Waspada..! Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Defisit Air

0
282
Kekeringan_sejumlah wilayah di Indonesia (Foto: Dokumen BNPB)

Nusantara.news, Surabaya – Waspadai musim kemarau panjang tahun ini, karena akibatnya di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mengalami defisit ketersediaan air. Itu bukan hal baru karena hampir setiap tahun terus terulang. Tahun 2017 ini, kemarau panjang juga akibat pengaruh El Nino. Itu seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997, 2002 dan 2015, yang menyebabkan kekeringan meluas.

Saat ini lebih dari 3,9 juta jiwa masyarakat yang bermukim di 2.726 desa di 715 kecamatan dan 105 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara wilayahnya mengalami kekeringan.

Defisit air dan kekeringan bukan hanya terjadi di Indonesia. Namun saat ini telah menjadi isu global. Satu dari empat orang di dunia kekurangan air minum dan satu dari tiga orang tidak mendapat sarana sanitasi yang layak (Bouwer, 2000). Menjelang tahun 2025, sekitar 2,7 miliar orang atau sekitar sepertiga penduduk populasi dunia akan menghadapi kekurangan air dalam tingkat yang parah.

Diprediksi, di abad 21 air akan menjadi isu besar dunia dan menjadi penyebab terjadinya konflik, jika tidak segera diatasi secara menyeluruh. Dan. krisis air di dunia akan terus berkepanjangan dalam tiga dekade terakhir.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho (Foto: Dokumen BNPB)

Sejak memasuki abad 21, krisis air terus berlangsung dengan laju peningkatan yang tidak dapat diperkirakan (Giordano et al., 2004). Jika pada tahun 1950-an hanya sedikit negara-negara yang menghadapi kekurangan air. Namun hingga akhir tahun 1990-an, jumlah negara-negara yang mengalami defisit air meningkat dengan jumlah penduduk sekitar 300 juta jiwa (Gleick, 1999). Diperkirakan 2/3 penduduk dunia akan mengalami kekurangan air pada tahun 2050, jika tidak segera ditanggulanginya.

Oleh karena itu, perhatian terhadap perlunya peningkatan pengelolaan sumber daya air baik secara internasional maupun nasional telah semakin besar. Secara internasional telah disepakati prinsip-prinsip dasar pengelolaan terpadu sumber daya air (integrated water resources management).

“Dan secara nasional pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan baru pengelolaan sumber daya air. Jika pada mulanya air adalah masalah yang sederhana yaitu dari mana air itu datang dan bagaimana memanfaatkannya. Namun sekarang, air menjadi masalah yang jauh lebih rumit,” ujar Dosen Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (UI), Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (14/9/2017).

Bagaimana dengan di Indonesia?

Kekeringan, warga butuh air bersih

Secara nasional, urai Sutopo Purwo Nugroho, ketersediaan air masih mencukupi. Bahkan sampai dengan proyeksi tahun 2020 ketersediaan air masih cukup untuk pemenuhan seluruh kebutuhan air, seperti untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan, irigasi, industri dan lainnya.

“Namun secara per pulau, ketersediaan air yang ada sudah tidak mencukupi seluruh kebutuhan khususnya di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,” terangnya.

Sutopo Purwo Nugroho menyebut, studi neraca air yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tahun 1995 menunjukkan bahwa, surplus air hanya terjadi pada musim hujan dengan durasi sekitar 5 bulan. Sedangkan di musim kemarau telah terjadi defisit untuk selama 7 bulan.

“Artinya ketersediaan air sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan air bagi penduduk di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,” jelasnya.

Penelitian lainnya mengenai neraca air pada tahun 2003, juga menunjukkan hasil yang sama. Dari total kebutuhan air di Pulau Jawa dan Bali sebesar 83,4 miliar meter kubik di musim kemarau. Itu hanya dapat dipenuhi sekitar 25,3 miliar kubik atau hanya sekitar 66 persen.

Kemudian, studi yang dilakukan Bappenas pada tahun 2007 juga menunjukkan hasil bahwa ketersediaan air yang ada sudah tidak mencukupi untuk seluruh kebutuhan pada musim kemarau di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Sekitar 77 persen kabupaten/kota telah memiliki satu hingga delapan bulan defisit air dalam setahun. Pada tahun 2025 jumlah kabupaten defisit air meningkat hingga mencapai sekitar 78,4 persen, dengan defisit berkisar mulai dari satu hingga dua belas bulan, atau defisit sepanjang tahun. Wilayah yang mengalami defisit air tersebut, terdapat 38 kabupaten/kota atau sekitar 35 persen telah mengalami defisit tinggi.

Awas, ketersediaan air makin berkurang

Kekeringan, warga butuh air bersih

Krisis air yang terjadi ini akan makin meningkat di masa mendatang. Bertambahnya jumlah penduduk otomatis membuat kebutuhan air semakin meningkat. Ironisnya kerusakan daerah aliran sungai, degradasi lingkungan, makin berkurangnya kawasan resapan air, tingginya tingkat pencemaran air, rendahnya budaya sadar lingkungan dan masalah lainnya juga menjadi penyebab berkurangnya ketersediaan air.

“Itu karena daya dukung lahan telah terlampaui sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi lebih rumit. Inilah yang menyebabkan kekeringan selalu berulang setiap tahun,” terang Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, yang juga mantan Peneliti Utama di BPPT. Serta Dosen Universitas Pertahanan dan Dosen S2-S3 di UI dan IPB itu.

Untuk menanggulanginya, perlu upaya terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasinya. Ditambahkan, kekeringan adalah resultan dari permasalahan lingkungan di bagian hulu dan hilirnya. Perlu solusi jangka pendek, menengah dan panjang.

Upaya jangka pendek penanganan, adalah bagaimana memenuhi kebutuhan air saat musim kemarau hingga sampai masuk musim penghujan. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah dan pemda adalah droping air bersih.

Soal itu, Sutopo menambahkan, di setiap tahun BPBD dibantu relawan, SKPD, PMI, NGO melakukan pengiriman air bersih melalui tangki air. BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai bagi BPBD.

Kemudian, perlu dilakukan pembangunan bak penampungan air, embung, peningkatan pipanisasi dan sumur bor. Kementerian PU Pera, Pemda dan Kementerian ESDM sudah banyak membangun sumur bor, embung dan bak penampungan air.

Upaya untuk jangka panjang, perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan, reboisasi dan penghijauan, pengelolaan DAS terpadu, pembangunan bendung dan waduk, revitalisasi embung dan saluran irigasi, konservasi tanah dan air.

Dan, saat ini pemerintah terus menyelesaikan pembangunan bendungan dengan target pembangunan 65 bendungan selama tahun 2015-2019. Di antaranya tujuh bendungan sudah dirampungkan hingga akhir 2016. Yakni, Bendungan Jatigede, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Titab, Bendungan Paya Seunara, dan Bendungan Teritib.

Sementara, pada 2017 ditargetkan ada tambahan tiga bendungan yang selesai yaitu Bendungan Raknamo, Bendungan Tanju, dan Bendungan Marangkayu.
Akhir 2019, pemerintah menargetkan pembangunan 29 bendungan selesai, untuk menambah tampungan air sebanyak 2 miliar meter kubik.

“Konsistensi dan keberlanjutan upaya penanganan kekeringan melalui berbagai program dan kegiatan tersebut perlu didukung bersama. Perlu solusi permanen untuk mengatasi hal ini dengan gerakan bersama. Jika tidak, kekeringan akan terus berulang setiap tahun,” pungkas Sutopo Purwo Nugroho kepada Nusantara.news.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here