Wapres AS ke Indonesia, Siap-siap Tekanan Politik Tentang Freeport

0
353

Nusantara.news Indonesia masuk daftar tujuan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dalam serangkaian kunjungannya ke negara-negara Asia (Jepang, Korea Utara, dan Australia) bulan depan. Pertanyaan muncul, kenapa ke Indonesia? Padahal secara politik dan ekonomi belum terlihat kepentingan besar AS di Indonesia daripada negara lain. Dalam hal apa Indonesia menjadi penting bagi AS sehingga Wapres negeri Paman Sam itu harus berkunjung? Diduga, penyelesaian masalah Freeport menjadi targetnya.

Beda hal dengan Jepang, karena sebelumnya PM Jepang Shinzo Abe telah bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dan melakukan sejumlah pembicaraan. Kunjungan Wapres AS Pence dapat dipastikan sebagai kelanjutan dari pertemuan pemimpin kedua negara tersebut. Selain itu, Jepang memang sekutu abadi AS di kawasan Asia. Banyak hal yang harus dikerjasamakan kedua negara, dari soal kerja sama perdagangan pasca AS menarik diri dari Trans-Pasifik Partnership (TPP) hingga masalah keamanan kawasan, dimana Korea Utara belum lama ini melakukan peluncuran uji coba rudal balistik yang jatuh di Laut Jepang.

Begitu pula dengan rencana kunjungannya ke Korea Selatan. Pence juga dipastikan akan menindaklanjuti kunjungan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson yang dilakukan pada pekan lalu. Isu keamanan terkait pengembangan senjata nuklir Korea Utara juga bakal menjadi fokus perhatian Wapres AS tersebut. Selain itu, Korea Selatan sebagai sekutu AS di Asia selain Jepang juga tengah mengalami krisis politik pasca-impeachment terhadap Presiden Korsel Park Geun-hye. Tentu Amerika punya kepentingan politik besar terhadap negara tetangga Cina ini yang jika tidak dijaga maka kepentingan Cina yang masuk. Apa pun bagi AS, Cina adalah rival ekonominya di kawasan Asia.

Kunjungan ke Australia juga dapat dipastikan terkait kelanjutan pembicaraan kerja sama lewat telepon antara Presiden Trump dan PM Australia Malcolm Turnbull yang beberapa waktu lalu. Isu kerja sama perdangan terkait mundurnya AS dari TPP dan masalah pengungsi yang pernah membuat hubungan kedua pemimpin negara itu tegang, kemungkinan akan dibahas dalam kunjungan tersebut. Australia adalah saudara dekat AS.

Bagaimana dengan kunjungan Pence ke Indonesia? Disebutkan sejumlah media, salah satunya Reuters, bahwa Wapres AS kemungkinan akan mengangkat isu keamanan global dan terorisme pada pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo.

Hanya itu? Tentu saja tidak, terlalu normatif jika tujuannya hanya untuk membicarakan terorisme. Lagi pula Indonesia tidak dianggap sebagai negara yang berbahaya terkait terorisme, khususnya di era Presiden Trump ini. Buktinya, meski tergolong negara muslim terbesar di dunia dengan sejumlah kasus terorisme, Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang dilarang masuk ke AS.

Lalu apa kepentingan AS yang mendesak, sehingga Wapres Pence harus repot-repot berkunjung ke Indonesia?

Apa lagi kalau bukan masalah pertambangan Freeport. Sebagaimana diketahui, kelompok bisnis pertambangan asal Amerika, Freeport McMoRan Inc., tengah berselisih dengan pemerintah Indonesia terkait perubahan Kontrak Karya (KK) ke IUPK.

Freeport telah menghentikan produksinya di tambang Papua Barat sejak 10 Februari lalu dan memberhentikan 10% pekerja asingnya. Pembekuan operasi ini juga memukul perekonomian daerah karena lebih dari 32 ribu pekerja di pertambangan itu adalah warga Indonesia, termasuk 12 ribu pekerja tetap.

Beberapa waktu lalu, Chief Executive Officer Freeport McMoRan Richard C Adkerson datang ke Jakarta untuk berunding dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Perundingan berkaitan dengan tuntutan Freeport tentang relaksasi persyaratan ekspor konsentrat Freeport yang ditetapkan Menteri ESDM berdasarkan undang-undang (UU) dan peraturan berlaku.

Namun perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sehingga muncul aksi saling ancam. Adkerson mengultimatum pemerintah Indonesia bila dalam waktu 120 hari tuntutan mereka tidak dipenuhi, Freeport akan memperkarakan ke Arbitrase Internasional. Jonan juga balik mengancam, ingin meladeni Freeport di Arbitase Internasional.

Akankah AS lakukan tekanan terkait Freeport?

Belajar dari yang lalu-lalu, adanya kejadian saling mengancam antara pihak AS dan Indonesia biasanya berujung dengan tekanan secara politik. Freeport pasti akan menggunakan momentum kunjungan Pence ke Indonesia untuk melakukan “tekanan” secara politik, apalagi sejumlah pejabat AS di pemerintahan Presiden Donald Trump, seperti Carl Icahn adalah pemegang sebagian saham Freeport. Bahkan mungkin Presiden Trump juga punya saham di Freeport.

Bukankah tekanan politik serupa juga pernah terjadi pada masa pemerintahan SBY dalam kasus ExxonMobil di Blok Cepu? Saat itu terjadi perebutan blok migas Cepu antara Pertamina dan ExxonMobil, Maret 2012.

Exxon Mobil kala itu mengerahkan kekuatan politik Pemerintah AS lewat kedutaan besarnya di Jakarta, IMF, dan Bank Dunia untuk menekan habis-habisan Pemerintah Indonesia agar memberikan Blok Cepu kepada ExxonMobil. Di tengah perundingan yang masih alot, tiba-tiba pemerintahan SBY memutuskan untuk memberikan pengelolaan Blok Cepu kepada ExxonMobil.

Pasti bukan sebuah kebetulan, karena keputusan itu diputuskan sehari setelah Presiden SBY menerima kunjungan Menlu AS era George W Bush, Condoleeza Rice.

Belajar dari peristiwa itu, bukan tidak mungkin tujuan kunjungan Wapres AS ke Indonesia adalah untuk menekan Pemerintah Indonesia agar memenuhi semua tuntutan Freeport. Lebih-lebih, Freeport merupakan sokoguru dari partai politik yang saat ini berkuasa di AS yakni Partai Republik, sebagaimana ExxonMobil dulu sebagai sokoguru dari Partai Demokrat yang berkuasa saat itu.

Apalagi saat ini kebijakan politik luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump cenderung proteksionis dengan slogan ‘America First’. Dengan negara-negara lain seperti Meksiko, Kanada, negara-negara Asia Pasifik dan Eropa pemerintahan Trump secara agresif ingin melakakukan renegosisi kerja sama perdagangan yang harus menguntungkan Amerika. Trump merasa selama ini AS banyak dirugikan dalam kerja sama perdagangan dengan negara-negara lain.

Artinya, perubahan angin kebijakan politik ini patut diwaspadai pemerintah Indonesia terkait negosiasi kelanjutan Freeport McMoRan di Papua. Salah-salah, bukannya meraih keuntungan, malah kerugian didapatkan.

Pemerintah Joko Widodo dan timnya harus jeli dan mengkaji secara teliti perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan yang telah berlangsung sepanjang sejarah sejak era Presiden Soekarno itu.

Kurangnya kesiapan Pemerintah dalam negosiasi tingkat tinggi ini, apalagi hanya mengandalkan ancaman-ancaman “kacangan” yang belakangan muncul dari para pemangku kepentingan di pihak Pemerintah RI, seperti pernyataan Menteri Jonan terkait Freeport, “Saya kira gajah ternyata sapi” hanya akan membuat masalah semakin runyam.

Kita harus tahu, bagi AS Freeport adalah pertaruhan, lebih-lebih di bawah pemerintahan Donald Trump yang terkenal ultra-nasionalis. Bukan tidak mungkin AS akan menempuh segala jalur untuk dapatkan Freeport, apapun bayarannya.

Selama ini kita lemah jika berhadapan dengan sengketa-sengketa perjanjian kerja sama di tingkat internasional, di Arbitrase juga kita lebih banyak kalah.

Pertanyaan muncul, sudahkah Pemerintah Joko Widodo memiliki tim negosiasi yang solid dan kuat untuk hadapi kemungkinan tekanan AS terkait Freeport saat kedatangan Wapres Mike Pence ke Indonesia April nanti? Jangan-jangan kita nanti terkejut, ‘ternyata Freeport memang gajah!’ []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here