Walikota Tersandung Korupsi, Anggaran Pilkada Kota Madiun Terancam Berantakan

0
85

Nusantara.news, Surabaya – Penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK kepada Walikota Bambang Irianto, membuat tahapan Pilkada 2018 Kota Madiun terancam berantakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat masih menunggu Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Kota (Pemkot) untuk pelaksanaan tahapan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Padahal tahapan diperkirakan dimulai sekitar Agustus-September 2017. Tak hanyha itu, kesepakatan usulan anggaran yang sudah diambil KPU dengan Pemkot Madiun bisa jadi berubah. “Dalam pembahasan yang telah disepakati sebelumnya, KPU Kota Madiun mengusulkan dana atau anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kota Madiun tahun 2018 ke pemkot sebesar Rp13,4 miliar,” kata Komisioner KPU Kota Madiun, Wisnu Wardhana kepada wartawan di Kota Madiun, Jumat (17/2/2017).

Anggaran tersebut diluar dana sharing dari Pemprov Jatim yang akan dipergunakan untuk perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan sejumlah peralatan di tempat pemugutan suara (TPS). Ia menjelaskan anggaran tersebut nantinya akan dicairkan dua tahap. Pada tahun anggaran 2017 akan dicairkan sebesar Rp1,589 miliar, sedangkan pada tahun anggaran 2018 akan dicairkan sisanya, yakni sekitar Rp11,857 miliar.

Kebutuhan anggaran untuk tahun ini memang terbilang kecil, karena KPU hanya menggunakan untuk perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), petugas pemutakhiran daftar pemilih, pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), serta sosialisasi ke masyarakat.

Proses hukum KPK terhadap Bambang Irianto di periode kedua jabatannya, saat ini masih berlangsung. Sejumlah pejabat pemkot bahkan kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Bhara Makota milik Polresta Madiun untuk mengusut aliran dana. Pejabat yang diusut adalah Wakil Walikota Sugeng Rismiyanto, Sekda Kota Maidi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Nono Djatikusumo, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Suwarno, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Totok Sugiarto.

Juga diperiksa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun Rusdiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dispenda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Suwarno, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Suryo Hadidono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bambang Subanto, Kepala Dinas Sosial Heri Suwartono, dan Kepala Dinas Pendapatan Sudandi.

Diduga, pemeriksaan KPK kali ini untuk mendalami praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan tersangka Wali Kota Madiun Bambang Irianto ke semua OPD.

“Semua pertanyaan KPK tentang TPPU,” ujar Kepala Dispendukcapil Nono Djatikusumo seusai pemeriksaan.

Ia mengaku dirinya hanya diberi dua pertanyaan terkait dengan TPPU yang akan disangkakan kepada Bambang Irianto. Hanya saja, pihaknya mengaku selama ini dinasnya tidak pernah menerima aliran dana sepeser pun dari walikota. “Saya tidak pernah ada kaitannya dengan titipan uang. Terkait aliran dana itu, saya ditanya apakah Pak Nono punya titipan? Ya saya jawab tidak ada,” katanya.

Seperti diketahui, Bambang Irianto tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun anggaran 2009-2012. Sejauh ini KPK baru menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here