Wajarkah KPK Minta Tambahan Anggaran?

0
25
Gedung Merah Putih KPK

Nusantara.news, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengajukan penambahan anggaran Tahun 2020 sebesar Rp 580,14 miliar dari pagu indikatif yang telah ditetapkan yang sebesar Rp 828,17 miliar. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dibandingkan pagu anggaran 2019, total pagu indikatif KPK 2020 hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 14,72 miliar atau 1,81 persen.

"Kami ingin mengusulkan untuk tahun ini ada penambahan. Kalau masih memungkinkan kita mengusulkan ada penambahan yang cukup besar sekitar Rp 580 miliar sehingga menjadi Rp 1,4 triliun," ujar Ketua KPK Agus dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Penambahan anggaran Rp 580,14 miliar dialokasikan untuk empat komponen kebutuhan, sebagai berikut: Pertama, gaji dan tunjangan pegawai KPK sebesar Rp 194,14 miliar. Kedua, kebutuhan layanan operasional dasar perkantoran sebesar Rp 86,52 miliar.

Ketiga, perluasan wilayah pendampingan korsupdak dan korsupgah di 542 Pemda dan 85 kementerian/lembaga, survei penilaian integritas, percepatan penanganan perkara dan pengembangan teknologi informasi sebesar Rp 205,1 miliar. Keempat, pembangunan gedung pengelolaan dan benda sitaan sebesar Rp 94,4 miliar.

Pengajuan tambahan anggaran oleh KPK tentu saja wajar mengingat realisasi anggaran KPK masih tergolong kecil. Dalam Laporan Tahunan KPK tahun 2018, anggaran KPK dari APBN sebesar Rp854,2 milyar dengan penyerapan yang cukup tinggi sebesar Rp744,7 milyar atau sekitar 87,2 persen.

Sedangkan anggaran untuk KPK pada 2017, justru turun hingga dua puluh persen atau senilai Rp250 miliar yaitu dibandingkan dengan anggaran 2016. Anggaran KPK pada tahun 2016 sebesar Rp991,8 miliar, sedangkan pada 2017 berjumlah Rp734,2 miliar dengan penyerapan anggaran mencapai Rp784,9 miliar, atau sekitar 92,4 persen. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, penurunan anggaran disebabkan oleh program efisiensi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, pada tahun 2013, anggaran KPK juga pernah dipotong sekitar Rp44,1 miliar dari pagu awal sebesar Rp706,5 miliar menjadi Rp662,4 miliar. Saat itu, pemotonggan anggaran berdasarkan surat Menteri Keuangan tertanggal 14 Mei 2013 terkait Kebijakan Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian/Lembaga.

Postur anggaran KPK seperti itu dinilai jauh dari ideal sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Seharusnya anggaran lembaga antikorupsi di sebuah negara mencapai 0,5% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu sebagaimana yang diungkapkan Mantan Komisioner di Independent Commission Against Corruption (ICAC) lembaga anti korupsi Hong Kong Bertrand de Speville saat berkunjung ke kantor KPK beberapa waktu lalu.

“Negara yang berhasil memberantas korupsi setidaknya mengalokasikan 0,5% dari total anggaran negara,” ujar Bertrand.

Di luar itu, dengan lingkup pemberantasan korupsi di wilayah Indonesia yang sangat luas, maraknya kasus korupsi, serta minimnya jumlah SDM, maka penambahan anggaran pun diharapkan bisa menutupi tantangan tersebut. Misalnya rekrutmen pegawai terutama penyidik, biaya opersional penindakan, pembentukan koordinator wilayah KPK di daerah, hingga peningkatan program pencegahan (termasuk koordinasi dan supervisi) yang selama ini dikritik publik karena dinilai kurang maksimal.

Khusus terkait SDM, saat ini jumlah penyidik KPK kecil sekali, terlebih jika dibandingkan dengan beban kerja selama ini. Dalam buku Laporan Tahunan KPK 2017, disebutkan KPK hanya punya 93 penyidik dan 56 penyelidik, dari 1.557 jumlah pegawai KPK keseluruhan. Sementara pada Laporan Tahunan KPK 2018, penyidik KPK berjumlah 119 penyidik dari total pegawai KPK seanyak 1.652 pegawai (bertambah sedikit).

Bandingkan dengan Hong Kong dan Korea Selatan, di dua negara itu, masing-masing lembaga pemberantasan korupsi memiliki setidaknya 1.200 penyidik. Padahal jika dibandingkan dengan Indonesia, jumlah penduduk dan SDA di dua negara tersebut jauh lebih sedikit.

Rapat dengan DPR, KPK dan BNN minta penambahan anggaran untuk tahun 2020

Antara Anggaran dan Nilai Aset Negara yang Dikembalikan

Pun begitu, tambahan anggaran yang diminta KPK sejatinya diimbangi dengan peningkatan kinerja. Selama tahun 2018, KPK melakukan 157 penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Jumlah tersebut memang meningkat disbanding tahun 2017, yakni 114 penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya.

KPK menyebut hingga saat ini (terhitung sampai Februari 2019) ada 885 orang yang diproses hukum KPK. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang dari 885 orang itu korupsi berdimensi politik. Dari 539 itu terdiri dari 102 kepala daerah, 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD, dan 219 orang lainnya yang berkaitan dengan kepala daerah dan anggota Dewan.

Hanya saja, sebagain besar mereka terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK berdasarkan informasi masyarakat. Melulu mengandalkan informasi dari masyarakat, tanpa membangun kasus sendiri berdasarkan asumsi, investigasi dan penyelidikan, maka reputasi KPK terkesan kurang lengkap.

Kemudian dari sisi pengembalian aset negara dari hasil penanganan perkara, juga harus lebih besar. Logikanya, dengan anggaran KPK 1,4 trilun pada 2020 (jika dikabulkan), maka kerugian negara yang harus dikembalikan dari penanganan perkara harus lebih besar dari ‘modal’ yang diberikan negara (pemerintah). Serupa bisnis, jika nilai aset yang dikembalikan lebih kecil dari modal, itu artinya perusahaan merugi.

Dikutip dari publikasi capaian kinerja KPK tahun 2017 dan 2018, jumlah aset negara yang dikembalikan KPK masih tergolong kecil. Pada tahun 2018 misalnya, lebih dari 500 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara. Termasuk di dalamnya dari pendapatan hasil lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Sedangkan tahun 2017 hanya berhasil mengembelikan aset negara sebesar (kurang-lebih) 188 miliar.

Pada akhirnya, DPR bersama pemerintah memang perlu menaikan anggaran KPK yang saat ini amat kecil jika dibandingkan dengan lembaga serupa di negara-negara lain. Atau, paling tidak jaraknya tak terlalu jauh dari anggaran lembaga penegagk hukum lainnya di dalam negari. Sejak KPK berdiri hingga kini, angaran untuk KPK tak pernah tembus angka 1 triliun.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here