuntut umum, majelis hakim menilai terdakwa tidak  memenuhi syarat sebagai justice collaborator.

Menurut jaksa –yang disetujui oleh hakim— sesuai ketentuan perundangan, pemohon justice collaborator haruslah  pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatan dan memberikan keterangan signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang lebih besar. Namun, sepanjang pemeriksaan, Novanto tidak pernah mengakui menerima uang, meski  menyebutkan beberapa nama yang diduga menerima uang e-KTP. Dia juga membantah sebagai pemilik uang US$7,3 juta itu.

Dalam pertimbangannya, hal yang memberatkan putusan adalah tindakan Novanto bertentangan dengan upaya pemerintah yang gencar memberantas korupsi. Selain itu, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa Novanto berlaku sopan selama persidangan dan sebelumnya tidak pernah dihukum.

Dalam putusan, majelis hakim menganggap perbuatan Novanto memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri, merugikan keuangan negara, menyalahgunakan wewenang, dan dilakukan bersama-sama pihak lain dalam proyek e-KTP. Novanto dianggap memperkaya diri sendiri sebanyak US$7,3 juta dollar AS dari proyek e-KTP ini. Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR dinilai mempengaruhi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses lelang.

Di akhir persidangan, Novanto menyatakan masih pikir-pikir apakah akan menerima atau mengajukan banding atas putusan tersebut. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Jaksa KPK ketika ditanya oleh ketua majelis hakim.

Tetapi, bisa jadi,  KPK akan mengajukan banding atas putusan atas Novanto ini. Sebab, KPK sendiri menganggap vonis terhadap Novanto tersebut belum maksimal, karena tidak sesuai dengan tuntutan selama 16 tahun penjara. “Tapi kami mengapresiasi keputusan majelis hakim tersebut,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam keterangan tertulis, Selasa (24/4/2018).

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Novanto adalah ketua lembaga tinggi negara ketiga yang akan divonis pidana penjara, menyusul Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan Ketua DPR Irman Gusman yang lebih dulu mendekam di balik jeruji besi. (Baca: https://nusantara.news/setya-novanto-dituntut-terlalu-ringan/)

Bedanya, jika Novanto dituntut 16 tahun penjara, Akil dituntut pidana penjara seumur hidup, sementara Irman Gusman dituntut jaksa dihukum 7 tahun penjara. Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada persidangan tanggal 30 Juni 2014 menjatuhi Akil sama dengan yang dituntut jaksa. Sementara Irman diganjar dengan divonis 4,5 tahun penjara, dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, 20 Februari 2017.

Walaupun dampak perbuatan Akil dan Irman sebagai ketua lembaga tinggi negara bisa dianggap merusak nama baik kedua lembaga tersebut, Irman dituntut dan divonis ringan karena dia hanya menerima suap Rp100 juta untuk mengurus alokasi gula. Dampak perbuatannya, bisalah dikatakan, tidak signifikan.

Sementara Akil terbukti menerima suap senilai Rp57,78 miliar dan US$500 ribu terkait  pengurusan 15 sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi,  yakni pilkada Kabupaten Gunung Mas, Lebak, Empat Lawang, Lampung Selatan, Buton, Pulau Morotai, Tananuli Tengah, Merauke, Asmat, Boven, Digoel, dan Nduga serta Kota Jayapura, Kota Palembang, dan Provinsi Jawa Timur.

Akil juga dinilai bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sepanjang 22 Oktober 2010 sampai 2 Oktober 2013 sebesar Rp 161.080.685.150.  Dia juga menyembunyikan asal usul kekayaannya dalam kurun waktu 17 April 2002 sampai 21 Oktober 2010, antara menyimpan uangnya di Bank Mandiri sebesar Rp7,048 miliar, di Bank BNI Rp6,1 miliar,  dan di Bank BCA sebanyak Rp 7,299 miliar di BCA.

Selain terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, ada dua tindakan Akil yang dinilai jaksa memberatkan. Pertama, perbuatan Akil dilakukan ketika pemerintah sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Kedua, Akil berstatus ketua lembaga tinggi negara yang merupakan ujung tombak dan benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Jaksa tidak melihat ada hal yang meringankan.

Dibandingkan dengan tuntutan dan putusan terhadap Akil Mochtar yang juga bekas tokoh Partai Golkar, tuntutan terhadap Novanto memang jauh lebih ringan. Memang Setya Novanto hanya dituntut dengan UU Pemberantasan Tipikor, sementara Akil ada tuntutan lain berupa tindak pidana pencucian uang.

Dari sisi jumlah uang untuk memperkaya diri sendiri, Novanto lebih besar yakni Rp71 miliar, sementara Akil “hanya” Rp57,78 miliar dan US$ 500 ribu.

Kalau Akil dianggap “tidak hanya merusak nama baik Mahkamah Konstitusi, tetapi juga termasuk nama baik dari para hakim”, Novanto juga bisa dianggap mencemarkan nama baik DPR dan anggota DPR. Itu bisa berdampak pada runtuhnya  kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Bahkan, jika dilihat posisi lembaganya,  skala kerusakannya lebih besar. Sebab, negara ini tak akan cacat sekiranya MK tak dipercaya rakyat atau bahkan bubar sekalipun. Tapi, yang pasti, negara ini akan invalid kalau DPR tidak lagi dipandang rakyat sebagai wadah konstitusional penyaluran aspirasi.

Dari sisi kerugian negara, tidak ada jumlah nominal kerugian negara dalam kasus Akil. Sementara Setnov didakwa merugikan negara Rp2,3 triliun, atau sekitar 40 persen dari nilai proyek e-KTP yang Rp5,9 triliun. Tidak soal jumlah itu saja, program e-KTP dan pembangunan sistem data kependudukan yang terintegrasi juga terhambat. Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan kekesalannya  karena pengadaan e-KTP tak berjalan maksimal akibat korupsi.

Dampaknya ke masyarakat sungguh luar biasa, karena banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan e-KTP. Padahal itu diperlukan untuk mendapatkan berbagai pelayanan publik atau melaksanakan haknya sebagai warganegara. Untuk Pilkada saja, misalnya, e-KTP adalah syarat mutlak. Dalam UU Nomor 10/ 2016 tentang Pilkada, setidaknya ada tiga hal yang memerlukan e-KTP, yakni  untuk tercantum dalam daftar pemilih, ikut mendukung calon independen, dan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here