Waspada, Praktik Penyelewengan Dana Desa Kabupaten Malang

0
24
Ilustrasi Korupsi Dana Desa

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang secara sinifikan dari tahun 2016 merangkak naik, diharapkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Agar tidak terciptanya stigma bahwa wilayah pedesaan merupakan wilayah yang tertinggal. Ditengah gencarnya penggelontoran ADD dan DD dari pemerintah, ditemukan beberapa praktik penyelewengan dan dugaan korupsi pemerintah desa di Kabupaten Malang, yang terkua baru-baru ini adalah kasus di Pemerintah Desa Bocek.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mewanti-wanti Inspektorat supaya tidak tebang pilih terkait penanganan kasus beberapa dugaan penyelewengan ADD dan DD di Kabupaten Malang.

“Banyak lagi sebenarnya tidak hanya kasus Desa Bocek saja misalnya. Meski Inspektorat menganggap sudah selesai beberapa, namun saya harap Kejaksaan dan Kepolisian tetap mengusutnya,” ungkapnya kepada wartawan.

Tindak pengawasan yang belum maksimal, menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penyalahgunaan ADD dan DD.

Politisi PDIP tersebut menyarankan Inspektorat selaku pengawas agar menggandeng pihak ketiga dalam memeriksa laporan pemerintah desa, sehingga hasil pemeriksaan benar-benar independen dan kredibel.

Tidak sedikit pemerintah desa melakukan perubahan rencana kegiatan secara langsung, tanpa didahului proses PAK, hal tersebut yang kemudian menjadi temuan bagi audit dalam laporan keuangan pemerintah desa.

“Karena SDM di desa masih minim, pengethaunannya terkait administrasi dan sistem pemerintahan. Makanya rawan tindak korupsi. Pengelolaan keuangannya yang bermasalah. Perlunya pengawasan bersama terkait jalannya pemerintah desa,” pungkas Didik.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerima 225 kasus pengelolaan DD dari 74.910 desa yang ada di Indonesia sedari pengecekkan beberapa laporan pertanggung jawaban pemerintah desa.

Jumlah tersebut belum termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten dan Kota yang marak di Indonesia akhir-akhir ini.

Koordinator Badan Pekerja MCW, M Fahrudin, mengungkapkan, lima catatan terkait korupsi yang terjadi di desa. Malang Corruption Watch (MCW) menerima 7 laporan dugaan korupsi penggunaan ADD dan DD di Kabupaten Malang.

Laporan tersebut merupakan beberapa temuan dan ganjalan dari peneliti yang menemukan keganjalan dalam laporan serta proses berjalannya pemerintah desa di Kabupaten Malang. Selain itu, MCW juga memiliki catatan tindak-tanduk perilaku pemerintah desa yang memiliki sinyal korupsi.

Kurang transparannya penggunaan anggaram serta kurang mampunya pengelolaan anggaran desa secara baik dan benar menjadi salah satu sinyal bahwa pemerintah desa tersebut rawan akan praktik tindak korupsi.

Pembuatan kebijakan desa yang tidak partisipatif, yakni tidak melibatkan masyarakat secara langsung. “Kebijakan terkesan sepihak, sosialisasi hanyalah formalitas dari pihak pemerintah desa ke masyarakat. itu yang pernah kami temui,” ungkapnya.

Peran pendamping desa, harus digenjot dan diberdayakan dengan massif. Peran pendamping yang ada terkesan belu optimal dalam melakukan assesment terhadap pemerintah desa..

“Kami melihat bahwa dugaan korupsi masih banyak terjadi di desa-desa Kabupaten Malang, BPD yang kurang optimal menjalankan pengawasan secara baik terhadap kinerja kepala desa menjadi pemerintah desa berjalan sendirinya tanpa kontrol,” pungkas dia.

Apabila tidak ada supervisi pelaporan penggunaan anggaran dari pemerintah daerah secara berkala, kondisi demikian akan terus terulang.”peluang korupsi makin besar, dan kerugian negara pun juga bertambah pula,” tandas Fahrudin.

Akuntabilitas Pegawai Rendah, Peluang Korupsi

Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah desa yang minim, dan kinerja yang belum akuntabel memberikan celah atau peluang bagi oknum untuk dapat melakukan praktik tindak korupsi. Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang menjadi sasaran empuk untuk dikorupsi.

Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat menjadi stimulus percepatan pembangunan di desa. Pemerintah desa dianggap lebih menguasai dan paham atas kondisi kebutuhan di daerahnya. Oleh karena itu, Dana Desa tersebut dikelola sendiri sejak mulai disalurkan tahun 2015.

Setiap desa di Kabupaten Malang mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 1,5 miliar. ADD yang bersumber dari APBD dan DD dari pemerintah pusat.

Pengamat Poltik Pemerintahan, Ryan Djazuli, menjelaskan pemerintah desa terkesan kebingungan mengelola dana yang digelontor dari pemerintah pusat tersebut. “Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintah desa kurang mumpuni membuat kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana tersebut tidak optimal,” jelas dia kepada Nusantara.news, Selasa (14/11/2017).

Kondisi tersebut yang kemudian tergambarkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa menjadi rendah. Penguatan dan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur negara tersebut menjadi PR pemerintah Kabupaten Malanguntuk menunjang kinerja pemerintahan desa yang lebih baik.

“Bisa dilihat dari program yang direncanakan pemerintah desa kebanyakan kegiatan rutin tahunan. Banyaknya kesalahan administrasi dalam laporan APBDes,” imbuhnya

Hal tersebut ada dalam temuan Inspektorat, NGO yang memiliki catatan beberapa kepala desa tersandung kasus dugaan korupsi.

Sesuai aturan, 70 persen anggaran APBDes dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Kegiatan penyelenggaran tersebut meliputi pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Sisanya, sebesar 30 persen digunakan untuk penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan kepala desa, perangkat desa serta operasional pemerintah desa. Juga tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT/RW.

Besaran Siltap kepala dan perangkat desa ditetapkan melalui peraturan bupati. Maksimal besaran Siltap yang diterima tidak lebih 60 persen dari Siltap kepala desa. “Dengan kondisi tersebut, maka banya Kades atau perangkat desa mencari pemasukan tambahan dengan cara-cara yang melanggar hukum, itu mirisnya,” ungkapnya.

Ryan menekankan untu Pemerintah Kabupaten Malang memberikan pelatihan dalam pengelolaan serta menyusun laporan keuangan desa secara baik dan benar. tidak semua SDM di pemerintah desa berlatar pendidikan pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pun telah dibangun oleh  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kabupaten Malang. Melalu sistem tersebut, Pemerintah desa dapat langsung mengakses serta menginput data secara online.

“Sebenarnya dengan adanya sistem tersebut dapat memudahkan pengelolaan tata keuangan desa, namun banyaknya SDM dalam penguasaan sistem tersebut yang harus digenjot di beberapa desa,” ujar pria Alumni Universitas Negeri Malang tersebut.

Adanya aplikasi tersebut harusnya akan mendorong desa lebih transparan dalam penggunaan anggaran. Namun, aplikasi tata kelola keuangan desa ini belum disambut baik pemerintah desa.”Sistem ini semacam E-budgetting, jadi lebih praktis dan mudah harusnya, namun kurang mendapat respon dari pemerintah desa,” imbuhnya

Penakanan pada pendampingan desa, harus digalakkan. Pembekalan tersebut berupa pelatihan bagi pemerintah desa dalam mengelola dana, mengoperasikan sistem, memahami aturan dan kaidah administratif dan lainnya. Karena pendamping desa dari kementerian, menurutnya dirasa belum maksimal.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai, sehingga dapat mencegah praktik tindak korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here