20 Tahun Reformasi

Wajah Politik di Era Reformasi Makin Buruk

1
92

Nusantara.news, Jakarta – Memasuki 20 tahun reformasi, wajahg politik di tanah air kian buruk. Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi memang semakin senja dan melenceng dari cita-cita sejatinya (tak hanya dalam perkara politik tetapi juga ekonomi), sehingga orang-orang mulai memikir ulang: masih perlukah reformasi dilanjutkan?

Betul, lewat perjuangan reformasi akhirnya terjadi perubahan politik, seperti pembentukan lembaga-lembaga negara dan berbagai regulasi politik. Sayangnya, itu pun masih tampak sebatas perubahan formalistik. Sebab, dibentuknya berbagai lembaga dan regulasi baru tidak dibarengi lahirnya kepemimpinan adiluhung yang membawa pada keadaban politik dan kesejahteraan rakyat. Pendek kata, 20 tahun reformasi hanya membawa perubahan politik formal-prosedural, namun mentalitas elite yang feodal-otoriter-oligarkh masih bercokol, nilai-nilai demokrasi tak hidup di hampir semua politisi, substansi dan budaya demokrasi juga tak mengakar di kehidupan masyarakat.

Bangsa ini juga disuguhkan manuver dan monolog para politisi yang kerap abai pada tujuan berpolitik: yaitu tercapainya kebahagiaan seperti diajarkan Aristoteles dan Al-Farabi, terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana didengungkan Thomas Aquinas, terkonsolidasinya kedaulatan rakyat serupa pikiran J.J. Rousseau, atau tercapainya tujuan bernegara sesuai amanat pembukaan UUD 1945: melindungi segena tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan, dan ikut serta dalam ketertiban dunia.

Yang terjadi hari ini, umumnya politisi lebih asyik pada perebutan kursi dan perburuan rente di bawah kongsi para oligarki ketimbang bermanunggal dengan rakyat. Aktivitas dan pelembagaan politik akhirnya tak berujung pada enam visi (politik) refomasi yang dicita-citakan. Sebab, reformasi selain telah dibajak oleh orang-orang “lama” yang menyaru reformis, juga dikhianati oleh para aktornya sendiri yang sebagian besar kini menjadi penguasa baru di pemerintahan, parlemen, partai politik ataupun sekadar aktivis petualang. Kedangkalan wacana politik, kehampaan pusat-pusat teladan, aksi saling lapor politisi “baper dan manja” ke jalur hukum, serta aneka skandal, menjadi narasi yang paling sering “menjajah” ruang-ruang publik.

Yang lebih mengerikan, 20 tahun reformasi akan membawa Republik pada pembusukan politik. Pembusukan politik merupakan persoalan kompleks bernuansa patologis dalam dinamika kehidupan bernegara terjadi akibat merapuhnya institusi-institusi demokrasi oleh banalitas politisi dan merebaknya korupsi politik. Di era reformasi, misalnya, korupsi lebih masif melibatkan segala kalangan dan rakyat biasa, bebeda dengan rezim sebelumnya yang hanya berpusat di sekitaran elite. Di samping itu, realitas sosial yang centang-perenang dan krisis moral di ruang publik juga menjadi penyebab paling menentukan timbulnya pembusukan tersebut.

Korupsi Trias Politika

Pelembagaan dan distribusi kekuasaan di era sekarang memang lebih merata. Namun, rupanya tak menjamin kelangsungan bernegara ini ajeg dan bebas penyimpangan. Pemerataan kekuasaan justru setali tiga uang dengan pemerataan tindakan korupsi. Akhirya, trias politika (legislatif, yudikatif, dan eksekutif), meminjam istilah pakar hukum Todung Mulya Lubis, bergeser maknanya menjadi trias koruptika.

Sulit rasanya ingatan publik untuk tidak mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik secara kelembagaan maupun para anggotanya, berwajah buruk. Bahkan, parlemen periode 2014 – 2019 dinilai oleh sementara kalangan sebagai DPR terburuk dalam sejarah “wakil-wakil rakyat” di tanah air, utamanya pascareformasi. Marwah DPR jatuh, sejatuh-jatuhnya. Bukan jatuh karena pertentangan politik seperti di masa silam. Mereka rusak, karena demage akibat kasus korupsi yang menyeret-nyeret para oknum anggota dewan yang terhormat, termasuk ketuanya sendiri (Setya Novanto). Tragisnya, kerusakan itu sudah dianggap tak rusak lagi.

Maka tak heran, hasil rilis sejumlah lembaga survei seakan menjustifikasi anjloknya citra DPR di mata publik. Rilis lembaga Transparency International Indonesia (TII), misalnya, menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. Tingkat dukungan publik atas DPR menurun – akibat kasus-kasus korupsi anggota DPR, timpal lembaga survei Centre For Strategic and International Studies (CSIS). Senada dengan itu, lembaga Polling Center dan lembaga Indonesia Coruption Watch (ICW) juga melapor bahwa tingkat kepercayaan publik atas DPR menurun (akibat polemik Hak Angket atas KPK). Pun, jajak pendapat dan pemberitaan sebagian besar media menguatkan catatan hitam para penghuni rumah rakyat itu.

Dari sisi produktivitas, kinerja legislasi DPR terbilang amat rendah. Dari target program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 rancangan undang-undang (RUU), DPR RI telah menyelesaikan 14 RUU (di luar RUU kumulatif terbuka), sampai dengan 2016. Mengacu pada jumlah tersebut, artinya ada 169 RUU yang perlu diselesaikan dari 2017 hingga 2019 mendatang. Sementara dari target 49 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2017, DPR baru menyelesaikan 4 RUU secara kumulatif terbuka.

Pilar parlemen satunya, yaitu DPD, juga berkalang noda. Sebabnya, sang ketuanya, Irman Gusman, beberapa waktu lalu tertangkap tangan–juga dua penyuapnya–oleh penyidik KPK karena menerima suap Rp100 juta. Padahal, ia bos para senator yang kerap nyaring berteriak betapa bahayanya korupsi. Ia mengusulkan hukuman mati bagi para pelakunya. Namun, citra ‘orang baik’ yang selama ini melekat, sirna sudah dalam waktu sekejap. Semua hal bajik serupa bungkus tebal untuk barang buruk.

Kita juga dibuat terkesiap manakala seorang hakim ketua di lembaga yudikatif sekelas Mahkamah Konstitusi (MK) diciduk KPK lantaran menerima suap. Tak tanggung-tanggung, ketua MK Akil Mochtar bahkan dijerat dengan lima dakwaan. Pertama, kasus suap pengurusan perkara sengketa pilkada di Lebak, Banten. Kedua, kasus suap pengurusan perkara sengketa pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ketiga, kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan sembilan pilkada lainnya di MK. Keempat dan kelima, Akil dijerat dengan dua dakwaan kasus pencucian uang.

Belum kering aib pada MK, di periode berikutnya, giliran hakim konstitusi Patrialis Akbar terlibat kejahatan hina itu. Ia diduga menerima suap yang jumlah totalnya mencapai Rp2,15 miliar terkait pengurusan perkara judicial review (uji materi) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bujuk rayu korupsi pun menyasar ke lembaga yudikatif lain, Mahkamah Agung (MA). Salah satu pejabat terasnya, yakni Sekretaris MA Nurhadi, terjaring operasi tangkap tangan KPK. Lagi-lagi, karena terlibat suap. KPK juga mencokok Panitera PN Jakpus Edy Nasution dan Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga, Doddy Aryanto Supeno.

Gurita korupsi tak berhenti membelit cabang legislatif dan yudikatif, tetapi cengkeramannya juga membawa puluhan pejabat eksekutif meringkuk di penjara. Jika di zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terjaring korupsi didominasi para menteri dan ketua partai politik, maka di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) “pasiennya” lebih banyak para kepala daerah. Belum cukup, sejumlah hakim, jaksa, dan polisi, sialnya turut melakukan praktik tercela itu. Sempurna: alangkah rapuhnya pilar-pilar penting dalam organ negara. Oknum-oknum inilah yang telah meruntuhkan kepercayaan publik pada lembaga negara.

Dominasi Partai Politik dan Elite Lama

Di tataran partai politik, reformasi pun sebenarnya tak mencipta perubahan yang berarti. Dari sekian puluh partai yang lahir di awal reformasi, pada akhirnya tetap partai-partai lama yang menjadi pemenang pemilihan, seperti Golkar dan PDIP. Pernah sekali Partai Demokrat unggul, itupun tak lepas dari sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai petahana. Selebihnya, partai yang lahir di awal era reormasi: PKS, PKB, PAN, PBB, dan lainnya, masih berada di posisi bawah. Tokoh-tokoh yang mengisi jabatan publik, misalnya Ketua DPR selama reformasi (Akbar Tanjung, Marzuki Alie, Agung Laksono, Setya Novanto, Bambang Soesatyo), kecuali Marzuki, adalah “orang-orang kuat” di masa Orde Baru. Bahkan Golkar yang dicaci maki dan hendak dibubarkan pasca kejatuhan Orde Baru 1998, namun meraih suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2004.

Sebaliknya, di era reformasi partai politik mengalami stagnansi dan pragmatisme yang luar biasa. Penanda semua itu di antaranya partai tak lagi menjadi sumber pembibitan pemimpin (leader) dan jembatan aspirasi rakyat. Kini, partai serupa agen (dealer) yang kental aroma transaksional (perburuan rente). Kemunculan pemimpin dan bakal calon kepala daerah dari kalangan non-partai mengindikasikan rusaknya mesin kaderisasi dan pelembagaan ideologi kepartaian.

Lebih jauh, partai politik seperti ada dan tiada, timbul tenggelam. Mereka abai pada persoalan-persoalan wong cilik. Rakyat seperti ditinggalkan begitu saja, telantar tak terurus, dibiarkan hidup dengan masalahnya, dan menyelesaikannya sendiri. Namun jelang demokrasi elektoral, parpol seenaknya mendekat kembali ke rakyat. Sialnya, rakyat tak punya pilihan lain untuk tak bergantung pada partai dalam memilih calon pemimpin. Rakyat juga kehilangan saluran menghukum partai. Sebab, mekanisme sanksi hingga pembubaran partai politik bermasalah, faktanya amat sulit dan berbelit.

Terlalu banyak catatan kelam lainnya di ranah politik pada 20 tahun reformasi. Itu baru satu aspek politik, namun proses penataannya makin jauh dari mapan, bahkan cenderung kehilangan arah. Jangan bicara perbaikan ekonomi yang memang tak menjadi bagian dari tuntutan 6 visi reformasi yang semua poinnya berdimensi politik, sehingga wajar jika kondisi sosial-ekonomi di era rezim reformasi amat memprihatinkan.[]

1 KOMENTAR

  1. Kita cukup prihatin berkepanjangan atas profil politik yg semakin bopeng ini, mengapa tidak bisa muncul aktivis2 politik yg bener dan bagus…..
    Tulisan Anda obyektiv bung, terimakasih.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here