Wakil Khofifah Diprediksi dari Militer, Peluang Rekomendasi PDIP ke Gus Ipul Kecil

0
788
Yunianto Wahyudi alias Masteng

Nusantara.news, Surabaya – Yunianto Wahyudi alias Masteng, sosok di belakang layar yang pernah menjadi mata dan telinga Partai Demokrat Jatim ini baru saja mengungkap realita politik Soekarwo alias Pakde Karwo. Dibeberkannya bahwa, Pakde Karwo masih punya kepentingan besar di ajang Pilgub Jatim 2018, yakni, butuh faktor katup “pengaman” di legislatif maupun eksekutif.

Tak hanya itu, mantan Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim yang sudah vakum tiga tahun lebih berpolitik dan sekarang ini kembali ke panggung  dengan baju Partai Hanura, juga menganalisis potensi keberpihakan Pakde Karwo terhadap sejumlah nama yang muncul dalam bursa Cawagub Jatim. Menurutnya, sosok Khofifah Indar Parawansa lebih berpeluang memegang tongkat  estafet kepemimpinan Pakde Karwo.

Pandangannya sangat beralasan dan boleh dibilang cukup masuk akal. Itu jika diukur dari hubungan personal internal partai dan kehadirannya di setiap momentum penting maupun agenda off the record. Terlebih, Masteng  diyakini sangat tahu betul “jeroan” Demokrat Jatim. Dia juga pernah ikut membidani kelahiran pasangan KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) jilid I pada 2008.

Ditemui Nusantara.news di sela-sela aktivitasnya selama kurang lebih satu jam Selasa siang (7/3/2017), Masteng yang dikenal kental dengan Anas Urbaningrum ini juga mengungkapkan logika politiknya terhadap proses koalisi partai politik  di kontes Pilgub Jatim 2018. Dia memprediksi, jika kesolidan parpol di Jatim akan berbeda faktanya pada saat nanti mendekati deklarasi maupun pemilihan gubernur.

“Kalau bicara 2018, partai kan pasti mengutamakan kadernya sendiri, karena Pilgub Jatim 2018 sebagai tolok ukur dan sangat berhubungan dengan kepentingan Pileg dan Pilpres 2019. Hari ini, memang semua parpol akan mensolidkan kadernya. Tapi ketika menjelang injury time, biasanya rasio yang bicara. Ketika nanti ada proses komunikasi, proses koalisi karena faktor 2 kursi, 3 kursi, 7 kursi, itu sangatlah wajar,” tutur Masteng.

Berdasar jumlah kursi parpol di legislatif, hanya PKB dengan jumlah 20 kursi yang boleh mencalonkan kandidatnya sendiri. Sementara suara PDIP sebanyak 19 kursi, Gerindra 13 kursi, Partai Demokrat 13 kursi, Partai Golkar 11 kursi, PAN 7 kursi, PKS 6 kursi, PPP 5 kursi, Partai Nasdem 4 kursi dan Partai Hanura 4 kursi. Bila menakar komposisi suara di tingkat DPRD ini, Masteng meyakini bahwa nama Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bakal menemui jalan terjal untuk meraih dukungan parpol. Terutama pada PDIP, Demokrat, Golkar dan Hanura.

Menurut Masteng, modal kepercayaan diri Gus Ipul mengincar rekomendasi PDIP adalah keberhasilan PBNU membantu mendorong pemerintah untuk menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Sementara kedekatan yang pernah dinyatakan Gus Ipul dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, juga dinilainya hanya klaim sepihak.

“Yang jadi pijakan Gus Ipul itu kan pada keberhasilan PBNU ketika berbicara Hari Lahirnya Pancasila. Jika klaim  Gus Ipul bisa disatukan  dengan Bu Mega karena NU termasuk penyokong utama  Hari Lahirnya Pancasila, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau bicara PBNU, itu kan berarti sosok KH Said Aqil Siradj,” ungkap Masteng yang kini Wasekjen DPP Partai Hanura Bina Wilayah Jatim.

Dalam perspektif patron NU, Gus Ipul memang dikenal lebih dekat dengan Ketua Umum PBNU sekarang, KH Said Aqil Siradj. Gus Ipul pernah berjuang keras untuk kepentingan KH Said Aqil Siradj saat Muktamar NU 2010 di Makassar dan Muktamar di Jombang 2015 lalu. Sementara, mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi yang namanya selalu dikaitkan dengan Khofifah, sempat punya tensi rivalitas politik tinggi dengan KH Said Aqil Siradj. Bahkan, KH Hasyim Muzadi tidak mengakui kepemimpinan Said Aqil karena dinilai cacat hukum.

“Makanya, sekali lagi, kok saya tidak punya keyakinan, kalau Gus Ipul itu akan direkomendasikan oleh PDIP, di tengah ada kadernya sendiri seperti Tri Rismaharini (Risma), Azwar Anas atau bahkan Kusnadi,” imbuhnya, sembari tersenyum.

Adalah hal yang wajar, lanjut Masteng, jika Gus Ipul ngoyo bermanuver melalui jaringannya sendiri untuk mencoba meyakinkan Megawati. Namun, Masteng kembali lagi mengingatkan, salah satu sosok yang masih didengar pertimbangannya oleh Megawati adalah KH Hasyim Muzadi.

“Di pemilihan Muktamar NU saja, nggak mungkin Hasyim Muzadi ketemu dengan Gus Ipul. Sehingga ketika Gus Ipul melakukan proses lobi dengan PDIP, kemudian Hasyim Muzadi juga berkepentingan dengan urusan Khofifah, sama-sama mencari rekomendasi PDIP, sudah pasti Hasyim Muzadi akan merekomendasikan Khofifah,” tegas Masteng.

Gus Ipul Jadikan Bupati Ngawi sebagai Jangkar

Dalam berpolitik, Masteng juga menangkap sinyal pergerakan Gus Ipul yang menjadikan Bupati Ngawi Budi “Kanang” Sulistyono sebagai jangkar untuk merebut dukungan PDIP. Ibarat menabur garam ke lautan, upaya yang dilakukan Gus Ipul dinilainya tidak akan berpengaruh. Sebab, jika berbicara PDIP di level Jawa Timur, tongkat komando partai dipercayakan Megawati ke tangan Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi.

Lebih jauh Masteng menguraikan, antara Kusnadi dengan Kanang juga pernah menjadi rival politik di internal partai saat Konferda di Banyuwangi untuk memperebutkan posisi Ketua DPD PDIP Jatim peridoe 2015-2020. Meski sama-sama kader PDIP, tetapi Masteng menyatakan keduanya adalah kompetitor.

“Dengar-dengar, Gus Ipul sudah berpasangan dengan Bupati Ngawi, Kanang. Kalau bicara poros, Kanang itu kemarin dikalahkan sama Kusnadi. Kalau  kemarin Kanang dapat rekomendasi dari Megawati, dia sudah pasti jadi. Lalu, kenapa Kusnadi yang jadi? Ini pemilihan DPD, loh. Kanang ini sudah melakukan konsolidasi ke seluruh DPC. Tapi bahwa di internal PDIP, kalau seluruh DPC mendukung tapi Bu Mega nggak, yah selesai,” tandas Masteng, dengan nada suara tinggi.

Menurut Masteng, politik itu perubahan day to day. Antara logika politik dan fakta itu bisa berbeda. Rumor Bupati Ngawi Budi “Kanang” Sulistyono bakal dipinang Gus Ipul belakangan ini memang sedang menyeruak. Itu juga tampak dari rajinnya kunjungan Gus Ipul dan kebersamaannya di berbagai kegiatan di Ngawi, termasuk di Surabaya. Seperti yang disaksikan Nusantara.news, mendapati keduanya saat  pengukuhan salah satu paguyuban seniman di Gedung TVRI, belum lama ini. Terlihat Gus Ipul dengan Kanang sudah sangat akrab, duduk berdampingan dengan sesekali bersenda gurau tak canggung berkelakar di hadapan undangan yang hadir.

“Jika logika politiknya Gus Ipul menjadikan Kanang sebagai jangkar di wilayah barat, itu oke untuk bicara pemenangan. Tapi ini kan harus bicara baju dulu, bicara kereta dulu, untuk mengirimkannya ke KPU,” tambahnya.

Masteng juga berpandangan, semisal nantinya Gus Ipul terpaksa berpasangan dengan Kusnadi demi mendapatkan rekomendasi PDIP, maka faktor penggaransinya adalah Kusnadi. “Mungkin akan lebih mudah, jika Gus Ipul menggandeng Kusnadi untuk mendapatkan rekom PDIP daripada berpasangan dengan Kanang. Tapi kemungkinan itu sangat kecil. Mengingat, Gus Ipul juga berseberangan dengan Kusnadi. Lagi pula, tampaknya Gus Ipul sudah terlanjur nyaman dengan Kanang,” ujar Masteng.

Sinyal Kuat Merapat Partai Golkar, Hanura dan Demokrat

Jika peluang Gus Ipul bakal diusung PDIP sangat kecil, sama halnya dengan PKB. Karena berbicara soal waktu, sosok Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar kondisinya hampir sama dengan Kusnadi di PDIP. Dikatakan Masteng, hari ini Halim sedang  moncer-moncernya. Maka wajar jika Halim Iskandar yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini lantas menutup kandidat eksternal masuk di partainya, kemudian mendeklarasikan diri maju di ajang Pilgub Jatim 2018.

“Hari ini Halim itu sedang moncer. Sama dengan Kusnadi, solidnya PDIP untuk jadi faktor perekat DPC-DPD ada padanya. Kalau bicara logika politiknya, ini sama dengan PKB, periode terakhirnya ada pada Halim,” kata Masteng.

Tak cuma pada PDIP maupun PKB. Masteng juga meyakini bahwa Golkar, Demokrat dan Hanura di Jatim bakal menutup pintu kereta partainya rapat-rapat pada Gus Ipul. Bahkan menurut analisanya, Masteng sangat optimis bila tiga partai itu berkoalisi mengusung Khofifah akan memunculkan kekuatan “menakutkan”. Itu bisa terjadi karena faktor Pakde Karwo.

“Kalau Golkar, Demokrat, Hanura ini sudah bersatu dan kemudian menyusun kekuatan untuk mengusung Khofifah, maka ini sudah ngeri. Faktor ngerinya itu ada di Pakde Karwo,” tegas Masteng, meyakinkan.

Kendati demikian, untuk menggalang kekuatan koalisi tiga parpol di Jatim tidak mudah. Oleh sebab itu, kata Masteng, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar parpol, tidak ada yang saling mendahului.

“Kalau Partai Golkar larinya terlalu cepat, kemudian segera merilis untuk menurunkan rekomendasinya, bisa jadi PDIP marah dan tidak akan ikut bergabung. Tapi, kalau ada proses koalisi di awal, dirembug bareng-bareng, bisa jadi koalisi yang dahsyat,” jelas Masteng, mengingatkan.

Ketika disinggung kemungkinan terjadi politik transaksional antar parpol terkait rekom  bacagub maupun bacawagub, Masteng tak menampik hal itu bisa saja terjadi. Menurutnya, kalau analisanya masih antar parpol dengan tidak mempertimbangkan factor-faktor X, tanpa ada intervensi, maka satu-satunya kandidat yang paling masuk adalah Khofifah.

“Kalau misal ada partai minta mahar gelondongan seperti di Pilgub DKI Jakarta, yang kuat di Pilgub Jatim itu siapa? Kalau mau ngomong founding father-nya Khofifah, itu nggak ada,” terang Masteng.

Masteng juga mengungkapkan siapa sosok dan figur wakil gubernur yang berpeluang besar mendampingi Khofifah, apabila benar-benar mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Khofifah yang dalam dua kali maju dan kalah, pada Pilgub 2018 nanti diprediksi bakal berpasangan dengan jaringan militer atau kepolisian. Itu seperti pada Pilgub 2008 Khofifah berpasangan dengan mantan Kasdam V Brawijaya Mujiono (Ka-ji) dan di Pilgub 2013 Khofifah berpasangan dengan mantan Kapolda Jatim Herman Sumawiredja (Berkah).

“Yang pertama, kalau melihat fenomenanya, Khofifah yang selama dua kali kalah relatif cukup nyaman dengan jaringan  militer atau kepolisian. Yang kedua, ini  bicara katup pengaman. Tinggal dicek ke Pakde Karwo, resikonya gubernur  pada periode yang kedua kan berat. Itu karena berkaitan dengan pertanggungjawaban,” pungkas Masteng.

Dua periode kepemimpinan Gubernur Soekarwo sukses mengerek Jawa Timur meraih prestasi di beberapa bidang, termasuk di bidang ekonomi. Namun faktanya, kesejahteraan yang diimpikan rakyat Jawa timur rupanya masih jauh panggang dari api, karena masih ada 4,6 juta warga yang terjerat kemiskinan. Figur calon yang bertarung di Pilgub 2018 nanti terkait erat dengan sosok parpol pendukungnya. Tentu, seluruh rakyat berharap siapapun calon atau parpolnya, kesejahteraan mereka bisa terangkat. Bukan sekedar embel-embel pembangunan Jawa Timur atau hanya sekedar pertarungan berebut rekomendasi. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here