Warga Butuh 4.703 Tahun untuk Menyamai Harta Kekayaan Kepala Daerah

0
555

Nusantara.news, Jakarta – Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat pada 2015 terdapat 361 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Jumlah tersebut terdiri atas 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota. Sebanyak 77 orang di antaranya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Catatan itu belum termasuk jumlah kasus korupsi kepala daerah di tahun 2016 dan 2017. Juga belum ditambah tiga tersangka KPK karena diduga terseret kasus suap baru-baru ini. Ketiganya adalah Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Bupati Ngada Marinus Sae.

Dari daftar panjang nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ini mengesankan jika konsekuensi hukum penjara sepertinya tidak memberi efek jera. Meski sebelumnya KPK juga sudah memberi warning sekaligus pemahaman mengenai program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi. Salah satunya melakukan rapat koordinasi supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di 10 provinsi.

Sepuluh provinsi itu meliputi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Sementara yang jadi fokus pembenahannya adalah soal pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Masih maraknya perilaku koruptif kepala daerah telah diketahui pemicunya. Diantaranya ialah ongkos politik yang mahal sehingga melahirkan demokrasi transaksional dan politik uang. Biaya politik mahal itu seperti halnya mahar partai politik (parpol), biaya kampanye, penggalangan massa, pengamanan suara (saksi), beli suara, dan berbagai aktivitas politik dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) lainnya.

Biaya politik yang mahal, tentu membuat hanya kalangan ber-uang atau personal tertentu yang didukung pemilik uang saja yang bisa ikut Pilkada, sehingga kelak kandidat jika menang harus mengembalikan ‘investasi politik’ yang diberikan. Tidak ada makan siang gratis. Pihak yang membantu tentu saja menginginkan benefit setelah kandidat menduduki jabatannya, jika terpilih.

Baca: 304 Bupati/Walikota Dipenjara

Penyebab lainnya adalah tidak adanya regulasi yang ketat untuk membatasi potensi penguasaan politik oleh dinasti. Dibatalkannya Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada oleh Mahkahmah Konstitusi (MK) cenderung membawa ekses buruk. Karena ketiadaan aturan yang melarang adanya konflik kepentingan ini pun akhirnya dimanfaatkan kepala daerah petahana untuk menumpuk harta dan mempertahankan politik kekuasaanya.

Kondisi inilah yang menjadi pemicu penegakkan hukum jadi lemah, tidak tuntas atau bahkan dihentikan di tengah jalan. Terutamanya dalam pengungkapan kasus korupsi atau kasus lainnya yang melibatkan kroni dinasti politik.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2017 telah mengungkap sedikitnya ada 58 daerah (provinsi, kabupaten/kota) terindikasi dinasti politik. Temuan ini tentu cukup bisa menjadi gambaran bahwa dinasti politik di Tanah Air kian tumbuh subur sehingga memunculkan raja-raja kecil dan menguasai berbagai lini jabatan di daerah.

Keterlibatan beberapa nama kepala daerah karena kasus korupsi juga bisa menjadi bukti jelas bahwa dinasti politik, Pilkada dan korupsi memiliki relevansi satu sama lain. Mereka di antaranya Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten), Atty Suharti (Mantan Wali kota Cimahi), Fuad Amin (Mantan Bupati Bangkalan), Syaukani Hasan Rais (Mantan Bupati Kutai Kartanegara), Yan Anton Ferdian (Mantan Bupati Banyuasin), Sri Hartini (Mantan Bupati Klaten) dan Eddy Rumpoko (Mantan Wali Kota Batu).

Lebih jauh, di balik merebaknya fenomena korupsi di tubuh birokrasi pemerintah daerah ternyata masih ada akar persoalan yang mendasar. Yakni mengguritanya struktur politik oligarki. Tak hanya berpotensi menimbulkan korupsi, kuatnya cengkeraman para oligark (sebutan pelaku oligarki) terhadap institusi Negara juga telah melahirkan keterpurukan sosial-ekonomi rakyat dalam proses demokrasi.

Baca: Politik Dinasti Ekses Oligarki

Alih-alih menuntut Negara bertanggungjawab atas kebutuhan rakyat, justru yang terjadi malah persekongkolan bisnis-politik yang melibatkan penyelenggara Negara dengan para penguasa kapital. Alhasil, cita-cita sosial yang termuat dalam semangat konstitusi ikut terdistorsi. Kondisi anomali ini disebabkan kuatnya dominasi oligarki dalam membajak agenda demokratisasi dan desentralisasi.

Seperti diketahui, Indonesia pasca reformasi menampilkan konfigurasi politik yang nyaris tak memberi harapan apa-apa bagi kemajuan sosial-ekonomi rakyat. Kesenjangan ekonomi kian melebar dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan terkonsentrasinya kekayaan di tangan segelintir elit politik dan ekonomi. Kondisi yang timpang ini dapat terlihat dengan jelas di tiap-tiap daerah, di mana tampil segelintir pemodal (konglemerat) yang kekayaannya hampir tak bisa dihitung jumlahnya.

Sebagai contoh, fakta oligarki tersebut telah diungkap oleh In-Trans Institute di Kota Batu. Pemberian kemudahan izin dalam membangun bisnis, pemenangan tender proyek, peringanan pajak dan sederet intervensi kebijakan lainnya oleh pialang politik, diindikasi sebagai cara-cara oligark untuk mempertahanan sekaligus melipatatgandakan harta kekayaannya.

Baca: Cengkeraman Oligarki Langgengkan Dinasti Politik Kota Batu

Tak hanya itu, dari skema kerja oligarki yang diungkap juga dibeber perbandingan jumlah harta kekayaan yang sangat mencolok dan membuat miris. Bisa dibayangkan, dari perbandingan data tingkat ketimpangan penghasilan yang dimuat dalam infografis berikut, bisa dilihat bahwa warga sampai butuh waktu sampai 4.703 tahun untuk menyamai harta kekayaan penguasa di Kota Batu. Oligarki betul-betul sudah menjadi duri dalam daging dalam proses demokrasi di Negeri ini. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here