Pribumi dan Nonpribumi (3)

Warisan Kolonial yang Dibudayakan

0
286

Nusantara.news – Istilah pribumi (inlander) di era Kolonial Belanda berakibat warga pendatang Cina, Arab, Pakistan, lebih senang menjadi nonpribumi (warga kelas dua), bisa berdagang dengan Belanda dan menjadi pegawai kala itu. Hal ini berlanjut pada etnis Cina, karena di tahun 1946 etnis Arab mendeklarasikan diri mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Etnis Cina tidak melakukan hal yang sama seperti dilakukan warga keturunan Arab, bahkan justru ikut membantu Belanda dan NICA mengganggu kemerdekaan dengan membentuk pasukan Po An Tui (Agresi I dan II) sehingga rakyat Indonesia mempunyai memori buruk terhadap etnis Cina dalam hal loyalitas serta rasa kebangsaannya.

Berlanjut dengan permintaan dwi-kewarganegaraan etnis Cina (1959) kepada Presiden Soekarno, sebagian terlibat G30S PKI tahun 1965 (membantu logistik) dan terakhir peristiwa Reformasi 1998, kabur ke luar negeri dengan membawa dana BLBI, saat ini sebagian mereka berstatus buron.

Posisi ras pribumi dan nonpribumi berlanjut tanpa ada solusi. Seharusnya ketika etnis Cina ingin masuk ke ranah politik praktis, secara normatif harus ada deklarasi bahwa akan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Rekomitmen sebagai bangsa merupakan hakikat hidup di suatu negara, karena etnis Cina di Indonesia sudah ada pada keturunan 6-7 berada di negara Indonesia. Posisi sebagai nonpribumi sebenarnya sudah hilang ketika Gus Dur mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres), pengakuan tentang keberadaan etnis Cina dari budaya, keyakinan, bahkan Hari Raya Imlek dijadikan sebagai Hari Libur Nasional. Perayaan Imlek ditandai dengan Barongsai dan aksen merah di mal-mal.

Protes perlakuan diskriminasi, dan etnis Cina telah diakui dengan berubahnya konstitusi UUD 1945 khusus pasal 27 ayat 1, “bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Sehingga, bahwa Presiden RI boleh dari kalangan nonpribumi. Deregulasi politik ini kemudian memunculkan kader pimpinan politik dari etnis Cina, bahkan sebagian saat ini sudah menjadi Kepala Daerah, baik di Tingkat I maupun Tingkat II.

Pada tahun 1947 terjadi kekerasan ras terhadap etnis Cina yang mendorong peristiwa Madiun (1948). Rasisme mencemarkan nasionalisme dan soliditas rasa kebangsaan, khususnya karena kekerasan rasis terus terjadi, seperti di Solo (1980-an), dan berbagai daerah lain, puncaknya pada Mei 1998.

Oligarki politik

Tercatat ketika Setya Novanto (Setnov) menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan kembali menjadi Ketua DPR RI setelah mengundurkan diri karena kasus “Papa minta saham”, Presiden Joko Widodo merasa “nyaman” karena seluruh urusan pemerintah di DPR RI “aman”. Rini Sumarno (Menteri BUMN) yang diboikot di DPR menjadi selesai masalahnya dan harmonis dengan DPR. Kita mengetahui bahwa Setnov adalah keturunan etnis Cina, dan telah menjadi pimpinan tertinggi di lembaga tinggi perwakilan rakyat Indonesia.

Kehadiran Ahok dengan segala perilakunya, membuka tabir bahwa taipan saat ini sangat dekat dengan Istana. Tercatat perlindungan terhadap Ahok dan proyek reklamasi menandakan rezim ini secara terang-terangan pro-taipan dan cenderung anti-rakyat.

Elite politik (pemerintahan, DPR, dan taipan) bisa dikatakan sebagai model oligarki politik ala pemerintahan Joko Widodo. Dibenturkan dengan kasus Ahok yang menista agama, lalu memunculkan gerakan populisme Islam. Oleh karena itu, seluruh pemimpinnya berupaya dijinakkan dengan tuduhan makar dan lainnya, seperti yang dituduhkankan kepada Habib Rizieq Shihab (Ketua Pembina FPI, Bachtiar Nasir, Ketua GNPF MUI, Aa Gym, Ketua MUI K.H. Ma’ruf Amin, Arifin Ilham, dan lain-lain. Begitu juga dengan aktivis seperti DR Sri Bintang Pamungkas, Hatta Taliwang, Ahmad Dhani (artis), dibungkam dengan berbagai cara agar tidak menganggu Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Tercatat beberapa nama etnis Cina di elite politik nasional seperti Hary Tanoesoedibjo (pendiri Partai Perindo), Djan Faridz (Ketua Umum PPP), Enggartiasto Lukito (Ketua Nasdem, sekarang Menteri Perindustrian), Jan Darmadi (Pendiri Partai Nasdem, Wantimpres) dan Rusdi Kirana (PKB, Wantimpres).

Osman Sapta Odang (OSO), keturunan Cina Pontianak yang mualaf menjadi “manusia super” dalam politik nasional karena baru saja terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Padahal sebelumnya dan masih dijabat adalah Wakil Ketua MPR RI, dan baru saja menjabat sebagai Ketua Umum HANURA menggantikan Jenderal (Purn) Wiranto.

Akrobat politik dengan budaya transaksional telah menjadikan Indonesia sebagai negara ‘Corporated Democracy, padahal kekuatan modal (korporasi) terbesar berada di Amerika Serikat (AS). Saat ini, Donald J. Trump berupaya (mendapat tantangan dari rakyat AS) untuk menjadikan AS sebagai negara ‘Corporated Democracy berkedok populisme. Jadi etnis Cina tidak ada alasan untuk merasa didiskriminasi, karena faktanya petinggi negara (elite) sudah dikuasai etnis Cina.

Istilah pribumi – non pribumi justru hangat dibicarakan kembali khususnya di media sosial, karena ada “rasa” ketidakadilan, khususnya dalam penanganan kasus Ahok dan reklamasi, pada rakyat (mayoritas ulama) sehingga melakukan demonstrasi yang jumlah massanya hingga jutaan orang (411, 212, 313) sebagai perwujudan protes pada ketidakadilan politik.

Etnis Cina yang sudah menguasai aset nasional, 4 konglomerat terkaya setara asetnya dengan 100 juta orang miskin di Indonesia, angka ini merupakan penelitian dan survey dari lembaga berpusat di AS sehingga pemerintah tidak membantah. Dapat dibayangkan jika itu dirilis oleh periset Indonesia, tentu pemerintah akan membantah bahkan mungkin bisa dituduh makar. Jika pemerintah, DPR yang modalnya sebagai pribadi dan partainya diberi modal oleh “bohir” (taipan), parpol dikuasai taipan, dan saat ini pimpinan politik sudah menjadi incaran etnis Cina yang kita sebut nonpribumi. Tidak berlebihan sebagian anak negeri (pribumi) menuntut rekomitmen berbangsa, karena sikap perilaku etnis Cina secara historikal tidak setia pada NKRI jika sedang bermasalah.

Jakarta menjadi Singapura

Isu strategis bahwa reklamasi adalah strategi penambahan jumlah warga keturunan Cina di Indonesia bukan isapan jempol, karena skenario Jakarta dijadikan seperti Singapura marak didengar ketika Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo.

Akrabnya Poros Jakarta – Beijing, rencana reklamasi diwujudkan sejak era Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta (2012) hingga kini Gubernur Ahok, diberi gelar “Lee Kuan Yew muda”. Tidak heran seluruh energi elite politik tumpah ruah agar Ahok menjadi pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan segala cara.

Masalah Ahok bukan masalah pribumi – nonpribumi saja, juga bukan masalah agama, serta kebhinnekaan, tetapi ada masalah yang lebih besar. Masalah utama adalah terganggunya “rasa” warga pribumi, yakni ketidakadilan masyarakat atas pengistimewaan keberadaan Ahok, lebih luas dengan etnis Cina adalah masalah kesenjangan sosial, dominasi etnis Cina atas aset strategis Indonesia.

Dominasi ini menimbulkan distorsi dalam bidang ekonomi, sehingga pertumbuhan tidak berkorelasi lagi dengan pemberantasan kemiskinan, ketersediaan lapangan kerja. Pajak gagal mendistribusi aset karena struktur APBN menjadi hanya terfokus pada biaya rutin, sehingga pajak yang seharusnya menjadi sarana redistribusi aset tidak berjalan.

Keberadaan Ahok sebagai Gubernur bagi taipan perantauan (China overseas) merupakan operator kepentingan taipan dalam membangun Jakarta sesuai skenario Singapura tahun 1991.

Jika kita mengingat ke masa lalu, tahun 1957 setelah Singapura mendapat kemerdekaan dari Malaysia, di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew terlihat jelas kebijakan subjektif terhadap etnis Melayu, padahal etnis Cina mayoritas di sana juga pribumi. Perlakuan subjektif ini membuat etnis Melayu tergusur dan menjadi etnis kelas dua, setelah Lee Kuan Yew melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendorong etnis Cina di Singapura.

Perlakuan Lee Kuan Yew memicu kerusuhan rasis di Malaysia pada tahun 1969, hanya karena pawai yang berlebihan dari partai Cina yang pada Pilkada menjadi No. 2 mengejar posisi UMNO. Kekerasan ini mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia.

Selanjutnya, tahun 1971 Mahathir Mohamad terpilih sebagai Wakil Perdana Menteri. Kebijakannya mengantisipasi yang terjadi di Singapura, segera membuat kebijakan ekonomi untuk pribumi (etnis Melayu) agar pribumi menjadi tuan rumah di negara sendiri. Setelah tahun 1981 Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, program tersebut lebih dinamis.

Sebaliknya di Singapura menjadi negara jasa terbesar di dunia, setelah Hong Kong. Lee Kuan Yew semakin kuat dan berpengaruh bagi negara Cina, khususnya para taipan perantauan (China overseas)

Gaya Lee Kwan Yew sebelum berkuasa di Singapura, pakai peci, keluar masuk masjid dan bangun madrasah

Tahun 1991 Lee Kuan Yew mengundang taipan di bergagai wilayah, dipimpin oleh Li Ka-shing (orang terkaya di Asia). Taipan dari Indonesia hadir dan sebagian adalah taipan yang bergerak di bidang properti. Pertemuan itu salah satunya membahas soal harga tanah yang timpang antara Jakarta dengan Singapura, Thailand, dan Malaysia. Disparitas harga menjadi topik hingga ingin dijadikan suatu skema ekspansi pengusaha properti Asia bekerja sama dengan pengusaha lokal. Padahal secara objektif, wilayah Indonesia sangat luas dan daya belinya tidak sama dengan rakyat di Singapura, wajar saja tanah di Jakarta lebih murah daripada Singapura.

Ciputra dengan instingnya yang lebih dulu merespon dengan membangun proyek reklamasi dengan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK), Apartemen Pantai Mutiara, dan berbagai proyek properti, mulai dari Podomoro, dan Agung Sedayu. Puncaknya, ketika Ahok menjadi Gubernur (2014), proyek reklamasi Pantai Utara dengan 17 pulau gencar dibangun, dan ternyata menimbulkan masalah.

Tahun 1993 Pertemuan China’s overseas dilaksanakan di Hongkong sudah melibatkan pemerintah Cina, puluhan taipan asal Indonesia menghadirinya.

Ekspansi bisnis properti dengan penguasaan lahan harus lebih gencar, tapi pemerintahan Soeharto tidak begitu mendukung reklamasi karena berekses pada ekosistem dan mengakibatkan banjir di jalan tol Bandara Soekarno-Hatta.

Di era reformasi pada pemerintahan Joko Widodo dilahirkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 dimana orang asing diperbolehkan memiliki rumah/tempat tinggal di Indonesia, sehingga investasi properti di Jakarta menjadi incaran para taipan.

Proyek reklamasi dijadikan sarana peningkatan jumlah Cina perantauan di Jakarta dengan membangun 600.000 apartemen di 17 pulau reklamasi. Jika 1 apartemen dihuni oleh 5 orang, tentu sudah menambah 3 juta penduduk Jakarta. Ahok berencana, sepanjang pantai utara Jakarta dibangun rumah susun untuk SDM yang bekerja di proyek reklamasi setelah menjadi kota dengan standar Singapura. Tidak heran Ahok salalu menggusur penduduk (miskin) yang menghuni tanah Pemda DKI, dengan alasan penegakan hukum. Hal yang sama juga dilakukan Lee Kuan Yew sewaktu awal menata Singapura sebagai negara kota.

Dengan alasan pertumbuhan dan ketersediaan tenaga kerja menjadi magnet dan kekuatan, jika menentang proyek properti adalah perbuatan melawan hukum. Padahal proyek reklamasi tersebutlah yang menabrak regulasi, tapi Pemerintah sebagai oligarki justru melindungi dengan mengganti regulasi, karena prinsipnya “semua buatan manusia bisa diubah”. Sayangnya kebijakan itu eksklusif untuk taipan (reklamasi) yang masih di posisi pribumi. Penguasaan ekonomi dan politik, sekaligus dengan operator Ahok tentu akan mengancam keberadaan Jakarta, berkaitan dengan penguasaan lahan dan persoalan imigrasi.

Jadi, istilah pribumi dan nonpribumi bukan hanya masalah SARA, kebhinnekaan, toleransi, dan masalah di bidang politik, tapi soal keadilan, dan masalah kesenjangan sosial yang menjadi distorsi baik ekonomi maupun politik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here