Wacana Perkuat Inspektorat Berpotensi Lucuti Otda

0
119

Nusantara.news, Jakarta – Niat pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan internal yang dilakukan inspektorat daerah masih perlu pengkajian. Pemerintah pusat diingatkan agar berhati-hati jangan sampai keinginan itu dianggap sebagai upaya melucuti otonomi daerah (otda).

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku aturan yang akan menjadi payung hukum untuk memperkuat pengawasan internal akan segera disetujui presiden. “Sudah selesai dirampungkan aturannya. Segera akan kami laporkan dalam rapat kabinet, mungkin dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah),” kata Tjahjo di kantornya,  sekira dua pekan lalu.

Tjahjo menjelaskan, upaya memperkuat inspektorat bertujuan untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi oleh aparat pemerintah di daerah. Mengingat, selama ini keberadaan inspektorat daerah terlalu lemah mengakinbatkan banyak pejabat daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inspektorat daerah lemah, karena inspektorat berada di bawah sekretaris daerah. Sehingga, inspektorat merasa segan dan sungkan untuk memeriksa sekretaris daerah dan kepala daerah yang terindikasi melanggar aturan.

Untuk itu, dalam aturan yang sudah dirampungkan kemendagri tersebut, posisi inspektorat akan mandiri dan profesional. Inspektorat di tingkat kabupaten/kota akan bertanggunjawab langsung kepada gubernur. Sedangkan inspektorat tingkat propinsi akan bertanggungjawab langsung kepada Mendagri. Selain itu, inspektorat akan diberi kewenangan untuk menjatuhkan saksi kepada aparat yang melanggar berupa usulan pemberian teguran hingga pemecatan.

Menurutnya, dalam proses pembahasan, Kemendagri telah melakukan koordinasi dengan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Sejak awal KPK dan BPK sudah memberi motivasi agar inspektorat daerah kuat dan mandiri. Jangan sampai hanya karena masalah kecil KPK turun tangan ke daerah. Itu tugas dan wewenang inspektorat yang jika menemukan indikasi korupsi bisa langsung melaporkannya kepada kejaksaan dan kepolisian,” jelas Tjahjo.

Namun, pakar Ilmu Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Mulyadi berharap agar pemerintah tidak terburu-buru mensahkan aturan tentang penguatan inspektorat daerah. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pengkajian lebih dalam dengan melibatkan institusi atau lembaga lain, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta akademisi.

Semua harus duduk bersama untuk mewujudkan deferinsiasi struktural dan fungsional. Artinya, satu fungsi hanya boleh dan dapat dijalankan oleh satu struktur untuk menghindari duplikasi, kompetisi (tidak sehat), arogansi struktur/lembaga dan pemberosan: regulasi, struktur, anggaran, personil, sarana dan prasarana.

Untuk menguatkan inspektorat daerah, tentu harus merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah khususnya Pasal 1 angka  6 yang berbunyi “Inspektorat Propinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur”. Dan, pada angka 7 berbunyi “Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota”.

Sementara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda)n Pasal 209 ayat 1 bahwa perangkat daerah propinsi terdiri atas : sekretariat daerah,  sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan. Dan, pada ayat 2 bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas : sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan.

Artinya, jika akan merevisi PP Nomor 60 Tahun 2008, maka tentu UU tentang Pemda tersebut juga harus direvisi. Bila tidak, maka PP yang baru akan bertentangan dengan UU. “Saya yakin, pemerintah memperhatikan ini. Sebab, wacana ini sebenarnya sudah bergulir sejak era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,” jelasnya kepada Nusantara.news di Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan soal ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran. Apalagi, saat ini pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran. Dan, terpenting jangan sampai ada anggapan bahwa keinginan memperkuat inspektorat hanya merupakan upaya pemerintah pusat untuk melucuti otonomi daerah, membangun kembali sentralisme.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here