Walikota Dukung Banleg DPRD Surabaya Usul Perda Bantuan Hukum Warga Miskin

0
77

Nusantara.news, Surabaya – Dewan Surabaya menilai bahwa setiap warga yang tak mampu yang tersandung masalah hukum berhak mendapat pendampingan sejak awal hingga selama masa persidangan.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi D DPRD Surabaya Anugrah Ariyadi. Menurutnya, tidak semua warga miskin mampu menyewa pengacara. Padahal, dalam kasus-kasus tertentu, sesuai undang-undang seseorang yang terkena persoalan hukum, wajib didampingi pengacara.

Untuk itu, anggota Badan Pembentukan Perda (Badan Legislasi/Banleg) DPRD Surabaya ini mengusulkan adanya aturan hukum berupa peraturan daerah (perda) tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

“Seperti kasus yang ancaman hukumannya 5 tahun, sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) harus ada pendampingan pengacara,” jelas Agus kepada wartawan Selasa (21/7/2017).

Bahkan menurutnya, selama ini seringkali tidak ada penawaran dari penyidik kepada mereka atau warga miskin yang terbelit masalah hukum, soal pendampingan pengacara. Padahal, ancaman hukumannya selama 5 tahun ke atas. “Kecuali untuk kasus togel ancaman di bawah 5 tahun bisa langsung ditahan,” tambahnya.

Politisi asal PDIP ini juga mengharapkan, dengan adanya payung hukum tentang bantuan hukum kepada warga miskin, maka nantinya seluruh biaya pengacara selama pendampingan akan dibebankan dari APBD.

“Mereka (warga miskin) cukup dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah kota. Namun tidak semua kasus hukum yang menjerat warga miskin akan mendapat bantuan seperti kasus narkoba atau korupsi,” paparnya.

Sementara untuk pengacara pendamping warga miskin bisa dilakukan melalui penunjukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. “Memang harus diklasifikasi dulu soal kasusnya. Sementara Warga yang tersangkut masalah hukum tak bisa memilih pengacara sendiri,” pungkasnya.

Menanggapi ide ini Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana saat dikonfirmasi menyatakan dukungannya atas rencana tersebut. Menurutnya, bantuan hukum bagi warga miskin merupakan wujud keadilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkannya. Hanya saja, dia menyatakan belum tahu skema pemberian bantuan hukum yang akan diberikan.

“Pasalnya, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan inisiatif Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya. Raperda ini skemanya seperti apa, yang tahu DPRD, karena ini inisiatif mereka,” ucap Whisnu.

Selama ini, sebutnya, masyarakat miskin cenderung tidak mengetahui proses hukum, sedangkan untuk membayar pengacara atau badan bantuan hukum mereka juga tidak memiliki kemampuan. Dia berharap, dengan adanya perda ini nantinya dapat digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat miskin. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here