Mimpi Buruk Infrasrtuktur Jokowi (2)

Waspadai Gagal Bayar BUMN di Proyek Infrastruktur

0
466
Pembangunan infrastruktur terus belanjut di tengah keterbatasan likuiditas, sehingga menyebabkan utang meningkat. Pada gilirannya mengancam gagal bayar jika tidak terkelola dengan baik.

Nusantara.news, Jakarta – Gegap gempita proyek infrastruktur yang didengang-dengungkan sejak 2015 mulai mengalami slowdown. Banyak proyek mangkrak, hanya sebagian kecil yang terealisasi, namun daya dorongnya pada perekonomian seperti senyak tak bersuara.

Jika saja Presiden Jokowi paham di 2018 ini terjadi krisis likuiditas dolar AS, maka pada 2015 ia tak akan pernah mencanangkan program pembangunan infrastruktur hingga memakan biaya Rp5.500 triliun.

Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, proyek infrastruktur yang digadang-gadang sejak awal dapat mengangkat citra beliau pada putaran kedua, kini berubah bentuk menjadi broken image yang kurang sedap. Infrastruktur yang dulunya diharapkan menjadi mimpi indah Jokowi di putaran kedua, berubah menjadi mimpi buruk yang tak diinginkan.

Tanpa multiplier effect

Tentu saja pada awal Presiden Jokowi mencanangkan proyek infrastruktur yang megah agar dapat memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun kenyataanya pertumbuhan ekonomi sejak awal beliau memimpin hingga hari ini hanya tumbuh plus minus 5%.

Bahkan proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Presiden Jokowi dianggap masih membebani keuangan negara lantaran proyek infrastruktur yang bernilai ribuan triliun rupiah itu masih belum rampung dan belum memberikan dampak nyata terhadap penerimaan negara dalam jangka pendek atau menengah ini.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati  berpendapat pembangunan infrastruktur ini memang punya timeline. Tapi tidak serta merta langsung memberikan efek.

“Kalau kita lihat sampai triwulan tiga kemarin, memang ada perbaikan PNBP yang tumbuh 5%, tapi ternyata setelah kita lihat, belanja modal yang tumbuh kemarin itu adalah pembelian alat-alat berat untuk membangun infrastruktur, bukan belanja modal yang mendukung sektor rill kita. Artinya sektor produksi kita di triwulan empat akan tetap stagnan,” ungkapnya.

Proyek-proyek infrastruktur pemerintah kembali gagal memberikan multiplier effect ke masyarakat lantaran sejumlah penugasan diberikan ke BUMN karya dalam membangun infrastruktur. Penugasan itu kemudian dianggap membuat BUMN hanya berpikir bagaimana mengerjakan proyek itu dengan efisien dan tidak memikirkan efek jangka panjang.

“Artinya mereka enggak berpikir jangka menengah panjang, bagaimana proyek itu bisa berkesinambungan. Terkait business planning korporasi yang bersangkutan. Artinya mereka akan cari cara-cara yang instan,” tutur Enny.

“Kalau kita lihat data, kita banyak mengerjakan proyek infrastruktur, tapi kita terjadi over suplai semen. Dan tidak ada satu baja pun dari dalam negeri. Karena apa? Karena mereka cari jalan instan. Yang murah impor. Ini yang akhirnya percepatan proyek infrastruktur tidak punya multiplier effect dalam jangka pendek. Karena semua capital insentive, apalagi di-support dari barang-barang impor,” kritiknya.

Enny mengakui pembangunan infrastruktur diperlukan karena posisi Indonesia sendiri sudah ketinggalan cukup jauh. Sementara di satu sisi penerimaan pajak masih kurang untuk membiayai proyek-proyek tadi, maka jalannya adalah dengan berutang. Namun perlu ada pemilihan proyek prioritas yang dibiayai oleh utang untuk bisa memberikan percepatan dalam pembiayaan utang tadi.

“Setelah pemerintah tambah utang lagi, mestinya ini harus diprioritaskan untuk pembiayaan infrastruktur yang bisa refinancing, supaya tidak menambah beban defisit keseimbangan primer (kemampuan pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatan). Dengan kata lain, proyek proyek infrastruktur pemerintah minimal bisa refinancing, tidak gali lubang tutup lubang,” pungkasnya.

Berpotensi gagal bayar

Oleh karena pembebanan yang berlebihan kepada BUMN-BUMN Karya, sehingga mereka berlomba-lomba menciptakan utang baru. Bahkan dikhawatirkan perkembangannya tidak menguntungkan, alias gagal bayar karena lebih besar pasak daripada tiang.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengatakan pemerintah perlu berhati-hati terhadap utang dari perusahaan pelat merah negara. Kementerian BUMN, kata Said yang sekarang jadi pemerhati BUMN tersebut, perlu mengerem penugasan besar-besaran kepada para BUMN. Sebab, saat ini beban utang total dari seluruh BUMN mencapai lebih dari Rp4.800 triliun.

“Sebenarnya wajar, tapi penugasan besar pasti berdampak pada peningkatan risiko dari kegagalan bayar,” demikian pendapat Said Didu beberapa waktu lalu.

Dia mencontohkan PT Hutama Karya di pertegahan Juli lalu harus meminta jaminan pemerintah atas surat utangnya untuk membiayai jalan tol Trans Sumatra Pekanbaru-Dumai dengan total nilai proyek Rp16 triliun.

Besarnya utang BUMN terungkap ketika Kementerian BUMN melakukan rapat dengan parlemen pekan lalu. Dari laporan kementerian di akhir tahun 2017 BUMN sudah menumpuk utang Rp4.830 triliun. Sebanyak Rp3.147 di antaranya merupakan utang di sektor jasa keuangan, sedangkan Rp1.683 triliun sisanya ditarik BUMN non keuangan.

Beban tersebut makin berat lantaran pemerintah mematok deviden dari BUMN di tahun ini sebesar Rp210 triliun. Hingga Mei 2018, BUMN sudah menyetor deviden hingga Rp22 triliun.

Deputi Bidang Restrukturiasasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan utang BUMN sebenarnya cuma Rp453 triliun. Angka yang mendekati Rp5 ribu triliun merupakan kewajiban dan berbagai administrasi akuntansi semisal dana pihak ketiga di sektor jasa keuangan. “Total utang BUMN cuma 10% dari seluruh utang luar negeri,” kata Aloy.

Menurutnya total utang tersebut masih aman jika dibandingkan dengan aset yang mencapai Rp7.000 triliun.

Di tengah keterbatasan likuiditas nasional, pemerintah pun seperti panik dan berusaha menggunakan likudiitas BUMN lain seperti BPJS Tenaga Kerja yang mengelola dana para tenaga kerja sebesar Rp320 triliun. Dirut BPJS Tenaga Kerja kabarnya sudah mengalokasikan Rp73 triliun untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur dengan memborong surat utang yang diterbitkan pemerintah.

Dana itu tentu besar sekali, atau sekitar 23% dari dana titipan kaum buruh/pekerja berupa uang iuran jaminan sosialnya. Artinya, bila saja pelaksanaan penerbitan surat utang itu tidak hati-hati sehingga berpotensi gagal bayar, maka akan menggoncangkan dana titipan kaum buruh atau pekerja  Indonesia.

Termasuk juga ketika Presiden Jokowi memberi saran agar dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk memborong Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Menurut Presiden Jokowi, selain aman dan tidak berisiko, langkah tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia.

“Pembangunan pelabuhan dari dana haji kenapa tidak? taruh di situ. Dana Tabung Haji di Malaysia ditaruh di perkebunan, itu masih ada resikonya, kebakar atau enggak keluar hasilnya, buahnya, bisa. Tapi kalau Jalan Tol, Pelabuhan, airport, enggak akan ada ruginya,” katanya

Tampaknya memang telah terjadi mismatch dalam pengelolaan likuiditas nasional dengan gegap gempita pembangunan infrastruktur. Mismatch itu telah berdampak serius pada pelemahan nilai tukar rupiah, defisit necara pembayaran, defisit perdagangan, menumpuknya utang pemerintah dan BUMN, serta potensi gagal bayar atas utang yang diterbitkan.

Meskipun terlambat, kesadaran untuk menghentikan sementara pembangunan infrasrtuktur besasra dalah bentuk kesadaran Kepala Negara. Namun tetap harus diwaspadai terhadap dampak negatif dari infrastruktur yang telah berjalan siap menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here