Wacana Perkada Untuk Sahkan ABPD 2017 Sidoarjo Pancing Polemik

0
126

Nusantara.news, Sidoarjo – Belum tuntas urusan penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode kedua di DPRD Kabupaten Sidoarjo, bayang-bayang proyek infrastruktur yang mengambang kembali mencuat dengan munculnya tambahan di APBD 2017. Padahal legislatif bersama eksekutif sudah sepakat menetapkan APBD sebesar Rp 4,1 triliun. Namun setelah evaluasi gubernur turun, ternyata muncul anggaran tambahan sebesar Rp 84 miliar.

Bupati Saiful Ilah sudah berupaya meredam gejolak dengan wacana mengeluarkan peraturan kepala daerah (Perkada). Bukannya disambut positif, dua fraksi langsung menentang. Ada tendensi jika perkada itu dijadikan acuan, proses penyusunan APBD yang sudah menghabiskan tenaga, pikiran dan uang tidak sedikit, akan jadi percuma.

“Perkada itu bukan solusi, justru menjadi masalah baru. Apalagi nilai APBD juga belum clear, apakah masih tetap Rp 4,2 triliun atau Rp 4,1 triliun. Kalau ada kepastian, bisa saja perkada itu dikeluarkan,” terang anggota Fraksi PKS Mulyono kepada wartawan, Senin (20/3/2017).

Jika diteliti lebih cermat, dalam APBD hasil evaluasi gubernur banyak ditemukan kejanggalan. Selain jumlahnya bertambah, juga ada pergeseran program. Jika acuan Bupati Saiful Ilah hasil evaluasi gubernur, Mulyono sarankan untuk mengirim surat yang menerangkan bahwa APBD 2017 sudah ditetapkan sebesar Rp 4,1 triliun.

“Bupati harus mematuhi hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan itu, Kemendagri meminta Pemkab segera mengembalikan APBD ke posisi Rp 4,1 triliun. Selain itu, Kemendagri juga melarang pergeseran program dalam APBD yang telah disepakati,” beber Mulyono.

Penolakan wacana perkada juga dilontarkan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dari PDI Perjuangan, Taufik Hidayat Tri Yudono. Pilihan itu harus punya dasar dengan parameter kondisi, seperti deadlock pembahasan antara tim anggaran Pemkab dengan Badan Anggaran DPRD, atay pembahasan  melewati batas waktu penetapan.

“Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Sudah disepakati dan ditetapkan,  kok justru berubah setelah evaluasi gubernur turun. Ingat, kita melakukan pembahasan sejak 2016. Waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Kan sama saja sia-sia jika penambahan di luar kesepakatan itu disahkan melalui perkada,” sergahnya.

Sebelumnya, Saiful Ilah mengatakan jika penambahan Rp 84 miliar itu sudah disampaikan ketika audiensi dengan Gubernur Soekarwo. Tambahan itu untuk alokasi kebutuhan yang belum dianggarkan, seperti tunjangan profesi guru (TPG). Namun jika jadi polemik berkepanjangan, bisa jadi usulan tambahan itu dilakukan melalui mekanisme Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pertengahan tahun ini. Faktanya, buntut dari polemik AKD dan menyusul penambahan APBD 2017, sejak 2017 ribuan guru honorer di Kota Delta belum menerima honor. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here