Wabup Tuban Ancam Bongkar Pertamini Ilegal

0
210

Nusantara.news, Tuban – Wakil Bupati (Wabup) Tuban Noor Nahar Hussein ancam bongkar usaha Pertamini yang mulai menjamur dan tersebar di 20 Kecamatan. Hal ini dilakukan seiring dengan legalitas yang belum terpenuhi, sehingga perlu usaha untuk dilakukan pendataan dan penertiban.

“Jika belum ada badan hukumnya otomatis usaha Pertamini ilegal dan harus dibongkar. Pemkab akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Upaya ini untuk mengetahui lebih detail apa risiko dari usaha penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, serta ukuran liternya. Meski terlihat mirip dengan alat di SPBU resmi Pertamina, tentu tidak boleh merugikan konsumen,” jelasnya kepada wartawan Senin (20/2/2017).

Ditambahkan, belum lagi keberadaanya di tengah permukiman juga berisiko memicu kebakaran. “Kapasitas per tangkinya 200 liter, coba dibayangkan bagaimana kalau sampai terbakar,” tambah Wabup yang juga politisi PKB asal Kecamatan Rengel itu.

Noor Nahar juga mengungkapkan,  sampai kini pihaknya juga belum memiliki data pasti soal usaha ini. “Mayoritas pemilik Pertamini juga kurang mempedulikan aspek keselamatan berupa alat pemadam di sekitar lokasi,” ungkapnya.

Sementara itu Field Manager Pertamina EP Asset 4 Cepu Agus Amperianto menuturkan,  distribusi BBM lewat dispenser hanya boleh melalui dispenser Pertamina di SPBU. Meskipun memiliki nama yang mirip, Pertamini bukan bagian dari PT. Pertamina dan dimasukkan ke dalam kelompok bisnis yang ilegal.

“Yang termasuk ke dalam bagian resmi Pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS). Usaha yang dilakukan Pertamini tersebut adalah ilegal,” katanya kepada wartawan Selasa (21/02/2017).

Dijelaskan juga  bahwa Pertamini maupun penjual bensin eceran yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenai hukuman pidana penjara 6 tahun. Denda sebesar Rp60 miliar, karena melanggar Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 55.

Agus menilai, pelaku usaha Pertamini terkadang tidak menempuh prosedur yang benar. Akibatnya membahayakan lingkungan sekitar karena alat atau mesin pompa ukur buatan belum dipastikan aman. “Secara keamanan dan manajemen lingkungan jelas tidak memenuhi  persyaratan,” tandasnya.

Dari catatan Nusantara.news, Pertamini adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran.

Pertamini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. PT Pertamina pun pernah menggandeng UMKM di Jawa Timur untuk mengelola SPBU Pertamini. Sub SPBU ini memiliki izin resmi. Pertamini diperbolehkan menjual BBM dengan harga yang dipatok selisih maksimal Rp500.Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM, khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU relatif jauh.  

Penjual bensin eceran yang beralih menggunakan alat Pertamini menyebutkan bahwa alat ini lebih praktis dibandingkan saat masih menggunakan botol. Selain itu, dengan adanya ukuran pada tangki ukur, kepercayaan konsumen menjadi meningkat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan penjual.

Penjual juga hanya perlu mengantongi izin dari Polsek atau Desa setempat untuk dapat membeli bahan bakar dari SPBU resmi untuk diperdagangkan. Ini merupakan sebuah usaha kreatif rakyat yang seharusnya dibina dan difasilitasi dari sisi legalitas, keamanan dan manajemen usaha. Jadi, jangan main asal bongkar. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here