Wakil Rais Aam NU: Haram Memilih Pemimpin Nonmuslim

0
246
Wakil Rais Aam Nahdlatul Ulama KH.Miftahul Akhyar.

Nusantara.news, Surabaya – Putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, menyuguhkan dinamika politik yang menguras perhatian dari seluruh penjuru Indonesia. Apalagi dengan bumbu prilaku kontroversial Basuki Tjahaja Purnama. Proses hukum incumbent yang masih berjalan dalam kasus penistaan agama pun, jadi sorotan dan dinilai mendapat keistimewaan dibandingkan kasus serupa yang menyeret nama lain.

Apalagi setelah sayap organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama yang diwakili pengurus strukturalnya, ikut terseret dalam aksi dukung mendukung kendati ada sebagian yang tegas tetap menolak Ahok dengan pertimbangan Al Qur’an Surat Al Maidah ayat 51. Karenanya, Selasa (18/4/2017) akan jadi hari bersejarah bagi nahdliyin khususnya di ibukota menyikapi putusan bahtsul masail NU di Lirboyo Kediri beberapa waktu.

Wakil Rais Aam NU, K.H. Miftahul Akhyar menegaskan sikap organisasi dalam Pilgub DKI Jakarta harus tetap sesuai bahtsul masail Lirboyo yang menegaskan memilih pemimpin nonmuslim haram hukumnya. Ketegasan itu menjadi garis keputusan menyusul banyaknya pendapat generasi muda NU seperti dari GP Ansor yang malah mendukung pemimpin nonmuslim.

Bahkan akibat keputusan GP Ansor, struktur di daerah ikut bergolak. Setidaknya itu terlihat ketika 18 anggota Banser Pasuruan yang diawali Komandan Satuan Koordinasi Rayon (Dan Satkoryon) Banser Kejayan, Pasuruan Narjohn Najich Afnany, memutuskan mundur (11/4). Salah satu tokoh Banser yang disegani di Jawa Timur tersebut mengatakan, tidak ingin masuk dalam daftar doa yang tidak baik orang lain. “Saya sudah konsultasikan keputusan ini dengan ulama-ulama di Pasuruan,” terangnya.

Perkembangan yang dinamis di tubuh NU ini, jadi sinyal bahwa tidak ada kesamaan persepsi kendati Ketua PBNU Said Aqil Siroj menegaskan untuk kembali ke Khittah 1926, yakni sikap NU untuk tidak terlibat politik praktis. Namun di satu sisi, beberapa elit NU yang tersebar di PKB dan PPP secara resmi sudah mendukung pasangan Ahok-Djarot.

Di atas kertas, pola hubungan santri-kiai yang khas NU, jelas memastikan bahwa sikap resmi NU, apalagi diputuskan di tingkat bahtsul masail di forum tertinggi setingkat Muktamar, akan berpengaruh kuat pada sikap politik yang diambil nahdliyin. Tetapi, maraknya praktik politik transaksional, di mana dukungan politik hampir identik dengan kompensasi tertentu, juga ikut berpengaruh pada sikap politik masyarakat.

Terkait itu, salah satu intelektual muda NU, Fahrul Muzaqqi, mengaku belum bisa memastikan pilihan politik warga NU. “Jadi saya tidak berani spekulasi untuk menjawab (seruan bahtsul masail) itu,” ujar dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga ini kepada Nusantara.news. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here